Dalam pernyataannya, Wali Nanggroe menyoroti kondisi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, termasuk konflik di berbagai kawasan strategis yang berdampak pada stabilitas energi, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan terhadap fiskal negara.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Wali Nanggroe memberikan pandangan bahwa situasi geo politik saat ini, turut memengaruhi Indonesia, termasuk Aceh, terutama dalam aspek biaya produksi, distribusi, hingga kemampuan pemerintah menjaga layanan publik.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh realitas global yang terus bergerak,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menegaskan, kebijakan daerah seperti penyesuaian Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus dipahami secara komprehensif dan strategis, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Dalam kesempatan terpisah, Wali Nanggroe didampingi Anggota Tuha Peut Sulaiman Abda dan Jufri Hasanuddin serta oleh Staf Khusus Dr. M. Raviq, juga menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi XII, Irsan Sosiawan Gading didampingi Wakil Ketua I DPRA Saifuddin Muhammad di Meuligoe Wali Nanggroe pada Selasa 21 April lalu. Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait stabilitas energi nasional serta peran Aceh dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

Menurutnya, sektor energi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Aceh dinilai memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional, dengan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan daerah maupun nasional.

“Kontribusi Aceh dalam sektor energi selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi nasional,” katanya.

Wali Nanggroe juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Pertama, ketahanan sosial harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan akses layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat tetap terjaga. Kedua, kebijakan daerah harus adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial.

Ketiga, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan energi. Keempat, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari faktor global yang berada di luar kendali.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian Aceh, khususnya di sektor energi dan ekonomi produktif.

“Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis dan perubahan. Dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, kita akan mampu melewati setiap tantangan,” kata Wali Nanggroe.[]

Artikel Wali Nanggroe Minta Rakyat Aceh Jaga Stabilitas Sosial dan Energi di Tengah Dinamika Global pertama kali tampil pada Beaktual.

Aksi lingkungan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Dalam sambutannya, Illiza menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif transformasi Hutan Kota Tibang menjadi pusat botani yang lebih terencana.

“Pemerintah kota sangat berkomitmen mengawal pengembangan ini melalui kolaborasi lintas sektor. Kita ingin kawasan ini tidak hanya menjadi sekadar ruang terbuka hijau, tetapi juga menjadi kebanggaan warga Banda Aceh sebagai pusat konservasi,” ujar Illiza di lokasi kegiatan.

Gagasan pengembangan kebun raya ini bertujuan untuk memperkuat fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibu kota Provinsi Aceh. Selain berperan sebagai paru-paru kota, kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat edukasi penelitian tanaman, konservasi keanekaragaman hayati, serta sarana rekreasi berbasis lingkungan bagi masyarakat.

Ke depan, pemerintah bersama Yayasan ESAS dan para pakar dari alumni IPB akan menyusun perencanaan pengembangan secara bertahap. Keterlibatan lintas pihak diharapkan mampu memastikan Hutan Kota Tibang berkembang menjadi kebun raya kota yang berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi serta ekologis yang luas bagi daerah. [*]

Artikel Gandeng Alumni IPB, Yayasan ESAS Dorong Hutan Kota Tibang Jadi Kebun Raya Pertama di Banda Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan ini berlangsung sukses, lancar, dan penuh kehangatan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antaranggota.

Acara tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat soliditas organisasi serta menegaskan kembali posisi penting insinyur sebagai garda terdepan dalam mendukung pembangunan daerah yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Ketua Panitia, Ir. M. Nasir, S.Hut., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh anggota. Ia menilai keberhasilan kegiatan ini mencerminkan tingginya komitmen dan semangat kebersamaan para insinyur di Aceh Besar.

“Rapimcab ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata para insinyur dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PII Aceh Besar, Ir. Variadi, ST., M.Eng., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa peran insinyur sangat krusial dalam menghadapi dinamika pembangunan modern, terutama di daerah yang memiliki potensi risiko bencana seperti Aceh Besar.

Ia menekankan bahwa insinyur harus tampil sebagai pelopor dalam memastikan kualitas pembangunan, mulai dari aspek keselamatan konstruksi, mitigasi risiko bencana, hingga penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan.

“Insinyur tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pemikir strategis yang mampu menghadirkan solusi inovatif bagi pembangunan daerah. Kita harus siap menjadi garda terdepan dalam menciptakan infrastruktur yang aman, efisien, dan ramah lingkungan,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk merumuskan program kerja ke depan, termasuk peningkatan kapasitas profesional anggota, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Dengan semangat kebersamaan yang terbangun, PII Aceh Besar optimistis dapat berkontribusi lebih besar dalam mendorong percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Melalui momentum ini, para insinyur di Aceh Besar diharapkan semakin solid, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan zaman, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. [*]

Artikel Insinyur Aceh Besar Didorong Berperan Aktif dalam Pembangunan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 18 April 2026 di Sekretariat PII PC Aceh Besar ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri, tetapi juga wadah konsolidasi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah.

Ketua Panitia, Ir. M. Nasir, S.Hut., M.Si., menyampaikan bahwa acara ini memiliki nilai lebih dari sekadar kebersamaan. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyusun program kerja yang memberi dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam menjawab isu strategis seperti mitigasi bencana di Aceh Besar, Rabu (15/04/2026).

Hal serupa disampaikan Ketua PII Aceh Besar, Ir. Variadi, ST., M.Eng., IPU., ASEAN Eng., yang menekankan bahwa insinyur memiliki peran kunci dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan tahan terhadap risiko bencana. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembangunan harus mengedepankan aspek keselamatan, ketahanan, dan keberlanjutan.

Sebagai daerah yang rawan terhadap bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor, Aceh Besar dinilai membutuhkan kontribusi aktif para insinyur dalam merancang pembangunan yang adaptif dan tangguh. Melalui forum ini, PII mendorong agar aspek mitigasi bencana terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Mengusung tema “PII Hadir Memberikan Dampak dan Kontribusi untuk Pembangunan Aceh Besar”, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan ide-ide konstruktif lintas sektor. Fokusnya mencakup penguatan ketahanan wilayah, pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keinsinyuran kebencanaan.

PII Aceh Besar juga menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga aman dan tangguh terhadap bencana. Seluruh anggota dan pengurus diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran strategis insinyur di daerah. []

Artikel PII Aceh Besar Konsolidasikan Program Kerja untuk Pembangunan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Beaktual.

Artikel Universitas Serambi Mekkah Gelar Seleksi ON MIPA-PT 2026 Tingkat Internal pertama kali tampil pada Beaktual.

Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

“Selain itu, peran lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal,” tegas Wali Nanggroe.

Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti urgensi percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam perspektif ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah,” sebut Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.[]

Artikel Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada data sosial ekonomi nasional (DTSEN), sehingga penerima manfaat JKA benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.

“Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis 2 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian ini pada dasarnya justru memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan, karena memastikan program JKA benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dapat terwujud, sehingga bantuan tidak lagi tersebar secara umum, melainkan fokus kepada kelompok yang layak menerima.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga merupakan konsekuensi dari penurunan Dana Otonomi Khusus Aceh sejak tahun 2023, dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Penurunan ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan penguatan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam program JKA.

Terkait desil, dijelaskan bahwa Desil digunakan Kemensos untuk mengurutkan kesejahteraan dari Desil 1 (paling tidak mampu) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Penentuan dilakukan berdasarkan variabel sosial ekonomi seperti aset, kondisi rumah, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah tanggungan. Dasar hukumnya tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 dan bersumber dari DTSEN.

Desil 1 masuk 10% terbawah (sangat miskin), Desil 2-4 tergolong miskin hingga rentan miskin, Desil 5-6 kelompok menengah bawah, sedangkan Desil 7-10 termasuk 30% kelompok paling sejahtera. Semakin tinggi desil, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat dalam kategori desil 8 hingga 10 di Aceh mencapai 953.395 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja, serta 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas pelayanan. Dengan demikian, terdapat 823.914 jiwa yang dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran.

Namun demikian, sesuai dengan Pergub Aceh no 2 tahun 2026 Pasal 7 ayat 1 huruf c dan d, Pemerintah Aceh memastikan bahwa perlindungan tetap diberikan bagi seluruh masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA, tanpa melihat klasifikasi desil.

“Pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kelompok rentan tetap menjadi prioritas, termasuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus,” lanjutnya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Masyarakat yang tergolong mampu didorong untuk beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, sehingga cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Aceh tetap terjaga.

Saat ini, dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, sebanyak 5,2 juta jiwa telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk sekitar 1,3 juta peserta JKA dan 2,8 juta peserta JKN.

Lebih lanjut, Pemerintah Aceh juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan atau pembaruan data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi riil di lapangan.

“Jika ada masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya, silakan melakukan pembaruan data melalui pemerintah gampong. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan terbuka dan adil,” ujarnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan namun membutuhkan layanan kesehatan, tetap dapat melakukan reaktivasi kepesertaan PBI-JK saat akan berobat, dengan kewajiban melakukan pembaruan data dalam periode yang ditentukan.

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan program JKA sebagai bagian dari perlindungan sosial di sektor kesehatan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan fiskal daerah. []

Artikel Wagub Aceh: JKA Tetap Berjalan, Penyesuaian Dilakukan Agar Lebih Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Beaktual.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Rapat strategis tersebut digelar untuk memastikan kesiapan menyeluruh Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, sekaligus memperkuat sinergi antarunsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, dan kelancaran pelayanan publik selama Ramadan hingga masa perayaan Idul Fitri.

Dalam arahannya, Wali Nanggroe menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang masih terdampak bencana di beberapa daerah di Aceh.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah dan masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kita harus perhatikan mereka, apalagi ini sudah mendekati Hari Raya. Selain itu harga barang di pasar dan BBM juga harus dipantau agar tetap stabil. Saya siap dilibatkan untuk membantu agar persoalan ini cepat terselesaikan,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa persatuan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral para pemimpin daerah merupakan fondasi utama menjaga stabilitas dan masa depan Aceh. Forum Forkopimda, tegasnya, bukan sekadar ruang koordinasi administratif, melainkan forum strategis kepemimpinan daerah untuk memastikan masyarakat merasakan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam menjalankan ibadah Ramadan serta merayakan Idul Fitri.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.menyampaikan bahwa Polda Aceh akan menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 guna memastikan situasi keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran.

Menurut Kapolda, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh saat ini masih stabil, termasuk ketersediaan bahan pokok dan situasi lalu lintas. Meski demikian, jajaran kepolisian tetap meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami menurunkan sekitar 3.282 personel untuk pengamanan. Selain itu telah disiapkan 34 Pos Pengamanan, 24 Pos Pelayanan, dan 4 Pos Terpadu untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran. Kami mengimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan, terutama di jembatan darurat, karena masa libur cukup panjang mencapai 18 hari,” ujar Kapolda Aceh.

Pengamanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang berlangsung pada 13–25 Maret 2026 dan dilanjutkan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga 29 Maret 2026. Pos-pos pengamanan ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk terminal, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, serta kawasan wisata guna memastikan arus mudik dan arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar.

Dalam forum itu, seluruh unsur Forkopimda juga menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan daerah, memastikan kelancaran distribusi energi dan logistik, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran menjelang Idul Fitri.

Dari sektor energi, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga Misbah Bukhori menyampaikan distribusi BBM dan LPG di Aceh berada dalam kondisi aman dan terkendali. Penguatan stok dan pengaturan distribusi dilakukan guna mengantisipasi peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Idul Fitri. “Pertamina juga menyiapkan armada distribusi tambahan, termasuk untuk wilayah dengan potensi gangguan distribusi akibat faktor geografis maupun bencana alam,” lapor Misbah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur Ridhwan melaporkan bahwa stok beras, minyak goreng, dan gula dalam kondisi mencukupi. Pemerintah daerah, kata Ridhwan, terus melakukan pemantauan harga harian serta menggelar operasi pasar murah di 23 kabupaten/kota guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri.

Di bidang sosial, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal menyampaikan bahwa realisasi berbagai program bantuan sosial telah mencapai lebih dari 95 persen dari target penyaluran. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.
Budi juga menegaskan pentingnya verifikasi data penerima manfaat agar program sosial menjelang Lebaran tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal.

Selain itu, rapat juga membahas langkah antisipatif terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Aceh pada pertengahan Maret.

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur pimpinan daerah dan instansi strategis, antara lain Pangdam Iskandar Muda yang diwakili Pamen Ahli Bidang OMSP Sahli Pangdam IM Kolonel Inf Bayu Jagat, Kajati Aceh diwakili Asisten Intelijen Heru Anggoro, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Kabinda Aceh diwakili Sekretaris Binda Aceh Wahyu M. Waly Putra, serta unsur terkait lainnya.

Wali Nanggroe dalam kesempatan itu turut didampingi Staf Khusus Mohammad Raviq, Tuha Peut Wali Nanggroe Drs. Sulaiman Anda, dan Katibul Wali Abdullah Hasaballah.

Rapat koordinasi ditutup secara resmi oleh Wali Nanggroe dengan harapan seluruh keputusan yang dihasilkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan ketenteraman dan keberkahan bagi masyarakat Aceh.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan buka puasa bersama di Meuligoe Wali Nanggroe.[]

Artikel Pastikan Kesiapan Menyambut Idul Fitri, Wali Nanggroe Gelar Rapat Strategis Forkopimda pertama kali tampil pada Beaktual.

Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Jumat, 13 Maret 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar.

Budi menjelaskan, distribusi logistik difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah daerah sepanjang tahun. Bantuan dilakukan secara bertahap, dengan data tunggal diperoleh dari BNPB serta persetujuan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan rekapitulasi penyaluran, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan penerimaan logistik terbesar yakni 356.103 ton. Disusul Kabupaten Aceh Utara 201.219 ton dan Kabupaten Bireuen 86.065 ton.

Wilayah lain dengan distribusi relatif tinggi meliputi Kabupaten Aceh Timur 54.290 ton, Kabupaten Pidie Jaya 49.473 ton, serta Kabupaten Aceh Tengah 45.446 ton. Sementara Kota Lhokseumawe tercatat menerima 18.068 ton bantuan logistik.

Untuk kategori distribusi menengah, bantuan disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah 21.906 ton, Kabupaten Nagan Raya 12.860 ton, Kabupaten Aceh Selatan 10.331 ton, Kabupaten Aceh Barat 9.540 ton, Kabupaten Aceh Jaya 9.017 ton, Kabupaten Simeulue 7.959 ton, Kabupaten Aceh Besar 7.350 ton, Kabupaten Pidie 7.695 ton, serta Kota Langsa 6.418 ton.

Adapun wilayah dengan distribusi lebih kecil meliputi Kota Sabang 4.799 ton, Kabupaten Aceh Singkil 4.337 ton, Kabupaten Gayo Lues 3.174 ton, Kota Banda Aceh 2.863 ton, Kabupaten Aceh Barat Daya 2.836 ton, Kota Subulussalam 2.388 ton, dan Kabupaten Aceh Tenggara 1.056 ton.

Selain distribusi logistik kebencanaan, Budi Afrizal juga melaporkan realisasi berbagai program bantuan sosial telah mencapai lebih dari 95 persen dari target penyaluran. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, distribusi dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi data penerima manfaat agar program sosial menjelang Lebaran benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Data ini menjadi dasar evaluasi kesiapsiagaan logistik serta penguatan respons penanganan darurat bencana di Aceh ke depan,” ujarnya.[]

Artikel Dinsos Aceh, Distribusi Logistik Penanganan Bencana Capai 925.193 Ton pertama kali tampil pada Beaktual.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan hingga saat ini Kemenlu baru menyampaikan data umum jumlah WNI di Iran tanpa rincian daerah asal. Karena itu, Pemerintah Aceh belum dapat memastikan berapa jumlah warga Aceh yang berada di negara tersebut.

“Sejauh ini pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI berdasarkan asal daerah masing-masing, termasuk apakah ada warga Aceh yang berada di Iran maupun negara Timur Tengah lainnya,” kata MTA.

Menurut MTA, berdasarkan informasi resmi yang disampaikan Kemenlu kepada publik, terdapat sekitar 329 WNI yang saat ini berada di Iran. Mayoritas dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang menetap di dua kota utama, yakni Qom dan Teheran.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kemenlu juga telah mulai melakukan langkah evakuasi terhadap WNI dari Iran sejak Jumat (6/3). Pada tahap pertama, sebanyak 32 orang berhasil dievakuasi melalui jalur Azerbaijan.

“Evakuasi tahap pertama telah dilakukan terhadap 32 WNI melalui Azerbaijan. Pemerintah RI akan terus melanjutkan proses evakuasi sesuai dengan perkembangan kondisi keamanan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, untuk WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya, MTA menyebutkan kondisinya relatif aman. Namun, pemerintah setempat telah mengeluarkan imbauan keamanan kepada seluruh warga, termasuk warga asing, agar tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenlu guna memperoleh informasi terbaru terkait keberadaan dan kondisi WNI asal Aceh di kawasan tersebut.

“Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memantau perkembangan situasi. Jika ada informasi terbaru, tentu akan segera kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” kata MTA.[]

Artikel Pemerintah Aceh Tunggu Data Kemenlu Soal WNI Asal Aceh di Iran pertama kali tampil pada Beaktual.