Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

“Selain itu, peran lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal,” tegas Wali Nanggroe.

Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti urgensi percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam perspektif ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah,” sebut Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.[]

Artikel Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Jumat, 13 Maret 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar.

Budi menjelaskan, distribusi logistik difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah daerah sepanjang tahun. Bantuan dilakukan secara bertahap, dengan data tunggal diperoleh dari BNPB serta persetujuan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan rekapitulasi penyaluran, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan penerimaan logistik terbesar yakni 356.103 ton. Disusul Kabupaten Aceh Utara 201.219 ton dan Kabupaten Bireuen 86.065 ton.

Wilayah lain dengan distribusi relatif tinggi meliputi Kabupaten Aceh Timur 54.290 ton, Kabupaten Pidie Jaya 49.473 ton, serta Kabupaten Aceh Tengah 45.446 ton. Sementara Kota Lhokseumawe tercatat menerima 18.068 ton bantuan logistik.

Untuk kategori distribusi menengah, bantuan disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah 21.906 ton, Kabupaten Nagan Raya 12.860 ton, Kabupaten Aceh Selatan 10.331 ton, Kabupaten Aceh Barat 9.540 ton, Kabupaten Aceh Jaya 9.017 ton, Kabupaten Simeulue 7.959 ton, Kabupaten Aceh Besar 7.350 ton, Kabupaten Pidie 7.695 ton, serta Kota Langsa 6.418 ton.

Adapun wilayah dengan distribusi lebih kecil meliputi Kota Sabang 4.799 ton, Kabupaten Aceh Singkil 4.337 ton, Kabupaten Gayo Lues 3.174 ton, Kota Banda Aceh 2.863 ton, Kabupaten Aceh Barat Daya 2.836 ton, Kota Subulussalam 2.388 ton, dan Kabupaten Aceh Tenggara 1.056 ton.

Selain distribusi logistik kebencanaan, Budi Afrizal juga melaporkan realisasi berbagai program bantuan sosial telah mencapai lebih dari 95 persen dari target penyaluran. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, distribusi dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi data penerima manfaat agar program sosial menjelang Lebaran benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Data ini menjadi dasar evaluasi kesiapsiagaan logistik serta penguatan respons penanganan darurat bencana di Aceh ke depan,” ujarnya.[]

Artikel Dinsos Aceh, Distribusi Logistik Penanganan Bencana Capai 925.193 Ton pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa kehadiran dashboard ini merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data. Platform ini dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang memungkinkan integrasi data secara real-time, pemantauan progres penanganan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respons menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujar M. Nasir.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menyampaikan bahwa dashboard ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dashboard ini, masyarakat dapat membuat laporan secara cepat dan terstruktur, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif.

“Dashboard ini juga telah melewati sejumlah tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelas Fauza.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Dengan diluncurkannya Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini, Pemerintah Aceh berharap tata kelola penanggulangan bencana di daerah semakin terkoordinasi, partisipatif, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. []

Artikel Pemerintah Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut bertujuan untuk membahas progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta menyepakati dan menetapkan Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, Wagub Fadhlullah menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak serta meminta kejelasan realisasi hunian tetap (huntap), khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Selain itu, Fadhlullah juga meminta Bappenas untuk meninjau kembali sejumlah program di daerah yang tidak terdampak bencana namun masuk dalam skema perencanaan di luar kegiatan kebencanaan. Ia menilai, penyesuaian program tersebut penting dilakukan agar fokus serta efektivitas anggaran benar-benar diarahkan secara optimal kepada wilayah yang terdampak bencana sehingga fokus rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tepat sasaran.

“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Nah, ini mohon nanti mohon dikoreksi kembali,” ujar Fadhlullah.

Lebih lanjut, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan yang sakral bagi masyarakat Aceh serta berharap bantuan serupa dapat kembali diberikan pada meugang Idulfitri mendatang.

“kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi untuk meugang Ramadan. Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan serupa juga dapat diberikan kembali pada meugang Idulfitri mendatang,” ujar Fadhlullah. []

Artikel Hadiri Rapat Satgas, Wagub Fadhlullah Tekankan Efektivitas Rehab-Rekon pertama kali tampil pada Beaktual.

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan tahun ini difokuskan pada daerah yang mengalami bencana. Selain mempererat silaturahmi, kehadiran tim diharapkan mampu memberikan dukungan moral dan spiritual bagi masyarakat.

“Harapannya tausiah yang disampaikan juga berkaitan dengan upaya pemulihan psikososial atau trauma healing bagi masyarakat terdampak,” ujar M. Nasir.

Nasir menjelaskan, tim Safari Ramadhan terdiri dari pejabat Pemerintah Aceh, ulama, dan para dai. Mereka mengemban sejumlah tugas penting, di antaranya memperkuat nilai-nilai syariat Islam agar masyarakat tetap sabar dan tabah menghadapi cobaan, serta menyampaikan informasi terkait program-program Pemerintah Aceh tahun ini, terutama yang berkaitan dengan pemulihan pascabencana.

“Kita ingin masyarakat mengetahui apa saja yang akan kita laksanakan di tahun ini, khususnya dalam upaya pemulihan bencana,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal, mengatakan Safari Ramadhan akan berlangsung pada 1 hingga 4 Maret 2026 di 18 kabupaten/kota kawasan terdampak bencana di Aceh.

Pada pelaksanaannya, setiap masjid yang dikunjungi akan menerima bantuan lima sajadah panjang. Selain itu, Pemerintah Aceh juga akan menyerahkan santunan kepada anak yatim, dengan jumlah penerima paling sedikit 150 orang dan paling banyak 500 orang di setiap daerah yang dikunjungi.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Aceh berharap kehadiran tim Safari Ramadhan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar membawa semangat penguatan iman, kepedulian sosial, dan percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana. []

Artikel Pemerintah Aceh Lepas Tim Safari Ramadhan, Fokus Pemulihan Psikososial di Wilayah Terdampak Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB tersebut, Wagub Aceh diterima langsung oleh Dony Oskaria dan Tedi Bharata. Pertemuan membahas penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Fadhlullah menjelaskan, pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan huntara di Aceh sekitar 12 ribu unit dari BP BUMN. Namun dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan cukup masif.

Saat ini, kontribusi BP BUMN tercatat baru terealisasi sekitar seribu lebih unit huntara. Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar rencana awal pembangunan huntara dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan huntap yang lebih permanen bagi masyarakat.

Wagub Aceh menegaskan, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lokasi untuk pembangunan huntap sehingga program dapat segera dipercepat apabila dukungan dialihkan.

Menanggapi usulan tersebut, Dony Oskaria menyatakan persetujuannya secara prinsip dan menyebut pihaknya akan segera melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh.

Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi Pemerintah Aceh dengan BP BUMN guna memastikan penanganan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi berorientasi pada hunian permanen yang layak bagi masyarakat terdampak.

Artikel Pemulihan Pascabencana Dipacu, Wagub Aceh Minta Dukungan Huntap ke BP BUMN pertama kali tampil pada Beaktual.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kemenko PMK, Senin, 23 Februari 2026.

Dalam rapat tersebut, Fadhlullah menegaskan bahwa kebutuhan hunian tetap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia.

Berdasarkan data kebutuhan huntap sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, kategori rusak berat dan hilang mencapai 97.936 unit.

Sementara itu, rencana pembangunan huntap hingga 18 Februari 2026 baru mencapai 9.246 unit atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Adapun usulan Renaksi Kementerian PUPR/PKP untuk pembangunan huntap di Aceh sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.

“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” ujar Fadhlullah dalam paparannya.

Wagub juga meminta agar pembangunan tidak dilakukan secara bertahap, melainkan melalui skema konstruksi paralel, di mana proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik dilakukan secara simultan. Ia juga mendorong penugasan langsung BUMN Karya agar percepatan pembangunan bisa dilakukan dengan pola cluster construction.

Selain itu, Fadhlullah menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final tersebut, kata dia, harus menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.

Dalam pertemuan itu, Wagub turut memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, termasuk rencana pembangunan 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta pembangunan ratusan unit di sejumlah desa di Aceh Utara yang saat ini dalam tahap pembersihan lahan hingga finalisasi pembebasan lahan.

Fadhlullah juga meminta dukungan anggaran masa transisi agar pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) atau tenda dapat segera menempati rumah permanen.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. []

Artikel Wagub Aceh Minta Percepatan Nasional Pembangunan Huntap dan Sinkronisasi Data Pascabencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Sepanjang kunjungan, Mendagri dan Wagub melakukan berbagai kegiatan, mulai dari sahur bersama di Aceh Timur, Shalat Subuh berjamaah, Shalat Jumat, hingga pertemuan internal dengan jajaran pemerintah daerah. Kehadiran Mendagri dan Wakil Gubernur dinilai memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penanganan di lapangan.

Puncak kunjungan terjadi di Dusun Kareung, Aceh Utara, di mana Mendagri dan Wagub menyerahkan bantuan langsung kepada warga terdampak. Selain menyalurkan bantuan, keduanya juga berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung kebutuhan mendesak di lapangan.

Wakil Gubernur menyampaikan, “Kehadiran kami bersama Mendagri menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi langkah-langkah pusat, memastikan bantuan cepat sampai, dan kondisi warga terpantau langsung.”

Kunjungan diakhiri dengan buka puasa dan Shalat Magrib, Isya, serta Tarawih berjamaah di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyerahkan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan di Islamic Center turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir dan Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, sebelum rombongan kembali ke hotel.

Kegiatan ini menegaskan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pasca-bencana, sekaligus memastikan negara hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan.[]

Artikel Mendagri dan Wagub Aceh tinjau Langkahan Aceh Utara, hingga serahkan bantuan pertama kali tampil pada Beaktual.

Mendagri dan Wagub Aceh meninjau langsung pembersihan lingkungan permukiman terdampak di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru. Kegiatan pembersihan melibatkan para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang membantu warga membersihkan lumpur dan material sisa banjir.

Peninjauan lapangan itu menjadi pesan tegas bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam kebijakan, tetapi juga dalam aksi nyata. Mendagri dan Wakil Gubernur Aceh memastikan langkah rehabilitasi berjalan terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada percepatan pemulihan kehidupan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Aceh Tamiang H. Ismail A. Jalil bersama jajaran pemerintah daerah.

Pada sore harinya, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama masyarakat di kawasan hunian sementara (huntara). Kebersamaan tersebut menjadi simbol empati dan kehadiran negara di tengah warga yang tengah bangkit dari dampak bencana.

Agenda kemudian ditutup dengan pelaksanaan shalat tarawih bersama di Masjid Darussalam, Kecamatan Karang Baru, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai. Suasana khusyuk menyelimuti ibadah yang diikuti masyarakat serta jajaran pemerintah pusat dan daerah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk memastikan proses pemulihan tidak berhenti pada tahap tanggap darurat, melainkan berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi tuntas, demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang.

Artikel Sinergi Pemerintah Pusat dan Aceh, Mendagri dan Wagub Tinjau Pemulihan Pascabencana, Buka Puasa hingga Tarawih Bersama Warga Aceh Tamiang pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

Dalam arahannya, Sekda Aceh, M. Nasir menekankan bahwa stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal adalah harga mati menjelang Ramadhan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih ada warga yang bertahan di tenda darurat.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Sekda Aceh, M. Nasir.

Selain huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berlanjut.

Terkait logistik, Sekda Aceh, M. Nasir mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Ia meminta pendistribusian bantuan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.

“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ucap M. Nasir.

Di sektor kesehatan, meski 307 dari 309 Puskesmas sudah kembali beroperasi, Sekda meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas.

Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75%. M. Nasir juga menginstruksikan agar kebutuhan siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi koordinasi dengan Dinas Sosial.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Jembatan Bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.

Menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. M. Nasir juga meminta PLN memberikan kebijakan khusus bagi warga terdampak.

Mengingat peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda Aceh meminta tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman bencana sebelumnya.

“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya. (*)

Artikel Sekda Aceh Instruksikan Percepatan Huntara dan Stok Logistik Harus Siap Sebelum Ramadhan pertama kali tampil pada Beaktual.