Keputusan tersebut disampaikan resmi oleh Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, dalam rapat koordinasi virtual pada Selasa malam (28/04/2026). Dalam rapat ini turut dihadiri oleh Kapolda Aceh, yg mewakili Pangdam IM serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.

“Kami menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 Hari terhitung mulai 28 April sampai dengan 30 Juli 2026,” ucap Wakil Gubernur, H. Fadhlullah.

Dalam arahannya, sapaan akrab DekFad ini menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta stakeholder terkait untuk segera menjalankan enam langkah prioritas. Poin pertama difokuskan apda penuntasan penanganan darurat insfrastruktur berupa jalan, jembatan sungai dan lain-lain. Titik fokus yang dimaksud ini baik melalui kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, penuntasan pembangunan hunian sementara (huntara), percepatan distribusi/dorongan logistik untuk penyediaan listrik dan sarana air bersih untuk korban bencana.

“Kemudian melanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi masyrakat korban bencana atau pengungsi. Lalu menuntaskan proses penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap),” ucap Wakil Gubernur.

Selanjutnya, Wagub DekFad juga menginstruksikan agar penguatan mitigasi kesiapsiagaan dan antisipasi bencana susulan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan potensi bencana susulan.

“Persiapkan sebaik mungkin tahapan pelaksanaan rehab rekon pascabencana, harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan masing-masing pihak serta pastikan pendanaan yang berkelanjutan,” tegas Wakil Gubernur. (***)

Artikel Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Transisi Pemulihan Pecabencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Bantuan minyak kayu putih berukuran 100ml tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Pulau Buru, M. TH. Al Affandy, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Komando Pemulihan Bencana Pemerintah Aceh pada Selasa (21/4/2026).

Sekda Aceh, M. Nasir, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas perhatian luar biasa yang diberikan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pulau Buru. Menurutnya, bantuan ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh warga di pengungsian maupun di lokasi terdampak.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Pemkab Buru. Ini adalah bentuk persaudaraan yang melintasi jarak antara Maluku dan Aceh,” ujar M. Nasir.
Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir juga menyampaikan pesan khusus dari Gubernur Aceh terkait dukungan logistik ini.

“Tolong sampaikan ucapan terima kasih Bapak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mewakili Pemerintah dan seluruh rakyat Aceh atas bantuan ini. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam masa pemulihan pascabencana,” ucap Sekda Aceh, M. Nasir.
Sementara, Kalak BPPB Kabupaten Pulau Buru, , M. TH. Al Affandy menjelaskan, bantuan tersebut merupakan rasa solidaritas dan aksi simpatik Pemkab Pulau Buru. Menurutnya, minyak kayu putih yang diserahkan merupakan produk unggulan khas Pulau Buru yang dikenal memiliki kualitas terbaik.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan keluhan kesehatan warga, terutama dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Aceh,” tutup M. TH. Al Affandy. (***)

Artikel Pemkab Pulau Buru Kirim 2.000 Botol Minyak Kayu Putih untuk Korban Bencana Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Penyerahan bantuan yang berlangsung pada pagi hingga siang hari tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya melalui dukungan rehabilitasi rumah warga terdampak.

Dalam kegiatan itu, Wakil Gubernur Fadlullah menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci penting dalam memastikan penanganan dampak bencana berjalan efektif, tepat sasaran, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Kehadiran Menko PMK dan Mendagri bersama Pemerintah Aceh di lokasi penyerahan bantuan sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perhatian serius terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Usai agenda penyerahan bantuan, Wakil Gubernur Aceh turut mendampingi Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, serta unsur Muspida mengikuti makan siang bersama praja IPDN Tahap III di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus penguatan semangat kebersamaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para praja sebagai calon aparatur pemerintahan yang dipersiapkan menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

Wakil Gubernur Fadlullah menyampaikan, Pemerintah Aceh terus mendukung langkah-langkah percepatan pemulihan pascabencana, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar seluruh program penanganan dan rehabilitasi dapat berjalan optimal.

Rangkaian kunjungan kerja Menko PMK dan Mendagri di Aceh Tamiang ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pusat dan daerah, baik dalam penanganan bencana maupun penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan.

Artikel Wagub Aceh bersama Menko PMK dan Mendagri Serahkan Bantuan Rumah Rusak Korban Bencana di Aceh Tamiang pertama kali tampil pada Beaktual.

Agenda diawali dengan peninjauan Jembatan Bailey di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dalam kunjungan itu, Wagub Fadhlullah bersama Mendagri Tito Karnavian melihat langsung kondisi jembatan darurat yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga pascabencana.

Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Bupati Bener Meriah beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bener Meriah. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah itu menunjukkan komitmen bersama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak.

Usai meninjau jembatan, rombongan melanjutkan agenda ke Hunian Sementara (Huntara) Tunyang di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Di lokasi tersebut, Mendagri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Aceh menyerahkan secara simbolis bantuan bagi masyarakat korban bencana.

Penyerahan bantuan itu menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat dan pemulihan tetap terpenuhi.

Selanjutnya, Wagub Aceh bersama Mendagri meninjau lokasi sinkhole di ruas Jalan Simpang Balik–Blang Mancung, Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Titik ini menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian serius karena berdampak terhadap konektivitas dan akses transportasi masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya percepatan penanganan terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana, termasuk langkah mitigasi lanjutan guna mencegah risiko yang lebih besar bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Fadhlullah menyatakan, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh proses penanganan bencana, mulai dari masa darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.

Kunjungan Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh ini menjadi sinyal kuat sinergi pusat dan daerah dalam merespons bencana, sekaligus memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah terdampak.

Artikel Mendagri dan Wagub Aceh Tinjau Infrastruktur Rusak di Bener Meriah dan Aceh Tengah, serahkan Bantuan Korban Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Penyaluran bantuan ini diinisiasi oleh yayasan relawan sosial Tiongkok di bawah naungan Yayasan Pelangi Kesejahteraan Masyarakat. Lembaga ini berkolaborasi dengan lembaga kemanusiaan internasional seperti Peaceland Foundation dan The Blue Sky Rescue International.

Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, yang didampingi Sekda Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi mendalam atas solidaritas internasional tersebut. Menurutnya, perhatian yang diberikan oleh relawan Tiongkok dan Malaysia merupakan bukti persaudaraan yang kuat di saat Aceh sedang berupaya pulih dari dampak cuaca ekstrem. Kegiatan tersebut turut dihadiri pula oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, dan Kepala SKPA terkait.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kemanusiaan ini. Relawan asal Tiongkok dan Malaysia sangat menaruh perhatian besar terhadap kondisi Aceh pasca musibah hidrometeorologi,” ucap Muzakir Manaf.

Gubernur berharap, bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun mata pencaharian akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Serambi Mekkah dalam beberapa waktu terakhir.

Sapaan akrab Mualem ini juga menambahkan bahwa bantuan ini sangat berarti untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak.

“Hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan dan ketulusan para relawan. Semoga kerja sama dan silaturahmi ini terus terjaga,” ucap Mualem.

Sementara Ketua Yayasan Pelangi Kesejahteraan Masyarakat, Sa’aduddin (Apa At), menjelaskan bahwa total bantuan yang disiapkan mencapai 9.500 paket. Pada tahap pertama, sebanyak 500 paket berisi sembako dan alat perlengkapan mandi telah diserahkan dan mulai didistribusikan.

“Bantuan ini akan menyasar 15 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak paling parah. Kami berkomitmen untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat secara bertahap,” jelas Sa’aduddin. (*)

Artikel Relawan Tiongkok dan Malaysia Salurkan 9.500 Paket Bantuan untuk Korban Bencana Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa) bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LUKW UMJ).

Pada kegiatan yang mengangkat tema “Membangkitkan Ekosistem Bisnis Perusahaan Media di Provinsi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi” tersebut, Wagub Fadhlullah hadir sebagai narasumber dalam salah satu sesi UKW. Dalam sesi tersebut, para peserta uji kompetensi menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait penanganan bencana di Aceh yang sekaligus menjadi bagian dari proses penilaian oleh tim penguji.

Pada kesempatan itu, Wagub Fadhlullah menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang cepat, tepat, dan berimbang kepada masyarakat, terutama terkait kebencanaan yang kerap terjadi di berbagai wilayah Aceh. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan insan pers menjadi bagian penting dalam mendukung mitigasi serta penanganan bencana di daerah.

Ia juga berpesan kepada para wartawan agar terus proaktif dalam mengawal pemberitaan kebencanaan di Aceh serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan informasi di daerah. Menurutnya, hubungan yang baik antara media dan pemerintah akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan pembangunan Aceh yang lebih baik ke depan.

“Kita ingin terus bekerja sama. Mari kita lari bersama, tapi tidak saling mendahului. Boleh tajam, tapi tidak saling melukai. Artinya, mari kita kolaborasi bersama teman-teman media dengan pemerintah, insya Allah kita wujudkan Aceh yang lebih baik ke depan demi Indonesia yang kita cintai,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Wagub Fadhlullah turut menerima piagam penghargaan dari AMSI Aceh sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kepeduliannya dalam menyukseskan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan dan seminar nasional tersebut. []

Artikel Wagub Fadhlullah Ajak Wartawan Perkuat Kolaborasi dalam Isu Kebencanaan pertama kali tampil pada Beaktual.

Artikel Universitas Serambi Mekkah Gelar Seleksi ON MIPA-PT 2026 Tingkat Internal pertama kali tampil pada Beaktual.

Kehadiran Wakil Gubernur Aceh bersama Mendagri dan jajaran Forkopimda tersebut menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Aceh Tamiang.

Dalam kesempatan itu, Fadlullah menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan tuntas dan tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor yang masih membutuhkan perhatian.
“Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pemulihan agar seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal,” ujar Fadlullah.

Berdasarkan data Satgas, progres pemulihan menunjukkan capaian signifikan. Dari total 52 kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebanyak 38 daerah telah berada pada kondisi normal, sementara Aceh Tamiang terus menunjukkan tren perbaikan meski masih memerlukan perhatian pada beberapa sektor.

Fadlullah juga mengapresiasi kinerja Satgas Praja IPDN dan ASN Kemendagri pada Gelombang I dan II yang telah berhasil menuntaskan berbagai target, mulai dari pembersihan fasilitas pemerintahan hingga pemulihan kawasan permukiman masyarakat.
“Kerja keras Satgas di lapangan sangat membantu percepatan pemulihan. Ini bukti nyata kolaborasi yang efektif antara pusat dan daerah,” katanya.

Untuk mendukung percepatan lanjutan, pada Gelombang III ini sebanyak 768 personel kembali diturunkan dengan fokus penyelesaian 42 titik sasaran di wilayah Aceh Tamiang.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi kerja di lapangan, termasuk penguatan koordinasi, percepatan pembersihan sisa lumpur, perbaikan drainase, serta pemulihan akses lingkungan masyarakat.

Apel pembukaan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan seluruh target pemulihan dapat diselesaikan secara menyeluruh, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal dan roda pemerintahan berjalan optimal.

Artikel Wagub Aceh Fadlullah Dampingi Mendagri, Tegaskan Percepatan Pemulihan di Aceh Tamiang pertama kali tampil pada Beaktual.

Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

“Selain itu, peran lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal,” tegas Wali Nanggroe.

Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti urgensi percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam perspektif ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah,” sebut Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.[]

Artikel Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam arahannya, Fadhlullah menegaskan bahwa selain menuntaskan pembangunan hunian sementara (huntara) yang masih tersisa di beberapa titik, pemerintah daerah juga harus segera mempersiapkan data pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Mulai dari penerima, lokasi, hingga verifikasi.

“Di samping menyelesaikan beberapa titik huntara, kita juga harus bergerak cepat menyiapkan pembangunan huntap,” ujar Fadhlullah.

Wagub menjelaskan, terdapat tiga skema pembangunan huntap yang harus segera diakselerasi oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pertama, pembangunan huntap komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk skema ini, ia meminta agar data calon penerima segera disampaikan agar proses pembangunan bisa segera dimulai.

Kedua, pembangunan huntap di atas lahan milik korban yang akan difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri dan memilih membangun di lokasi tersebut.

Ketiga, pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.

Selain itu, Fadhlullah juga menekankan sejumlah langkah penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, di antaranya menetapkan Surat Keputusan (SK) lokasi huntap, menuntaskan permasalahan lahan, serta memastikan legalitas tanah agar tidak menghambat proses pembangunan.

Ia juga menginstruksikan pembentukan dan pengoperasian tim verifikasi huntap yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan, guna memastikan validitas data penerima berbasis by name by address (BNBA).

“Seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi, semua kesiapan harus tuntas sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian layak dan permanen bagi masyarakat terdampak. []

Artikel Wagub Aceh Minta Bupati dan Wali Kota Percepat Data Huntap pertama kali tampil pada Beaktual.