Para ASN tersebut dikerahkan tidak hanya untuk membantu pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, mulai dari kebersihan lingkungan, akses fasilitas umum, hingga dukungan pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor sejak akhir November lalu.

Pelepasan relawan ASN dilakukan melalui apel di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh, Minggu 28 Desember 2025. Apel dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, selaku Ketua Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Aceh.

M. Nasir menyampaikan, hingga akhir Desember kondisi darurat masih dirasakan di berbagai daerah Aceh. Bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada terganggunya layanan dasar dan aktivitas keseharian masyarakat.

“Penugasan ASN ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli,” ujar Nasir.

Ribuan relawan ASN dijadwalkan bertugas selama dua hari, pada 29–30 Desember 2025. Selain kegiatan gotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah dari lumpur dan material sisa banjir, para relawan juga berperan membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, serta penguatan layanan sosial di lapangan.

Menurut Nasir, kehadiran ASN di lokasi bencana merupakan bentuk empati dan solidaritas pemerintah kepada masyarakat yang terdampak.

“Kita tidak hanya datang membawa alat dan tenaga, tetapi juga kepedulian. ASN turun langsung untuk mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dialami warga,” katanya.

Ia menambahkan, penugasan relawan ASN ini merupakan tahap awal dan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. 

Pemerintah Aceh memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi, dengan mengutamakan keselamatan relawan serta menghormati kearifan lokal.

Usai apel pelepasan, relawan ASN bersama kendaraan dan logistik bantuan diberangkatkan menuju berbagai daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. []

Artikel 3.000 Relawan ASN Diterjunkan ke Berbagai Daerah Terdampak Bencana di Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

​Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Drs. Syakir dan anggota Komisi IV DPR Aceh, Irfansyah.

 M. Nasir menjelaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah melalui posko logistik telah menyalurkan lebih dari 250 ton bantuan ke berbagai daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

​“Secara umum, distribusi bantuan ke setiap daerah rata-rata mencapai 10 ton. Namun, untuk wilayah seperti Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, penyaluran logistik ditingkatkan volumenya mengingat jumlah korban di wilayah tersebut cukup besar,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir.

Lebih lanjut, Sekda memberikan instruksi khusus terkait penanganan di dataran tinggi. Ia menegaskan agar ketersediaan stok beras di masa mendatang diprioritaskan bagi wilayah Aceh Tengah,   Bener Meriah dan Gayo Lues. Hal ini dikarenakan masih adanya laporan mengenai kekurangan pangan akibat sejumlah desa yang masih terisolir pascabencana.

​

Selain dukungan dari pemerintah, aksi kemanusiaan juga datang dari tim relawan kelompok petualang asal Jakarta. Mereka menyalurkan bantuan berupa hunian sementara (huntara) serta logistik tambahan bagi korban di Aceh Utara, khususnya di Kecamatan Seuneuddon, Lapang, Langkahan, dan Tanah Jambo Aye.

​Menurut M. Nasir, bantuan hunian sementara ini sangat krusial bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau rumahnya mengalami rusak berat.

 “Hunian sementara ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi kita akan segera memasuki bulan Ramadhan. Warga butuh tempat tinggal yang layak untuk beribadah,” tambah M. Nasir.

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBA, Abdul Aziz, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pendistribusian bantuan. Ia menyatakan bahwa setiap relawan atau lembaga yang akan mengambil logistik di posko wajib mengikuti prosedur administrasi yang ketat.

​“Siapa saja relawan yang hendak mengambil logistik, kami minta data lengkapnya, skemanya by name by address mulai dari KTP hingga dokumen pendukung lainnya. Ini dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Abdul Aziz. []

Artikel Pastikan Logistik Aman, Sekda Aceh Tinjau Posko Pelabuhan Krueng Geukueh pertama kali tampil pada Beaktual.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat melakukan pertemuan silaturahmi dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, di Pendopo Bupati Aceh Tengah, Takengon, Jumat malam 26 Desember 2025.

M. Nasir menekankan bahwa pembukaan akses jalan di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues adalah “urat nadi” bagi ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh berkomitmen memprioritaskan perbaikan sejumlah titik krusial guna menjamin distribusi logistik dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Jika distribusi logistik lancar dan stok mencukupi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin membaik. Oleh karena itu, konektivitas harus segera pulih,” ujar M. Nasir.

Dalam keterangannya, M. Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan memprioritaskan sejumlah titik infrastruktur yang sempat terhambat. Fokus utama pembangunan diarahkan pada pemulihan jembatan penghubung antar Kabupaten Bireuen – Bener Meriah dan jalan Simpang KKA–Bener Meriah. Tidak hanya itu, pembukaan akses pada jalan lintas Pameu–Aceh Tengah, jalur Nagan Raya–Aceh Tengah, serta poros Aceh Tengah–Gayo Lues juga menjadi agenda mendesak demi memulihkan mobilitas antar-kabupaten di dataran tinggi.

Selain infrastruktur jalan, Sekda Aceh juga menyoroti pentingnya relokasi warga terdampak bencana ke lokasi yang lebih aman. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan akurasi data jumlah rumah yang terkena dampak banjir dan longsor.

“Masyarakat harus memiliki rumah yang layak. Dengan hunian yang stabil, ekonomi keluarga bisa kembali berjalan, terutama di sektor unggulan seperti pertanian dan perkebunan,” tambah M. Nasir.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga memberikan arahan inovatif dengan menyarankan pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir dan longsor untuk material pembangunan kembali jembatan dan rumah warga yang rusak.

Di tempat yang sama, Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, Kodam IM, Polda Aceh, dan berbagai instansi terkait. Ia melaporkan bahwa kondisi ekonomi mulai membaik seiring dengan pulihnya akses jalan antar-kabupaten.

Namun, Haili Yoga menekankan masih adanya tantangan besar terkait desa-desa yang terisolir akibat longsor. Saat ini, sejumlah wilayah hanya dapat diakses menggunakan kendaraan khusus seperti motor trail atau mobil offroad.”Masih ada desa yang terisolir sehingga bantuan logistik terpaksa dikirim via udara. Kami memohon dukungan Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR untuk segera membuka akses jalan menuju desa-desa tersebut agar bantuan dan aktivitas warga tidak lagi terhambat,” pungkas Haili Yoga. []

Artikel Percepat Ekonomi Aceh Tengah, Pemerintah Aceh Prioritaskan Jalur Logistik dan Konektivitas pertama kali tampil pada Beaktual.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh M. Nasir dalam rapat koordinasi bersama Bupati Bireuen, Mukhlias Takebaya di Meuligoe Bupati Bireuen, Jumat, 26 Desember 2025. Sekda Aceh, M. Nasir turut didampingi oleh Asisten I bidang Pemerintah, Drs. Syakir serta unsur Forkupimda Bireuen. Dalam rapat ini, turut dihadiri sebanyak 8 camat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen.

Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa sinkronisasi data antara Pemkab Bireuen, Pemerintah Provinsi Aceh, dan kementerian terkait adalah hal yang krusial. Pendataan harus mencakup detail kerusakan rumah, mulai dari kategori rusak ringan, rusak berat, hingga rumah yang hilang terseret banjir dan longsor.

“Kita butuh data yang sinkron. Jangan sampai ada perbedaan angka antara daerah dan pusat. Ini penting agar jumlah penerima bantuan tepat sasaran dan proses birokrasi di kementerian menjadi lebih cepat,” tegas M. Nasir.

Dalam sambutannya, BNNP awalnya menetapkan pagu sebesar Rp60 Juta untuk bantuan rumah layak huni kategori rusak berat bagi korban bencana hidrometeorologi. Kemudian, Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat agar nilai bantuannya ditingkat lagi menjadi Rp 98 Juta per unit. Sebab, besaran bantuan yang ada saat ini belum mencukupi untuk membangun rumah layak huni sesuai standar di Aceh.

“Nilai pagu sebesar Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni yang selama ini diterapkan Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh meminta Pemkab Bireuen memastikan lahan pembangunan sudah dalam kondisi clean and clear,” jelas M. Nasir.

Merespons hal tersebut, Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya menyatakan kesiapannya. Meski data awal sudah dikantongi, ia mengakui perlunya verifikasi faktual pascabencana banjir dan tanah longsor yang baru saja melanda. Oleh sebab itu, Bupati Mukhlis telah menginstruksikan instansi terkait untuk bergerak cepat ke lapangan guna memvalidasi data pengungsi yang saat ini dilaporkan sudah mulai berkurang di posko-posko pengungsian.

“Data sudah kita siapkan jauh-jauh hari, namun pascabencana ini perlu pendataan ulang. Fokus kita bukan hanya menghitung jumlah rumah, tetapi disesuaikan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK),” pungkas Mukhlis. []

Artikel Sekda Aceh Instruksikan Pemkab Bireuen Percepat Pendataan Rumah Korban Banjir pertama kali tampil pada Beaktual.

Menurutnya, tindakan kekerasan di lapangan tidak hanya melukai fisik warga, tetapi juga melukai rasa keadilan dan kemanusiaan masyarakat yang sedang berada dalam situasi bencana.

Bunda Salma menegaskan bahwa insiden tersebut berpotensi membangkitkan kembali luka lama di tengah masyarakat Aceh, yang memiliki sejarah panjang konflik. Ia mengingatkan agar semua pihak, khususnya aparat negara, bersikap lebih bijak dan humanis dalam menghadapi masyarakat yang tengah berduka. 

Masyarakat Aceh ini bekas konflik panjang. Jangan sekali-kali membangkitkan luka lama,” tegasnya.

Ia juga menyoroti munculnya aksi simbolik pengibaran bendera oleh sebagian warga sebagai bentuk protes dan kekecewaan. Menurut Bunda Salma, tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari rasa frustasi masyarakat yang hingga kini belum melihat adanya penetapan status bencana nasional oleh pemerintah pusat. 

Itu bentuk jeritan rakyat Mereka ingin pemerintah hadir dan menetapkan Aceh sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bunda Salma menyampaikan keprihatinannya atas kondisi warga yang disebut mengalami kekerasan hingga berdarah-darah. Ia meminta agar peristiwa serupa tidak terulang dan mendesak evaluasi serius terhadap aparat yang bertugas di lapangan. 

Kita kasihan masyarakat Mereka sedang tertimpa musibah, bukan untuk diperlakukan dengan kekerasan. Negara harus hadir dengan empati, bukan dengan cara-cara represif,” pungkasnya. []

Artikel Bunda Salma Ingatkan Aparat : Aceh Bekas Konflik, Jangan Sakit Rakyat Lagi pertama kali tampil pada Beaktual.

Perpanjangan status ini diputuskan dalam rapat evaluasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Aceh, Kamis 25 Desember 2026 malam.

Rapat tersebut diikuti secara virtual oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), Ketua DPRA Zulfadli, Pangdam IM, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kemendagri. Perpanjangan kedua status tanggap darurat ini berlaku mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

“Saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan unsur terkait untuk melakukan percepatan distribusi logistik, terutama bagi korban yang berada di wilayah pegunungan dan gampong-gampong pedalaman yang masih terisolir,” tegas Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf.

Dalam arahannya, Gubernur Muzakir Manaf menekankan lima poin krusial yang harus menjadi prioritas selama masa perpanjangan tanggap darurat tersebut. Selanjutnya menginstruksikan pemenuhan hak dasar dan perlindungan pengungsi sesuai standar Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian Gubernur juga memastikan layanan kesehatan tetap prima dengan mengaktifkan seluruh fasilitas medis hingga menjangkau pelosok desa yang terisolir. 

“Selain itu, sektor pendidikan menjadi perhatian utama melalui penyiapan sarana belajar dan peralatan sekolah bagi anak-anak korban bencana. Secara paralel,” tambah Mualem.

Gubernur juga memerintahkan percepatan pemulihan infrastruktur yang rusak dan rehabilitasi sektor pertanian, termasuk pembersihan lahan sawah oleh dinas terkait agar produktivitas ekonomi masyarakat dapat segera kembali normal.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun skema Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawai. Kebijakan ini diambil agar Pemerintah Aceh dapat mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke lima kabupaten/kota dengan dampak terparah.”Kami akan mengerahkan ASN untuk turun langsung membantu proses pembersihan dan pemulihan di titik-titik lokasi yang terdampak paling parah,” tutup Sekda Aceh, M. Nasir.[]

Artikel Pemerintah Aceh Perpanjang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor hingga 8 Januari 2026 pertama kali tampil pada Beaktual.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa pulihnya infrastruktur ini merupakan langkah krusial untuk memulihkan aktivitas masyarakat. Ia optimis normalisasi jembatan ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi mobilitas warga dan stabilitas ekonomi daerah.

“Terhubungnya kembali Jembatan Tenge Besi ini membawa harapan baik bagi masyarakat. Kita harapkan proses distribusi logistik ke wilayah pedalaman, khususnya di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, kini kembali lancar tanpa hambatan,” ujar Sekda Aceh, M. Nasir dalam keterangannya, Rabu 24 Desember 2025.

M. Nasir menekankan bahwa jembatan tersebut merupakan salah satu urat nadi bagi para petani di dataran tinggi Gayo. Selama akses terputus, para petani mengalami kesulitan besar, baik saat melintas maupun mendistribusikan hasil bumi ke luar daerah, yang berdampak pada penurunan pendapatan mereka.

“Dengan normalnya arus lalu lintas, hasil pertanian masyarakat di sana kini bisa diangkut dengan mudah. Kami optimis hal ini akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascaputusnya akses jalan kemarin,” tambah M. Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Mawardi, menjelaskan bahwa arus lalu lintas di lokasi saat ini terpantau lancar. Namun, ia mengingatkan agar ketahanan jembatan yang baru diperbaiki ini tetap dijaga bersama.

“Petugas tetap mengimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan muatan kendaraan. Hal ini penting demi menjaga ketahanan jembatan dalam jangka panjang,” jelas Mawardi.

Selain faktor muatan, Mawardi juga meminta para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat cuaca ekstrem atau perjalanan di malam hari. Masyarakat disarankan untuk menunda perjalanan jika tidak mendesak apabila hujan deras sedang turun guna menghindari risiko keselamatan.

“Kami mengimbau para pengendara untuk tetap waspada dan memperhatikan tonase atau beban muatan kendaraan demi menjaga ketahanan konstruksi jembatan. Pengendara juga diminta ekstra berhati-hati saat melintasi jalur pegunungan tersebut, terutama ketika cuaca ekstrem melanda wilayah tersebut.

“Kami himbau kepada pengendara jika sedang turun hujan atau sudah sore hari sebaiknya ditunda dulu perjalanannya. Kecuali jika dalam keadaan mendesak,” pungkas Mawardi. []

Artikel Jembatan Tenge Besi di Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh yang dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, di Posko Hidrometeorologi Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Rabu, 24 Desember 2025.

Asisten I Sekda Aceh M. Syakir, selaku Koordinator Klaster Kesehatan, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini terdapat 9.204 penderita TBC di wilayah terdampak bencana. Kondisi pengungsian yang padat dan mobilitas warga yang tinggi dinilai meningkatkan risiko penularan penyakit.

Senada dengan Syakir, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menyebutkan bahwa TBC dan campak menjadi ancaman yang harus segera ditanggulangi. Salah satu cara adalah memisahkan tenda pengungsian antara penderita TBC dengan masyarakat umum lain. Namun kekhawatiran akan menularnya penyakit campak juga harus diwaspadai. Apalagi anak-anak yang sulit dikontrol ruang geraknya. 

“Setiap hari di pengungsian selalu terdapat kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Penyakit yang paling kami khawatirkan adalah campak dan TBC. Pemisahan pasien secara ideal memang diperlukan, namun di lapangan, terutama untuk anak-anak, hal ini sangat sulit dilakukan,” ujar Ferdiyus.

Lebih lanjut Ferdiyus menyebutkan keterbatasan air bersih di sejumlah titik pengungsian juga mulai memicu kasus penyakit kulit. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan obat-obatan, khususnya untuk penyakit kulit, masih mencukupi.

“Relawan kesehatan yang sudah berada di lapangan berjumlah 126 orang. Pada awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan RI direncanakan akan menambah sekitar 600 relawan. Kendala utama saat ini adalah akses transportasi dari posko ke desa-desa terpencil,” kata Ferdiyus. 

Melalui Health Emergency Operational Center (HEOC), layanan kesehatan telah menjangkau 6.073 orang dengan total kunjungan medis mencapai 71.764 kali. Penyakit yang paling banyak ditangani meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, hipertensi, dan demam.

Untuk mendukung layanan kesehatan, Pemerintah Aceh telah menyalurkan berbagai logistik kesehatan, antara lain obat-obatan dan bahan medis habis pakai, makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, vitamin A, serta paket sanitasi.

Data Klaster Kesehatan juga mencatat jumlah kelompok rentan yang cukup besar, antara lain 459.428 lansia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam rapat tersebut, Sekda Aceh M. Nasir menekankan agar Klaster Kesehatan bekerja cepat dan bersinergi dengan klaster lain, terutama untuk memastikan sanitasi dan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi guna mencegah terjadinya penularan penyakit.

Selain klaster kesehatan, perkembangan penanganan di sektor lain juga dilaporkan. Untuk klaster pencarian dan pertolongan, Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 31 korban yang dinyatakan masih hilang. Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menjadi kabupaten dengan korban masih dlam pencarian terbanyak. Basarnas sendiri saat ini melakukan pencarian dengan bantuan anjing pelacak dan alat berat.

Sementara itu, Asisten III Sekda Aceh, Diwarsyah, melaporkan sebanyak 740 dapur umum saat ini melayani 438.804 jiwa. Jumlah tersebut lebih besar dari angka pengungsi karena juga melayani warga yang belum dapat memasak di rumah masing-masing.

Sementara itu, distribusi air bersih telah mencapai 2.568.350 liter menggunakan 21 unit truk tangki di delapan kabupaten. Sebanyak 42 unit toilet portabel serta sumur bor juga telah disiapkan di sejumlah titik rawan di Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang.

Di sektor pendidikan, tercatat 549 sekolah terdampak bencana, dengan 181 di antaranya mengalami kerusakan berat. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, meminta perhatian terhadap kebutuhan perlengkapan sekolah bagi siswa yang terdampak. Sedangkan di sektor pertanian, sekitar 72 ribu hektare sawah di 18 kabupaten/kota dilaporkan mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera.Sekda Aceh M. Nasir juga menginstruksikan percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) dengan target penyelesaian dalam 90 hari. Ia menegaskan sinkronisasi dan validasi data kerusakan infrastruktur serta rumah warga menjadi dasar utama mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi Aceh ke depan. []

Artikel Resiko Penularan Penyakit Pascabencana, Pemerintah Aceh Perkuat Klaster Kesehatan pertama kali tampil pada Beaktual.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Yudi Triadi, S.H., M.H., kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanggulangan Bencana Pemerintah Aceh pada Selasa 23 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Kajati Aceh Yudi Triadi menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan kontribusi kolektif dari seluruh jaksa di Indonesia yang bernaung di bawah Persaja.

“Kami hadir mewakili seluruh keluarga besar Kejaksaan di Indonesia. Kami turut merasakan duka mendalam yang dialami saudara-saudara kita di Aceh akibat bencana banjir dan longsor,” ujar Yudi Triadi.

Selain dari Persaja, aksi kemanusiaan ini juga mendapat dukungan dari Pancoran Soccer Field (PSF) yang turut berpartisipasi memberikan donasi bagi para korban.

Bantuan logistik yang disalurkan kali ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang paling mendesak. Adapun rincian bantuan tersebut mencakup 40.000 lembar pakaian layak pakai untuk pria dan wanita, serta bantuan pangan berupa makanan dan minuman siap saji guna menjamin ketersediaan konsumsi para pengungsi di titik-titik bencana

Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengapresiasi langkah cepat Persaja dan PSF. Ia menjelaskan bahwa seluruh bantuan ini akan segera didistribusikan ke titik-titik terdampak paling parah, khususnya ke Kabupaten Aceh Tamiang sebagai prioritas utama.

“Fokus utama kita adalah Aceh Tamiang. Di sana dampak banjir sangat masif, banyak masyarakat yang kehilangan harta benda hingga hanya menyisakan pakaian yang melekat di badan saat musibah terjadi,” ucap Sekda Aceh, M. Nasir.

Pihak Pemerintah Aceh juga mengonfirmasi bahwa penyaluran bantuan tidak hanya terpusat di satu titik. Sejumlah wilayah terdampak lainnya seperti Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen juga masuk dalam skema pendistribusian. Upaya serupa juga dilakukan untuk menjangkau masyarakat di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues guna mempercepat proses pemulihan pascabencana

M. Nasir menambahkan, Pemerintah Aceh telah memetakan sejumlah wilayah lain yang akan menerima penyaluran bantuan tersebut secara bertahap. 

“Pemerintah Aceh memastikan proses distribusi akan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang mengungsi maupun yang tengah melakukan pembersihan pascabencana,” pungkasnya. []

Artikel Persaja dan PSF Salurkan Bantuan Sandang dan Pangan untuk Korban Bencana di Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Penyerahan bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan mendesak masyarakat terdampak serta mendukung percepatan pemulihan pascabencana.

Selain di Aceh Tamiang, rombongan Mendagri bersama Wakil Gubernur Aceh juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Lokop, Kabupaten Aceh Timur. Kehadiran Mendagri dan Wagub Aceh di Aceh Timur disambut langsung oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian terkait agar penanganan bencana dan pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. []

Artikel Wagub Fadhlullah Dampingi Mendagri Serahkan Bantuan Pascabanjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur pertama kali tampil pada Beaktual.