PEKAN pertama September 2025 mencatatkan babak baru dalam sejarah geopolitik dunia. Dari Tianjin, Beijing, hingga Vladivostok, dunia menyaksikan kebangkitan Abad Eurasia — ketika Asia bukan lagi sekadar panggung, melainkan menjadi pusat arah masa depan global. Dalam forum Eastern Economic Forum (EEF) di Vladivostok, diskusi besar soal energi, jalur logistik Arktik, hingga strategi konektivitas lintas benua menandai lahirnya “tatanan logistik baru” dengan Rusia dan Tiongkok sebagai lokomotifnya.

Di tengah gegap gempita tersebut, hadir satu delegasi yang mungkin tak banyak diperhitungkan khalayak internasional, tetapi memiliki makna simbolis dan strategis: Aceh. Dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, Aceh membawa pesan sederhana namun kuat: Aceh ingin menjadi bagian dari konektivitas besar Eurasia.

Dalam wawancara dengan media populer Rusia, Argumenty i Fakty, Wali Nanggroe menyampaikan terima kasih kepada Presiden Vladimir Putin atas kesempatan yang diberikan. Ia menegaskan posisi Aceh yang strategis di persimpangan jalur laut internasional, kaya sumber daya alam, serta memiliki potensi besar di bidang energi, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Produk unggulan seperti Kopi Gayo dan minyak nilam telah lama menembus pasar global, tetapi masih memerlukan jaringan pemasaran dan teknologi yang lebih modern.

Saat forum Vladivostok membicarakan rute gas dari Yamal ke Tiongkok, Aceh menawarkan gagasan: menghubungkan Sakhalin dengan dunia melalui jalur Aceh. Ini bukan mimpi kosong. Letak Aceh di ujung barat Indonesia menjadikannya gerbang maritim yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, dekat dengan jalur pelayaran internasional paling sibuk di Selat Malaka.

Apa makna kehadiran Aceh di Vladivostok? Pertama, hal ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi bukan monopoli negara besar. Daerah pun bisa bergerak, mencari mitra, dan menawarkan peran dalam percaturan global. Kedua, Aceh sedang menguji jalan baru: menjadikan kedekatan historis dengan dunia Islam dan posisi geografis di jalur maritim sebagai modal untuk meraih investasi energi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

Kita melihat bagaimana Rusia dengan percaya diri menampilkan armada pemecah es nuklirnya di Arktik, sementara Tiongkok mengokohkan Pax Sinica dengan semboyan “berdagang, bukan berperang.” Di tengah itu, Aceh datang dengan tawaran kemitraan: teknologi Rusia untuk industri energi, pasar Rusia untuk komoditas Aceh, dan konektivitas Aceh sebagai simpul logistik Eurasia.

Dalam pandangan publik, langkah ini semestinya dipandang positif. Aceh sedang berupaya keluar dari ketergantungan lama dengan membuka diri kepada mitra baru. Jika Vladivostok dapat menjadi “Hong Kong baru” bagi Eurasia, maka Aceh berpotensi tumbuh sebagai simpul dagang dan energi di Samudra Hindia.

Opini publik harus mendorong pemerintah pusat agar mendukung langkah semacam ini. Diplomasi daerah yang berani bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi Indonesia untuk menempatkan diri lebih aktif dalam dinamika global.

Di Vladivostok, dunia sedang menyusun ulang peta masa depan. Dan Aceh, dengan segala keterbatasan sekaligus potensinya, telah mulai menjejakkan kaki di jalur itu.[]

Penulis adalah Ketua Persaudaraan Aceh Tionghoa (PAT)

Artikel Aceh, Vladivostok, dan Jalan Baru Eurasia pertama kali tampil pada Beaktual.

Peresmian itu dilakukan oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Wakil Gubernur Aceh Fadhlulllah, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Memorial Living Park merupakan arena  terbuka seluas 7 hektar  yang mencakup masjid, kegiatan memorial, dan tempat berziarah untuk pembelajaran bagi pengunjung terhadap tragedi kelam Rumoh Geudong di masa lampau. Pembangunan arena tersebut menelan biaya Rp13,2 Miliar dimulai dari 18 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kesempatan itu, meminta para Menteri yang hadir dalam peresmian tersebut agar segera menuntaskan pemberian kompensasi sesuai yang dijanjikan kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat pada masa DOM di Aceh.

“Masyarakat di sekeliling ini merasakan konflik Aceh mulai dari 1976, 1998, kemudian reformasi hingga berlanjut perdamaian, masyarakat sekeliling ini merasakan operasi jaring merah, jaring hijau sampai darurat militer dan sipil, harapan kami berikan kompensasi kepada mereka sesuai janji pak Jokowi saat hadir ke Rumoh Geudong,” kata Fadhlullah.

“Beberapa hari lalu, kami menerima 28 perwakilan dari para korban konflik DOM, mereka menuntut kompensasi yang layak, sekian ratus orang yang diajukan namun yang dilaporkan pada kami saat itu mereka belum menerima apapun,” tambah Fadhlullah.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Aceh itu juga mengenang tragedi sadis di Rumoh Geudong yang disaksikan sendiri oleh dirinya saat berusia remaja. Sebagaimana diketahui Wagub Fadhlullah merupakan putra asli Pidie, Kecamatan Glumpang Tiga, tepatnya di kawasan Rumoh Geudong.

“Ini adalah kampung saya, bagaiman kezaliman 30 tahun lalu disini saya ikut menyaksikan, saya dan teman seumuran sering dibariskan TNI pada masa itu,” kata Fadhlullah.

Oleh sebab itu, Fadhlullah mengajak semua pihak mensyukuri atas perdamaian yang diraih Aceh saat ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus membangun Aceh dengan semangat kejujuran dan keterbukaan untuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan,  arena Memorial Living Park itu bukan hanya sekedar ruang publik, tapi juga menjadi ruang ingatan dan pemulihan sebagai langkah konkrit pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial.

“Pada masa Presiden Jokowi, pemerintah secara terbuka mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu, pengakuan ini adalah awal dari proses pemulihan hak korban dan pembangunan ruang publik ini juga menjadi bentuk penghormatan pada generasi lalu,” kata Yusril.

Yusril mengatakan, pembangunan Memorial Living Park juga merupakan bentuk pengakuan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan komitmen negara untuk tidak lagi mengulang kejadian itu.

Yusril berharap, arena Memorial Living Park itu bisa dirawat dengan baik oleh semua pihak agar menjadi monumen bersejarah yang menjadi penyembuh batin dan pelita harapan masyarakat Aceh.

“Banyak bangunan dan monumen sejarah yang dibangun namun terbengkalai, padahal dibangun untuk mengenang masa lalu dan bertekad membangun masa depan lebih baik.  Oleh sebab itu, kita mengambil langkah di pusat agar ada pembiayaan untuk merawat dan memelihara gedung ini dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril.

Sebelumnya, pada Januari 2023 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Tiga di antaranya terjadi di Aceh, yakni di Aceh Utara, Pidie dan Aceh Selatan.

Ketiga pelanggaran HAM berat itu adalah pertama peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong adalah di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua, peristiwa Simpang KKA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.Pada Juni 2023, Presiden Jokowi meluncurkan program pemulihan secara non yudisial terhadap korban 12  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu dari lokasi Rumoh Geudong, Pidie. Pada saat itulah Presiden juga memulai pembangunan Memorial Living Park sebagai bentuk penyelesaian HAM masa lalu. []

Artikel Memorial Living Park Diresmikan, Wagub Minta Pemerintah Pusat Tunaikan Kompensasi untuk Semua Korban DOM pertama kali tampil pada Beaktual.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses legislasi revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang saat ini berada di nomor 135 dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, M. Nasir menegaskan bahwa draf revisi UUPA telah melalui proses panjang bersama DPR Aceh selama dua bulan. Draf tersebut kini telah mengerucut menjadi sembilan pasal yang akan diusulkan untuk direvisi dan satu pasal tambahan yang mencerminkan kebutuhan strategis Aceh saat ini.

“Revisi ini sangat penting, khususnya dalam hal perpanjangan Dana Otonomi Khusus dan kejelasan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” ujar Plt. Sekda Aceh.

Nasir menambahkan bahwa selama ini terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan regulasi yang menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

M. Nasir juga menyampaikan harapan agar revisi UUPA ini dapat dimasukkan dalam kategori cumulative open list, sehingga proses pembahasannya bisa dipercepat dan tidak tergantung urutan dalam daftar panjang Prolegnas.

“Harapan kami, pada 16 Agustus 2025 atau paling lambat tahun ini 2026, Presiden RI dapat menyampaikan Nota Keuangan yang telah memuat perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Inosentius Samsul menyampaikan komitmennya untuk mendukung percepatan proses legislasi ini. Pihaknya akan mengamankan sembilan pasal yang diajukan, dan memastikan agar setiap materi tambahan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh sebelum dibawa ke proses legislasi nasional.

“Kami memahami bahwa masyarakat Aceh yang paling tahu kebutuhan daerahnya. Karena itu, semua usulan akan kami konsultasikan kembali dan komunikasikan dengan legislatif terkait,” ujar perwakilan dari Setjen DPR RI.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh jajaran tim revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, serta para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh yang turut mendampingi dan memberikan masukan.Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi memperkuat pelaksanaan kekhususan Aceh secara hukum dan konstitusional. []

Artikel Plt Sekda Aceh Temui Sekjen DPR RI, Dorong Revisi UUPA Masuk Prioritas Prolegnas 2025 pertama kali tampil pada Beaktual.

BAHASA bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga. Aceh merupakan daerah yang menjaga warisan tersebut. Sejak dahulu, bahasa Aceh adalah warisan yang diturunkan secara turun-temurun. Pelestarian bahasa Aceh terus digalakkan agar warisan budaya tersebut tidak hilang dan punah. Namun, kenyataannya pelestarian bahasa Aceh saat ini sudah kurang diperhatikan. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh melakukan upaya pelestarian bahasa, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan Qanun tahun 2022.

Qanun Aceh nomor 10 tahun 2022 tentang bahasa Aceh, bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan membina bahasa Aceh, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh melalui pelestarian bahasa daerah. Secara khusus, dalam dunia pendidikan pengajaran bahasa Aceh juga diperuntukan dan diperhatikan dengan baik. Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pembinaan bahasa aceh dilakukan melalui pengajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan”. Tidak hanya itu, bahasa Aceh juga ditetapkan sebagai muatan lokal dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pasal 16 ayat (3) menetapkan bahwa “Bahasa Aceh digunakan sebagai mata pelajaran muatan lokal pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Berdasarkan Qanun tersebut, penerapan kebijakan dari Pemerintah Aceh sudah mulai digalakkan di beberapa sekolah di Aceh. Sekolah-sekolah di Banda Aceh mulai berhasil membiasakan program penggunaan bahasa daerah di kalangan siswa setiap hari Kamis. kebijakan ini dinilai mampu menjadi upaya yang baik untuk menjaga kelestarian bahasa daerah. Akan tetapi, cukup disayangkan bahwa kebijakan ini ternyata tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Masih banyak sekolah yang belum menjalankan kebijakan ini dengan baik dan sempurna.

Selain karena banyak sekolah yang menganggap muatan lokal lain lebih penting dibandingkan muatan lokal bahasa Aceh, para siswa juga dinilai enggan menggunakan bahasa Aceh dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Para remaja saat ini menganggap bahwa bahasa daerah sedikit kalah pamor dibandingkan dengan bahasa yang lain.

Bahasa Aceh saat ini menjadi salah satu bahasa yang jumlah penuturnya semakin bekurang, terutama di kalangan remaja. Beberapa anak-anak sekolah bahkan tidak bisa sama sekali menggunakan bahasa Aceh. Tidak hanya itu, banyak anak-anak remaja sekarang malu dan enggan menggunakan bahasa Aceh karena menganggp bahasa Aceh bukanlah bahasa yang harus digunakan di lingkungan sosialnya. Selain itu, beberapa anak juga jarang dan bahkan tidak diajarkan berbahasa Aceh sejak kecil dalam keluarganya. Oleh karena itu, bahasa Aceh dikalangan anak-anak remaja sangat memprihatikan saat ini.

Sudah sepatutnya pendidikan menjadi tempat di mana anak-anak mendapatkan pengajaran, pembelajaran, untuk mengembangkan potensi dirinya. Namun, pada kenyataannya, tenaga pengajar muatan lokal bahasa Aceh di sekolah tidak memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang tersebut. Tidak jarang ditemukan, banyak pengajar muatan lokal bahasa Aceh yang ternyata merupakan guru bidang mata pelajaran lain. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membuka kesempatan dan peluang kerja yang lebih besar bagi lulusan sarjana bahasa Aceh. Selain itu, pemerintah juga harus menggalakkan perguruan tinggi di Aceh untuk membuka lebih banyak kelas jurusan pendidikan dan pengajaran bahasa Aceh.

Upaya yang dilakukan ini tidak akan mendapatkan hasil yang instan, tetapi membutuhkan konsisten dan keberlanjutan agar mendapat hasil yang maksimal. Keberlangsungan penggunaan bahasa aceh di kalangan masyarakat Aceh menjadi kunci penting agar bahasa aceh tetap hidup dan dapat digunakan terus-menerus. Pemerintah, para guru, dan orang tua juga harus bersinergi bersama dengan para remaja untuk melestarikan bahasa Aceh. Sebagai penerus bahasa, kita memiliki tugas bersama untuk terus melestarikan bahasa Aceh sebagai keutuhan warisan yang harus dijaga.[]

Mahasiswa Prodi Magister Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Artikel Kebijakan Bahasa Aceh di Sekolah: Antara Regulasi dan Realita pertama kali tampil pada Beaktual.

Bahasa adalah bagian penting dari identitas dan budaya sebuah masyarakat. Ia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga penyimpan nilai, sejarah, dan cara pandang suatu komunitas. Di Aceh, bahasa daerah yang dulunya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kini mulai jarang terdengar, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam pergaulan, pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga, Bahasa Aceh perlahan mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh bahasa lain yang dianggap lebih praktis atau modern.
Beberapa mahasiswa magister bahasa mengamati bahwa Bahasa Aceh kini lebih sering dijadikan bahan studi akademik daripada digunakan secara aktif dalam percakapan.

Mereka menyadari bahwa semakin sedikit orang yang mampu dan mau menggunakan Bahasa Aceh dalam keseharian. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, terutama karena mereka menyadari nilai budaya yang terkandung di dalam bahasa tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa masa depan Bahasa Aceh sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Jika tidak ada upaya untuk mempertahankannya, maka Bahasa Aceh bisa benar-benar hilang dari kehidupan generasi berikutnya. Inilah alasan mengapa pembahasan tentang masa depan Bahasa Aceh menjadi sangat penting untuk dilakukan saat ini.

Bahasa Aceh selama ini menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Aceh. Namun, kenyataannya hari ini tidak seindah masa lalu. Bahasa Aceh perlahan mulai tergeser oleh bahasa Indonesia yang lebih dominan dalam dunia pendidikan, pemerintahan, dan media. Bahkan dalam pergaulan sehari-hari, terutama di kota-kota, Bahasa Aceh jarang digunakan. Bahasa asing seperti Inggris juga semakin populer, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa, yang sering kali menganggap bahasa daerah kurang bergengsi atau tidak relevan.

Di ruang publik, Bahasa Aceh nyaris tak terdengar. Di sekolah, penggunaannya terbatas, bahkan sering hanya menjadi bagian kecil dari pelajaran muatan lokal. Di media digital, Bahasa Aceh kalah bersaing dengan konten berbahasa Indonesia dan Inggris. Hal ini mempercepat penurunan jumlah penutur aktif, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan bahasa nasional dan global.

Mahasiswa magister bahasa pun merasakan ironi yang mendalam. Mereka belajar teori linguistik dan pentingnya pelestarian bahasa, namun pada saat yang sama melihat Bahasa Aceh terpinggirkan di lingkungan mereka sendiri. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa ilmu yang mereka pelajari, jika bahasa daerah yang menjadi identitas mereka sendiri perlahan menghilang tanpa perlawanan?

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan Bahasa Aceh dari ancaman kepunahan. Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan telah menginisiasi program revitalisasi seperti pelajaran muatan lokal di sekolah, penyusunan kamus Bahasa Aceh, dan pembuatan buku cerita anak dalam bahasa daerah. Beberapa komunitas juga mulai mendokumentasikan cerita rakyat dan tradisi lisan dalam bentuk video atau teks. Namun, langkah-langkah ini belum cukup kuat untuk membalikkan keadaan.

Tantangan terbesar datang dari sikap masyarakat sendiri. Banyak orang tua yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia kepada anak-anaknya, karena dianggap lebih modern dan berguna. Dukungan kebijakan pun masih terbatas, sehingga program pelestarian sering terhenti atau tidak berjalan secara berkelanjutan. Generasi muda juga menunjukkan minat yang rendah terhadap Bahasa Aceh, karena menganggapnya sulit, ketinggalan zaman, atau tidak memiliki nilai praktis.

Di tengah tantangan ini, mahasiswa dan akademisi memiliki peran penting. Mereka bisa menjadi penggerak dalam pendokumentasian bahasa, menciptakan bahan ajar, hingga mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Mereka juga dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat, menyuarakan pentingnya pelestarian bahasa sebagai bagian dari menjaga identitas dan kearifan lokal yang mulai terlupakan.

Era digital membuka peluang baru untuk menumbuhkan kembali Bahasa Aceh yang mulai terlupakan. Media sosial kini menjadi ruang luas di mana bahasa bisa hidup dan berkembang, terutama di kalangan anak muda. Video edukatif, konten kreatif, hingga game dengan tema budaya Aceh dapat menarik minat generasi baru untuk belajar dan menggunakan bahasa daerah mereka. Platform-platform digital ini memungkinkan Bahasa Aceh tidak hanya menjadi materi pembelajaran, tetapi juga bagian dari gaya hidup modern.

Teknologi juga berperan besar dalam pelestarian bahasa. Kamus daring dan aplikasi belajar Bahasa Aceh mulai dikembangkan untuk memudahkan siapa saja mempelajari bahasa ini kapan saja dan di mana saja. Podcast yang mengangkat cerita rakyat dan tradisi Aceh semakin diminati, memberikan cara baru bagi generasi muda untuk mengenal budaya leluhur mereka secara interaktif dan menyenangkan.
Mahasiswa pascasarjana khususnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan Bahasa Aceh dalam pendidikan formal dan nonformal.

Selain itu, mereka dapat menciptakan proyek kreatif yang memadukan bahasa dan budaya lokal dengan teknologi modern, seperti pembuatan modul digital, video pembelajaran, dan komunitas daring. Dengan inovasi seperti ini, Bahasa Aceh bukan hanya diselamatkan, tetapi juga tumbuh dan berkembang seiring zaman.
Bahasa adalah akar yang menguatkan identitas sebuah bangsa, bukan sekadar warisan yang bisa disimpan di lemari sejarah tanpa pernah disentuh.

Bahasa membawa nilai-nilai budaya, sejarah, dan cara pandang yang unik, yang membedakan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Bagi generasi muda, khususnya mereka yang tengah menempuh pendidikan linguistik dan bidang pendidikan, tanggung jawab besar kini berada di tangan mereka.

Mereka bukan hanya penerus ilmu, tetapi juga penjaga dan penggerak utama dalam menjaga serta menghidupkan kembali Bahasa Aceh agar tidak punah dan tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Filosofi Aceh mengajarkan bahwa bahasa adalah cerminan jiwa dan kebanggaan masyarakat. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi identitas yang mempersatukan dan mengikat masyarakat dalam nilai-nilai luhur. Hilangnya bahasa sama halnya dengan hilangnya bagian penting dari diri dan budaya kita. Oleh karena itu, setiap langkah kecil dalam melestarikan bahasa daerah merupakan kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.

Jika hari ini kita memilih untuk diam dan membiarkan Bahasa Aceh terus terlupakan, jangan heran jika suatu saat nanti tidak ada lagi yang bisa kita ajak bicara menggunakan bahasa leluhur ini. Masa depan Bahasa Aceh bergantung pada kesadaran dan tindakan kita sekarang.

Mari bersama-sama mengambil peran aktif agar bahasa ini tetap hidup dan menjadi jembatan penghubung yang kokoh antara generasi lama dan generasi baru, serta menjadi sumber kekuatan budaya Aceh yang tak lekang oleh waktu.[]

Mahasiswa Prodi Magister Bahasa dan Sastra Indonesia,
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Artikel Masa Depan Bahasa Aceh: Menyelamatkan yang Tersisa, Menumbuhkan yang Terlupa pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh.

Dalam forum tersebut, M Nasir tidak memberikan sambutan resmi, namun mengikuti secara langsung berbagai masukan dan dinamika pembahasan alot terkait arah dan substansi revisi UUPA.

Kehadirannya mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan pelaksanaan otonomi khusus berjalan sesuai semangat damai Helsinki

Draft revisi UUPA yang dibahas mencakup perubahan terhadap delapan pasal dan penambahan satu pasal baru, menjadikan total pasal dalam UUPA menjadi 274.

Fokus utama revisi ini adalah penguatan kewenangan Pemerintah Aceh serta peningkatan kapasitas fiskal melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah, menyampaikan bahwa penyusunan draf telah melibatkan akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan partai politik lokal.

“Revisi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk memperjelas posisi Aceh dalam sistem ketatanegaraan nasional,” ujarnya.

Sambutan dari Forbes DPR/DPD RI asal Aceh disampaikan oleh Sekretaris Forbes, Azhari Cage. Ia menyoroti pentingnya agar revisi UUPA masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.

“UUPA sudah masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2024–2029, tetapi belum menjadi prioritas tahun 2025. Jika tidak kita dorong untuk menjadi prioritas 2026, maka revisi ini bisa tertunda dan berisiko besar bagi masa depan dana otonomi khusus Aceh,” tegas Azhari.

Ia menjelaskan bahwa dana otonomi khusus sebesar 1 persen dari APBN hanya dihitung sampai 2027. Tanpa revisi UUPA, peluang untuk memperjuangkan kelanjutan dana tersebut bisa hilang.

“Kami sudah melobi langsung Ketua Baleg DPR RI, dan berhasil memasukkan UUPA ke dalam Prolegnas. Tapi ini butuh kerja kolektif semua pihak,” tambahnya.

Forbes juga telah menyatakan kesiapan untuk duduk bersama Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh guna menyelaraskan pandangan mengenai kekhususan Aceh dan nilai-nilai tradisi yang diatur dalam UUPA. Diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal revisi ini secara kolaboratif antara DPRA, Pemerintah Aceh, Forbes, serta elemen masyarakat dan akademisi, sebagai bentuk ikhtiar bersama memperkuat otonomi khusus Aceh yang berkeadilan dan konstitusional. []

Artikel Komitmen Perkuat Otomatis Khusus, Plt Sekda Aceh Hadiri Diskusi Revisi UUPA di Jakarta pertama kali tampil pada Beaktual.

BAHASA daerah mencerminkan kekayaan budaya dan identitas lokal suatu bangsa. Di Indonesia, keberagaman bahasa daerah merupakan warisan budaya yang tak ternilai dan menjadi bagian penting dalam memperkaya kebudayaan nasional. Namun, perkembangan zaman, dominasi bahasa Indonesia, serta pengaruh globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup bahasa daerah, termasuk bahasa Aceh.

Dulu, bahasa Aceh merupakan bahasa utama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Aceh, namun kini berada pada posisi yang memprihatinkan.

Salah satu faktor utama yang mengancam kelangsungan bahasa Aceh adalah globalisasi, yang menguatkan bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Sebagai bahasa nasional dan pengantar di dunia pendidikan, media, dan pemerintahan, bahasa Indonesia menyebabkan bahasa Aceh mulai terpinggirkan, khususnya di kota-kota besar seperti Banda Aceh.

Kepunahan bahasa terjadi ketika suatu bahasa kehilangan penutur aslinya secara bertahap hingga tidak lagi digunakan dalam ranah komunikasi sehari-hari. Sebagai bahasa pengantar utama di sekolah, bahasa Indonesia seringkali menggantikan bahasa Aceh dalam interaksi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Hal ini berdampak pada berkurangnya pemahaman dan penggunaan bahasa Aceh di kalangan generasi muda, yang cenderung lebih memilih bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, sebagai calon pendidik, peneliti, dan pengambil kebijakan pendidikan, memiliki peran penting dalam merespons isu ini. Persepsi mereka terhadap ancaman kepunahan bahasa Aceh menjadi indikator sejauh mana dunia akademik peduli terhadap pelestarian bahasa lokal. Bagi mereka, bahasa Aceh bukan sekadar alat komunikasi, melainkan simbol dari sejarah panjang, nilai-nilai sosial, dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, ancaman kepunahan bahasa Aceh dianggap sebagai kehilangan yang sangat besar, baik dari sisi linguistik, sosial, maupun budaya.

Salah satu alasan utama mengapa bahasa Aceh semakin terancam punah adalah menurunnya minat generasi muda untuk mempelajari dan menggunakan bahasa ibu mereka. Masalah utama terletak pada fakta bahwa orang tua masih menggunakan bahasa daerah di rumah orang tua berbicara dalam Bahasa Aceh, sementara anak-anak menjawab dalam Bahasa Indonesia .

Hal ini menyebabkan anak-anak hanya memahami bahasa Aceh secara pasif tanpa mampu memproduksi tuturan lengkap atau berkomunikasi secara aktif dalam bahasa tersebut. Fenomena perkawinan campur dengan etnis lain juga mengurangi transmisi bahasa, karena pasangan cenderung memilih Bahasa Indonesia sebagai Bahasa utama dalam rumah tangga.

Hal ini dapat ditemukan di berbagai daerah di Aceh, di mana bahasa Aceh mulai tergantikan oleh bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Ditambah dengan pengaruh globalisasi serta dominasi bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Aceh semakin terpinggirkan. Dalam konteks ini, banyak mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia yang melihat perlunya intervensi sistematis dalam pendidikan untuk menjaga kelangsungan hidup bahasa Aceh.

Namun demikian, meskipun kesadaran akan pentingnya pelestarian bahasa Aceh sudah mulai tumbuh, keterlibatan aktif dalam upaya pelestarian masih terbatas. Beberapa mahasiswa mengakui bahwa meskipun mereka memiliki pemahaman teoritis dan akademis tentang pentingnya pelestarian bahasa daerah, mereka seringkali kesulitan untuk mengintegrasikannya dalam kegiatan nyata, seperti penelitian, pengabdian masyarakat, atau pengembangan kurikulum lokal.

Mahasiswa program magister memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam pelestarian bahasa Aceh. Sebagai calon pendidik dan peneliti, mereka dapat mengembangkan pendekatan pedagogis yang mengakomodasi penggunaan bahasa daerah di sekolah-sekolah. Mereka juga dapat melakukan penelitian terkait revitalisasi bahasa, seperti dokumentasi kosakata, pembuatan bahan ajar berbasis budaya lokal, serta promosi bahasa Aceh melalui media digital.

Sebagian besar mahasiswa magister di bidang pendidikan bahasa Indonesia berpendapat bahwa langkah pertama untuk mencegah kepunahan bahasa Aceh adalah memperkenalkan bahasa tersebut sejak dini dalam dunia pendidikan. Dalam berbagai diskusi, mahasiswa mengusulkan agar bahasa Aceh dijadikan bagian dari kurikulum sekolah dasar dan menengah di Aceh. Pendidikan bahasa Aceh yang dimulai sejak usia dini akan memberikan dasar yang kuat bagi generasi muda untuk mengenal dan menggunakan bahasa ibu mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa bahasa ibu merupakan bagian penting dalam proses identifikasi diri dan perkembangan kognitif anak. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Aceh harus dimulai dari ruang kelas, tidak hanya dalam pengajaran formal, tetapi juga melalui program ekstrakurikuler yang menarik minat siswa.

Selain itu, mahasiswa juga dapat mendorong kebijakan pendidikan lokal yang lebih mendukung penggunaan bahasa daerah. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga adat, dan komunitas lokal, mereka dapat merancang program-program strategis untuk menghidupkan kembali penggunaan bahasa Aceh di kalangan generasi muda.

Di tingkat masyarakat, mahasiswa melihat pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam menjaga kelestarian bahasa Aceh. Di berbagai daerah, terutama di perkotaan, penggunaan bahasa Aceh dalam keluarga semakin jarang ditemukan.

Oleh karena itu, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia berpendapat bahwa keluarga harus berperan aktif dalam mendidik anak-anak mereka untuk mencintai dan menggunakan bahasa Aceh, tidak hanya di rumah tetapi juga dalam kehidupan sosial mereka. Selain itu, komunitas adat dan tokoh budaya di Aceh diharapkan dapat menjadi pelopor dalam upaya pelestarian bahasa ini.

Kegiatan-kegiatan kebudayaan, seperti festival bahasa, pementasan seni tradisional, dan seminar budaya, dapat menjadi sarana untuk menghidupkan kembali bahasa Aceh di kalangan generasi muda.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, mahasiswa juga menyadari bahwa pelestarian bahasa Aceh bukanlah suatu proses yang cepat. Ini merupakan sebuah usaha jangka panjang yang memerlukan kesabaran, keterlibatan berbagai pihak, serta strategi yang terus berkembang. Diperlukan konsistensi dalam menjalankan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang mendukung kelestarian bahasa Aceh, serta kesadaran pada masyarakat Aceh untuk menjaga dan merayakan bahasa mereka sebagai bagian integral dari identitas mereka.
Ancaman kepunahan bahasa Aceh adalah isu serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademik.

Kepunahan Bahasa Aceh akan mengurangi keragaman struktur bahasa dunia, yang merupakan kerugian besar bagi studi linguistik komparatif. Ketika sebuah bahasa punah, kita kehilangan data penting yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana bahasa berkembang dan berinteraksi satu sama lain Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan bekal keilmuan dan kesadaran linguistik yang dimilikinya, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian bahasa daerah.

Melalui sinergi antara pemahaman akademik dan aksi nyata, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelangsungan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan dan mempromosikan penggunaan bahasa Aceh dalam berbagai aspek kehidupan. Langkah-langkah seperti peningkatan jumlah sekolah yang mengajarkan Bahasa Aceh, penyediaan materi pembelajaran yang berkualitas, dan kebijakan yang mendukung penggunaan bahasa daerah dalam administrasi publik dapat membantu menjaga keberlanjutan bahasa Aceh.[]

Mahasiswa Prodi Magister Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Syiah Kuala

Artikel Persepsi Mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Terhadap Ancaman Kepunahan Bahasa Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Di belakangnya, satu mobil boks penuh nasi kotak siap saji dan sebuah pikap terbuka berisi paket kebutuhan dapur telah siap mengarungi sepi. Ditemani ajudan perempuannya, serta sejumlah petugas keamanan yang setia mengawal, Marlina memulai perjalanan sahurnya dengan tujuan pertama: Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA).

Langkahnya ringan, tapi hatinya sarat dengan empati. Dengan kedua tangannya, Marlina menenteng susunan nasi kotak, membagikannya satu per satu kepada keluarga pasien yang berjaga di lorong rumah sakit. Senyum mereka yang awalnya letih perlahan merekah, seiring dengan suapan nasi sahur yang hadir tanpa diduga.

Para tenaga kesehatan yang masih berjaga malam itu pun ikut menerima. Tidak ada seremoni, tidak ada pejabat rumah sakit yang menyambut. Marlina tidak ingin mengganggu waktu istirahat siapa pun—ia hanya ingin memberi.

Para pengawalnya, yang biasanya menjaga dari jauh, kini ikut turun tangan, menurunkan tumpukan nasi kotak dengan cekatan.

Setelah semua orang yang ditemuinya di lorong-Lorong RSUDZA mendapat bagian, Marlina kembali ke dalam mobilnya. Kota Banda Aceh masih lengang, lampu jalan remang-remang menerangi aspal yang dingin. Namun, perjalanan masih panjang.

Mobil yang ditumpanginya meluncur ke Jalan Pocut Baren, tempat tukang becak menepi, menunggu rezeki esok pagi. Marlina turun, membawa kembali nasi kotak dan paket sembako.

“Pat tinggai, Bapak? Nyoe na kamoe ba bu sahur,” ujarnya ramah, sembari menanyakan tempat tinggal para tukang becak sebelum menyerahkan makanan.

Para penerima tampak terkejut. Dalam dinginnya pagi, tak ada yang menyangka sosok yang mereka kenal hanya lewat layar media kini berdiri di hadapan mereka, menawarkan sebungkus nasi berisi sepotong ayam goreng, daging rendang, dua ekor udang, sayur kuah, jeruk manis, serta air mineral. Tak hanya itu, dua kilogram minyak goreng, dua kilogram gula, satu kotak kurma, dan tiga botol sirup turut diberikan, cukup untuk meringankan kebutuhan dapur di pagi itu.

“Alhamdulillah, makasih banyak, Ibu. Pas sekali waktunya makan sahur,” ujar Tgk Irwadi, seorang tukang becak yang terlihat terkesima. Ia mengaku setiap malamnya bekerja mengumpulkan barang bekas untuk dimuat ke dalam becaknya sebelum dijual ke penampung.

Perjalanan berlanjut ke Pasar Peunayong, tempat pedagang kecil dan tukang becak lain masih berjibaku dengan waktu. Marlina kembali turun, menyapa, bertanya, mendengar cerita mereka, lalu memberikan makanan. Di bawah lampu jalan yang redup, wajah-wajah lelah itu menyiratkan rasa syukur yang tulus.

Jam semakin mendekati pukul lima pagi. Marlina kini telah melewati Bundaran Simpang Lima, Jembatan Pante Pirak, hingga ke kawasan Pasar Aceh. Ia menyusuri pusat pertokoan, menemui pedagang kios yang sedang menutup lapaknya, lalu membagikan sisa paket yang masih ada. Sesekali, ia bahkan menyetop becak dan pengendara roda dua yang kebetulan lewat, memberikan mereka satu porsi sahur.

Langkahnya akhirnya terhenti di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Cahaya lampu masjid yang megah memantulkan siluet kelelahan yang tak indah. Di bawah menara utama, Marlina duduk, membuka kotak nasi terakhir yang tersisa. Semua telah terbagi.

“Alhamdulillah, semua sudah terbagi,” ucapnya pelan, sebelum perlahan mulai menyantap sahurnya sendiri dan mempersilakan orang-orang yang menemaninya ikut menyantap sahur bersama.Dalam remang dini hari, 230 kotak nasi dan 200 paket sembako telah tersampaikan.

Bukan sekadar makanan, tetapi juga penghangat hati bagi mereka yang menerimanya. Dan di sepertiga malam itu, di antara doa-doa yang mengudara, Marlina kembali menegaskan bahwa berbagi tak selalu harus megah—cukup dengan ketulusan, di waktu yang tepat, untuk orang-orang yang membutuhkan. []

Artikel Gerilya Sahur Istri Gubernur : Dari Rumah Sakit Hingga Pasar, Mengantar Cinta dalam Seporasi Nasi pertama kali tampil pada Beaktual.

Keterbukaan informasi publik merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dalam pemerintahan modern saat sekarang ini yang bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menariknya, prinsip-prinsip ini memiliki korelasi yang kuat dengan sifat-sifat mulia dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dapat dijadikan teladan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Selain itu, keistimewaan Aceh dalam hal keterbukaan informasi juga memberikan konteks yang relevan untuk pembahasan ini.

Objektivitas dan Kejujuran (Shiddiq)
Rasulullah SAW dikenal memiliki sifat shiddiq, yang berarti selalu berkata dan berbuat dengan jujur. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, kejujuran adalah kunci utama. Informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat dan dapat dipercaya. Badan publik harus memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak menyesatkan dan sesuai dengan kenyataan. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi yang mengharuskan badan publik untuk memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Kepercayaan dan Tanggung Jawab (Amanah)
Sifat amanah Rasulullah SAW menunjukkan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Dalam keterbukaan informasi publik, badan publik harus menjadi lembaga/institusi/badan yang dapat dipercaya dalam menyimpan dan menyampaikan informasi. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi atau sensitif, serta memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik adalah yang benar-benar diperlukan dan relevan. Kepercayaan publik terhadap badan publik akan meningkat jika mereka dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam mengelola informasi.

Komunikasi dan Penyampaian (Tabligh)
Rasulullah SAW selalu menyampaikan wahyu dari Allah SWT sebagai petunjuk kepada umatnya tanpa menyembunyikan suatu apapun. Ini mencerminkan prinsip keterbukaan informasi di mana badan publik harus proaktif dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan kepada masyarakat. Mereka harus memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami oleh publik. Komunikasi yang efektif dan transparan akan membantu masyarakat untuk lebih memahami kebijakan dan keputusan yang diambil oleh badan publik.

Kecerdasan dan Pemecahan Masalah (Fathanah)
Kecerdasan Rasul Muhammad SAW terlihat dari cara beliau memecahkan suatu permasalahan dan memberikan solusi yang bijaksana. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, kecerdasan ini tercermin dalam kemampuan badan publik untuk mengelola informasi dengan baik, memastikan bahwa informasi yang disampaikan haruslah tepat waktu, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Badan publik harus mampu menganalisis kebutuhan informasi masyarakat dan menyediakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Keistimewaan Aceh dalam Keterbukaan Informasi Publik
Aceh memiliki keistimewaan dalam hal keterbukaan informasi publik yang tercermin dalam berbagai inisiatif dan kebijakan. Misalnya, Aceh telah mengadopsi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan kepastian hukum dan mendorong kebijakan daerah yang lebih terbuka. Selain itu, Aceh juga telah menunjukkan peningkatan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), dengan nilai 81,27 pada tahun 2023, yang masuk dalam kategori baik.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen bahwa, Aceh dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sejalan dengan sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dengan meneladani sifat-sifat tersebut, Aceh dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Solusi untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Aceh
Untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Aceh, beberapa langkah solutif dapat diambil:

1) Meningkatkan Transparansi: Menyediakan platform online yang mudah diakses oleh masyarakat guna mendapatkan informasi publik.

2) Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan kepada pegawai publik tentang pentingnya keterbukaan informasi dan cara mengelola informasi dengan baik.

3) Kolaborasi dengan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan relevan dan bermanfaat.

4) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi keterbukaan informasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan dengan baik.

Dengan meneladani sifat-sifat dari Nabi Muhammad SAW dan dengan adanya keistimewaan Aceh, badan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh.[]

Artikel Keterbukaan Informasi Publik di Aceh dengan Keistimewaannya melalui Sifat Rasulullah Muhammad SAW pertama kali tampil pada Beaktual.

Kehilangan Dhiyaul Fuadi, mahasiswa asal Aceh Barat, merupakan pukulan berat bagi keluarga kami dan masyarakat sekitar. Peristiwa tragis ini menuntut penanganan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi sangat relevan. Transparansi dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan sebenar-benarnya.

Keberhasilan penyelidikan kasus ini sangat bergantung pada keterbukaan informasi. Masyarakat dan keluarga korban berhak untuk mengetahui perkembangan penyelidikan, bukan hanya untuk mendapatkan rasa keadilan, tetapi juga untuk mencegah munculnya spekulasi dan informasi yang tidak benar. Penyidik kepolisian harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan kepada publik, sejauh tidak mengganggu jalannya penyelidikan dan keamanan saksi.

Kasus pembunuhan Dhiyaul Fuadi juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi atau petunjuk yang mungkin berguna bagi penyelidikan. Partisipasi ini dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap motif dan pelaku pembunuhan dengan lebih mendalam, serta memastikan bahwa tidak ada detail yang terlewat.

Selain itu, transparansi dalam penanganan kasus ini akan memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian. Dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelidikan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh penyidik kepolisian sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku.

Penting juga untuk dicatat bahwa keterbukaan informasi publik memiliki dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa penyelidikan dilakukan dengan terbuka dan adil, kepercayaan terhadap kepolisian dan sistem peradilan akan meningkat. Kepercayaan ini adalah elemen penting dalam upaya membangun hubungan yang sehat antara masyarakat dan penegak hukum.

Keluarga Dhiyaul Fuadi juga menegaskan pentingnya menjaga integritas penyelidikan. Mereka berharap bahwa pihak kepolisian dapat mendalami semua kemungkinan motif di balik pembunuhan ini. Spekulasi tentang adanya motif lain selain masalah finansial harus diselidiki secara tuntas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan bahwa semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Dalam menghadapi tragedi ini, masyarakat diimbau untuk tidak membuat atau menyebarkan isu-isu yang tidak berdasar yang dapat memperkeruh suasana. Semua informasi atau petunjuk baru diharapkan dapat disampaikan langsung kepada pihak kepolisian yang menyidik kasus ini. Keluarga korban juga membuka diri bagi masyarakat yang ingin berkunjung dan bertakziyah ke rumah duka yang beralamat di desa Cot Mesjid kecamatan Samatiga kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh,

Melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, kita semua dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa kasus pembunuhan Dhiyaul Fuadi diusut dengan tuntas dan keadilan ditegakkan. Inilah langkah penting menuju masa depan yang lebih adil dan aman bagi kita semua. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini akan menjadi cerminan dari komitmen kita terhadap keadilan dan integritas.[]

*Penulis adalah Abang sepupu dari Alm. Dhiyaul Fuadi

Artikel Transparansi dalam Penanganan Kasus Pembunuhan Dhiyaul Fuadi: Menuju Keadilan yang Sebenar-benarnya pertama kali tampil pada Beaktual.