Pagi ini, istri Gubernur Aceh itu berkunjung kembali ke SD Negeri 6 Tanoh Jamboe Aye, di Gampong Samakurok Kecamatan Tanoh Jamboe Aye. Tak hanya mengantar janji tapi juga merawat asa ratusan siswa sekolah tersebut agar dapat bersosialisasi, bersekolah dengan teman dan tentu saja meraih prestasi.

“Ananda semua, Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini bunda bisa kembali berkunjung ke sini untuk bertemu dengan ananda semua. Sesuai janji bunda dan berkat do’a ananda semua, hari ini bunda datang membawa seragam sekolah lengkap untuk bunda bagikan kepada ananda semua,” kata perempuan yang akrab disapa Kak Na itu.

Sebagaimana diketahui, pada kunjungannya di awal Januari lalu untuk meninjau penyelenggaraan sekolah darurat pasca bencana hidrometereologi di SD Negeri 6, Kak Na sempat mengamini keinginan para murid untuk mendapatkan seragam sekolah karena seragam mereka hilang dilarung bandang.

“Kepada ananda semua, bunda juga meminta maaf jika ada ukuran baju, celana atau sepatu yang kebesaran atau kekecilan, Insya Allah semuanya pas sesuai ukuran yang ananda minta. Senin depan harus pakai seragam baru semua ya anank-anak bunda,” ucap Kak Na.

“Iya bunda,” serentak para murid SD Negeri 6 Tanoh Jamboe Aye menjawab harapan Kak Na. Tepuk tangan mereka bergemuruh, menyuntikkan semangat dan keceriaan.

Kepada para murid, Kak Na juga menjelaskan, bantuan seragam sekolah tersebut merupakan sumbangan dari Sri Suparni yang merupakan istri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na yang turut didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Malahayati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Safrizal, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Utara Annisatul Fuad, membagikan paket makanan olahan serba ikan kepada para siswa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan. Gerakan ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan, khususnya anak-anak.

Kak Na selaku Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh menjelaskan, Gemarikan fokus pada peningkatan asupan gizi anak, pencegahan stunting serta peningkatan kecerdasan melalui upaya pemenuhan protein dan omega-3.

Kandungan protein dan vitamin pada ikan sangat baik bagi tumbuh kembang tubuh dan otak anak. Insya Allah, jika gerakan ini sukses, maka upaya kita mencetak Generasi Emas di tahun 2045 bisa terwujud, sehingga kita memiliki generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing global,” pungkas Kak Na. []

Artikel Kala Kak Na Mengantar Janji Merawat Asa di Pedalaman Aceh Utara pertama kali tampil pada Beaktual.

“Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu dibolehkan dan dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut ada batasnya. Jika sudah menjurus ke tindakan anarkis dan merusak fasilitas publik, maka kami akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.”

Kapolda Marzuki datang ke kantor Gubernur Aceh didampingi Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana serta sejumlah penyidik dari Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh.

Kedatangan Kapolda Marzuki disambut Sekda Aceh M Nasir Syamaun yang didampingi Asisten III Setda Aceh Dr A Murtala, Kabiro Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman dan Dr Nurlis Effendi.

Selain mengecek kerusakan fisik, Kapolda bersama jajaran Pemerintah Aceh juga melihat langsung rekaman CCTV guna memantau kronologis kejadian dan mengidentifikasi oknum-oknum yang memicu kericuhan.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus Polda Aceh adalah aksi penurunan paksa bendera merah putih. “Di situlah titik awal provokasi yang terjadi. Selain itu perusakan-perusakan pagar dan beberapa tempat lain juga kita tangani,” kata Kapolda Marzuki.

Selain itu, Kapolda juga melihat sejumlah kejanggalan-kejanggalan lainnya pada aksi unjukrasa tersebut. Kapolda memastikan penyidik akan menelusuri semuanya sesuai aturan hukum yang berlaku. “Setiap pelanggaran hukum yang terjadi, kami pastikan diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Kapolda memastikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut. Ia berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan pengerusakan selama aksi berlangsung.

Di tempat yang sama, Sekda Nasir menyampaikan terimakasih pada Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh. “Kami sangat mengapresiasi kepolisian. Dan berterimakasih atas penanganan aksi massa tersebut,” katanya.

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Sekda tidak banyak menanggapinya. “Itu wilayah aparat penegak hukum. Kita percayakan semuanya pada kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum,” katanya. “Kita mendukung Polda Aceh dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan bersama.”

Sekda Nasir juga menambahkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun terdapat kerusakan fasilitas.

“Kami atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Aceh atas perhatian dan respons cepatnya dalam memantau kondisi keamanan di Kantor Gubernur,” tutup Sekda Nasir.[]

Artikel Tinjau Titik Perusakan Kantor Gubernur, Kapolda Aceh: Tolong Tracking Siapa yang Biayai pertama kali tampil pada Beaktual.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh disambut oleh para keuchik, tokoh masyarakat, serta warga setempat yang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Ketua Forum Geusyik Kembang Tanjong, Nazarullah atau yang akrab disapa Kojek, menyampaikan bahwa pembangunan jalan tersebut membawa dampak signifikan bagi masyarakat.

“Jalan ini sudah lama dinantikan masyarakat. Dulu warga harus menggunakan sampan untuk melintas. Sekarang alhamdulillah sudah bisa dilalui dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya pembangunan jalan tersebut, akses dari Kembang Tanjong menuju Pasi Lhok kini telah terhubung hingga ke ruas jalan Pusong–Lancok, Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.

Meski demikian, masyarakat masih mengharapkan adanya penyempurnaan pada beberapa titik, khususnya di kawasan Pasi Lhok, Jemurang, hingga Pusong menuju Bandar Baru, agar akses tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain meninjau jalan, Wakil Gubernur Aceh juga mengecek kondisi aliran sungai di kawasan Teupin Raya, Kecamatan Glumpang Tiga, yang terhubung dengan wilayah Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir.

Tidak hanya itu, Wakil Gubernur turut meninjau kondisi jalan Kembang Tanjong–Mutiara yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang terdampak bencana.

“Pemerintah Aceh akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk penyempurnaan pada titik-titik yang masih membutuhkan penanganan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Wakil Gubernur.

Sementara itu, tokoh masyarakat Aceh, Suryadi Djamil, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur Aceh di tengah masyarakat.

Ia menilai kehadiran tersebut merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus membangun optimisme terhadap percepatan pembangunan di Aceh.

Kunjungan ini sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Wagub Aceh Tinjau Jalan IJD PUPR di Kembang Tanjong, Dorong Penyempurnaan Infrastruktur pertama kali tampil pada Beaktual.

Pernyataan tersebut, kata Nurlis, berdampak langsung kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf. “Beliau kini menjadi sasaran bully dari netizen di banyak akun media sosial,” kata Nurlis. Serangan yang sama juga dialami Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Sekretaris Daerah Aceh Nasir Syamaun.

Nurlis mengatakan, pernyataan “merampok uang JKA’ sebetulnya tidak pantas diucapkan seorang wakil rakyat di dalam kegiatan resmi DPR Aceh. “Apalagi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkesan menghukum para pelaksana undang-undang di lembaga Pemerintah Aceh,” kata Nurlis.

Menurut Nurlis, setiap tuduhan harus dibuktikan kebenarannya. “Misalnya kapan perampokan itu terjadi, bagaimana bisa terjadi, siapa saja yang terlibat dalam perampokan dana JKA itu. Itu memiliki konsekuensi hukum. Jika tidak dapat dibuktikan maka itu menjadi fitnah,” kata Nurlis.

“Bahkan penegak hukum seperti polisi saja tidak pernah menjustifikasi seseorang, selalu saja penyebutannya adalah tersangka atau terduga. Prinsipnya adalah azas praduga tak bersalah.”

Bahwa pada diri anggota DPR Aceh melekat imunitas, Nurlis mengakuinya, tetapi memiliki batasan yang jelas. “Tidak boleh menghakimi, sebab bisa menjadi fitnah. Kekuasaan kehakiman itu bukan fungsi legislatif, artinya sudah melampaui batas kewenangannya,” kata Nurlis.

Nurlis menjelaskan bahwa pada anggota DPR hanya melekat tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. “Jadi tidak terdapat fungsi menghakimi, seperti menuduh orang lain perampok atau apapun namanya,” kata Nurlis lagi.

Bahkan, kata Nurlis, yudikatif sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pun sangat berhati-hati dalam menjalankan fungsinya. “Mereka melakukan tahapan-tahapan, mulai dari memeriksa, mengadili, baru kemudian memutus perkara hukum,” ujarnya.

Sedangkan Pemerintah Aceh, kata Nurlis, berada dalam fungsi eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. “Sangat jelas sebetulnya batas kewenangan masing-masing. Jadi jangan tumpang tindih,” katanya.

Pemerintah Aceh, kata Nurlis, dalam prihal JKA sudah menjalankan seluruh prosedur. []

Artikel Pernyataan Rampok Dana JKA, Jubir Pemerintah Aceh: Terlalu Semena-mena pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Tim Pembina Posyandu Tri Tito Karnavian, saat menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026, di komplek Huntara Gampong Tanjong Dalam Selatan, Rabu (29/4/2026) pagi.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir di Langkahan untuk bersilaturrahmi dan menunaikan janji untuk datang menemui langsung masyarakat di Langkahan ini. Dari Langkahan, Kita Gaungkan Hari Posyandu ke Seluruh Indonesia,” ucap Tri Tito.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk menguatkan semangat kita untuk bangkit pasca bencana hidrometereologi yang melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh pada akhir November tahun lalu,” sambung Tri Tito.

Karena itu, Tri Tito mengajak semua pihak untuk menjadikan Peringatan Hari Posyandu sebagai sebuah tekad untuk menjaga masyarakat dari berbagai macam paparan penyakit melalui imunisasi dan vaksinasi.

“Semoga Hari Posyandu menyatukan kita semua, memperkuat semangat kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 6 Bidang SPM Posyandu,” kata Tri Tito.

Sebagaimana diketahui, 6 Standar Pelayanan Minimum Posyandu merupakan langkah transformasi Posyandu menjadi pusat layanan terintegrasi yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman & ketertiban umum, serta sosial.

Konsep ini bertujuan memperluas layanan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak tetapi juga sosial kemasyarakatan.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya kegiatan hari ini. Kepada masyarakat Langkahan serta masyarakat Aceh yang terimbas bencana hidrometereologi, kami berpesan untuk tetap bersabar, jangan putus asa dan tetap semangat,” kata Tri Tito berpesan.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Aceh Marlina Muzakir, usai kegiatan mengajak para kader Posyandu untuk menjalankan arahan Ketum Posyandu dalam mewujudkan layanan komprehensif dengan melaksanakan 6 bidang SPM Posyandu.

“Kami mengajak para kader untuk menyukseskan program Posyandu serta mengikuti dan menjalankan arahan Ibu Ketum yaitu terkait pelaksanaan 6 Bidang SPM Posyandu demi menghadirkan pelayanan yang komprehensif bagi masyarakat kita,” imbau perempuan yang akrab disapa Kak Na itu.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na juga mengapresiasi TP Posyandu Pusat yang telah memilih Aceh sebagai tuan rumah perdana pada peringatan Hari Posyandu Nasional 2026.

“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Ibu Ketum dan jajaran TP Posyandu yang telah menunjuk Aceh sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026. Ini tentu menjadi momentum penting bagi kami untuk bangkit pasca bencana serta terus berbenah dalam upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujar Kak Na.

Sementara itu, terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, istri Gubernur Aceh itu mengimbau masyarakat untuk tetap semangat dan bersabar karena prosesnya terus berjalan.

“Insya Allah, hingga hari ini Pemerintah terus bekerja keras dalam menata kembali kabupaten dan kota yang terimbas bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, kita tentu harus tetap semangat dan bersabar,” imbau Kak Na.

Di Gampong Tanjong Dalam Selatan, Kak Na bersama Wakil Ketua TP Posyandu Aceh Mukarramah Fadhlullah turut mendampingi Ketum TP Posyandu Pusat saat menyalurkan bantuan dari Posyandu dan TP PKK Pusat.

Bantuan yang disalurkan hari ini berupa alat olahraga, paket sembako, paket alat ibadah paket teknologi dan pembelajaran laptop infocus dan giant screen serta buku bacaan untuk siswa SD Negeri 2, SD Negeri 3 dan SD Negeri 7 Kecamatan Langkahan.

Kegiatan di Huntara Gampong Tanjong Dalam Selatan ditutup dengan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani bersama masyarakat dan siswa dari ketiga SD Negeri tersebut serta penyerahan Makanan Bergizi Gratis bagi siswa, Lansia serta Ibu Hamil dan menyusui di komplek Huntara tersebut. []

Artikel Ketum Posyandu: Dari Langkahan, Kita Gaungkan Hari Posyandu ke Seluruh Indonesia pertama kali tampil pada Beaktual.

Mualem menyampaikannya ketika beraudiensi dengan Dubes Faisal Abdullah di Kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28 April 2026). Pada kunjungan itu, Mualem didampingi staf khusus HM Fauzan Kamil Lc Ma, Dr Suraiya IT, H Teuku Irsyadi, dan Kepala Kantor Penghubung Aceh di Jakarta Said Marzuki.

“Kita perlu berterimakasih, Arab Saudi ikut mengambil peran memperkaya dunia pendidikan Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (29 April 2026).

LIPIA Banda Aceh adalah kampus ke dua di Indonesia. Pemerintah Arab Saudi memilih Aceh untuk pembangunan LPIA sebagai bentuk perhatian Arab Saudi untuk mengembangkan pendidikan di Aceh. “Program ini diinisiasi oleh Mualem sejak beliau menjabat Wagub Aceh pada 2012 – 2017,” kata Nurlis didampingi Fauzan Kamil, Staf Khusus Gubernur Aceh.

Saat itu, kata Nurlis, Mualem beberapa kali berkunjung ke Arab Saudi dan bertemu dengan Imam Masjidil Haram serta beberapa pejabat Arab Saudi di Makkah. Kemudian berlanjut pada kunjungan balasan Duta Besar Arab Saudi pada 2015 dan 2016. Berikutnya diikuti dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi ke Aceh didampingi duta besar Arab Saudi pada tahun 2017.

Pada audiensi tersebut, Nurlis menambahkan, Gubernur Mualem juga mengajak Pemerintah Arab Saudi ikut membangun Aceh pasca bencana banjir. “Beliau juga mengundang Investor Arab Saudi untuk berinvestasi di Aceh. Banyak peluang usaha di Aceh,” kata Nurlis.

Selain itu, kata Nurlis, Gubernur secara khusus mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Khadimul Haramain (pelayan dua tanah suci) Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Salman. “Beliau telah memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji dari seluruh dunia khususnya kepada jamaah haji Indonesia dan Aceh,” katanya.[]

Artikel Ikut Kembangkan Pendidikan Aceh, Mualem Ucapkan Terimakasih kepada Arab Saudi pertama kali tampil pada Beaktual.

Keputusan tersebut disampaikan resmi oleh Pemerintah Aceh melalui Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, dalam rapat koordinasi virtual pada Selasa malam (28/04/2026). Dalam rapat ini turut dihadiri oleh Kapolda Aceh, yg mewakili Pangdam IM serta unsur Forkopimda Aceh lainnya.

“Kami menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 Hari terhitung mulai 28 April sampai dengan 30 Juli 2026,” ucap Wakil Gubernur, H. Fadhlullah.

Dalam arahannya, sapaan akrab DekFad ini menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta stakeholder terkait untuk segera menjalankan enam langkah prioritas. Poin pertama difokuskan apda penuntasan penanganan darurat insfrastruktur berupa jalan, jembatan sungai dan lain-lain. Titik fokus yang dimaksud ini baik melalui kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, penuntasan pembangunan hunian sementara (huntara), percepatan distribusi/dorongan logistik untuk penyediaan listrik dan sarana air bersih untuk korban bencana.

“Kemudian melanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi masyrakat korban bencana atau pengungsi. Lalu menuntaskan proses penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap),” ucap Wakil Gubernur.

Selanjutnya, Wagub DekFad juga menginstruksikan agar penguatan mitigasi kesiapsiagaan dan antisipasi bencana susulan. Salah satunya dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan potensi bencana susulan.

“Persiapkan sebaik mungkin tahapan pelaksanaan rehab rekon pascabencana, harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan masing-masing pihak serta pastikan pendanaan yang berkelanjutan,” tegas Wakil Gubernur. (***)

Artikel Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Transisi Pemulihan Pecabencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Nurlis menambahkan bahwa DPR Aceh merupakan representasi rakyat Aceh. “Mereka wakil rakyat Aceh, karena itu Pemerintah Aceh memandang usulan tersebut patut ditempatkan sebagai sebuah kajian yang serius,” katanya lagi. “Mereka juga adalah mitra Pemerintah Aceh.”

Usulan mencabut Pergub JKA tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Serba Guna DPRA, Selasa (28 April 2026). Ketua DPR Aceh Zulfadhli mengatakan Pergub tersebut bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“DPRA berpandangan bahwa Pergub ini tidak layak dipertahankan dan harus dicabut,” kata Zulfadhli.

Mengenai RDP DPR Aceh tersebut, Nurlis memandang sebagai hak DPR Aceh. “Mereka menjalankan salah satu fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu pengawasan, di samping fungsi legislasi dan anggaran,” kata Nurlis. “Jadi hal itu sangat lumrah dan wajar-wajar saja.”

Namun, kata Nurlis, jika menyebut bahwa Pergub JKA bermasalah secara hukum dan bertentangan dengan aturan lebih tinggi maka perlu pengkajian lebih jauh lagi. “Mana mungkin Pemerintah Aceh menulis Pergub asal jadi,” katanya.

Nurlis mengatakan, Pemerintah Aceh sudah pasti memahami bagaimana caranya menata norma hingga menjadi regulasi,” katanya. “Setiap hari kerja mereka memelototi regulasi, sebab mereka bekerja meniti regulasi, dan memahami cara kerja regulasi.”

Misalnya, kata Nurlis, berkaitan dengan validasi norma maka sudut pandang harus sama, yaitu pada heirarki hukum yang berlaku di Indonesia. “Secara teori memang demikian. Di sini perlu menyamakan persepsi, sehingga kita menggunakan alat ukur yang sama ketika kita membuat kajian hukum,” katanya.

Kendati demikian, kata Nurlis, Pemerintah Aceh tetap menghormati usulan DPR Aceh tersebut. “Kita tunggu rekomendasi yang disampaikan DPR Aceh kepada Pemerintah Aceh,” kata Nurlis.[]

Artikel Ketua DPRA Usul Pergub JKA Dicabut, Jubir Pemerintah Aceh: Kita Hormati pertama kali tampil pada Beaktual.

Kesepakatan tersebut terjadi dalam pertemuan audiensi Gubernur Acehdan Dubes UEA, Senin (27 April 2026). “Ini kunjungan audiensi, sekaligus kita membuka ruang usaha untuk mereka di Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman Dubes UEA yang berada di Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Mualem didampingi staf khususnya, Dr Suraiya IT, HM Fauzan Kamil Lc MA, ⁠H Teuku Irsyadi, ⁠Iskandarsyah Bakrie Saadudin, dan Vanda Mutia.

Sedangkan Duta besar UEA didampingi Manejer Emirates Indonesia Majid Alfalasi, Manejer Etihad Indonesia, dan beberapa pejabat tinggi Kedutaan Besar UEA bidang investasi dan perdagangan.

Nurlis menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut Mualem memaparkan sejumlah peluang investasi untuk investor UEA. “Sektor perminyakan, gas, pertambangan, dan juga pabrik olahan minyak sawit menjadi minyak goreng,” kata Nurlis.

Selain itu, kata Nurlis, Gubernur Aceh juga menjelaskan mengenai potensi perdagangan ekspor produk pertanian Aceh ke UEA. “Tentu dalam bentuk produk olahan,” kata Nurlis. “Seperti minyak nilam dan kayu gaharu sebagai bahan baku parfum yang sering digunakan warga Arab.”

Selain itu, Nurlis menambahkan, Gubernur juga memaparkan produk turunan kelapa yang banyak diminati pasar Timur Tengah (minyak kelapa, tepung kelapa, briket arang kelapa, sabut kelapa). “Selain itu, juga mengenai biomassa energi terbarukan seperti wood pelet, karbon aktif dari cangkang kelapa dan cangkang kelapa sawit untuk kebutuhan industry,” katanya.

Dubes UEA sangat menyambut baik ajakan Gubernur Aceh untuk berinvestasi dan menjalin hubungan kerjasma dagang. Emirates dan Etihad juga menyatakan keinginannya membuka kantor dan rute penerbangan dari Aceh ke UEA dengan penerbangan lanjutan ke Arab Saudi untuk jamah umroh dari Aceh dan kota lain yang transit di Aceh.

Selain itu, Nurlis menambahkan, bahwa Dubes UEA akan ikut membantu Pemerintah Aceh dalam pemulihan pembangunan pasca bencana di Aceh. “Misalnya pembangunan tempat tinggal, lahan pertanian dan jalan raya,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dubes UEA menegaskan kembali rencana investasi Mubadala Energy UEA untuk membangun fasilitas logistik shorebase untuk mendukung eksplorasi blok Andaman di Aceh. []

Artikel Gubernur Mualem dan Dubes UEA Bentuk Tim Program Investasi di Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Mualem menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menguatkan sektor pertanian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menekankan bahwa inovasi pangan menjadi kebutuhan mendesak bagi petani agar bisa bersaing dan mandiri. “Kita harus bersinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan petani kita berdaya. Inovasi seperti InnoFood ini adalah kunci agar hasil tani kita lebih kompetitif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Peluncuran ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum DPN HKTI, Dr. H. Sudaryono, yang mendorong seluruh pengurus untuk lebih aktif mendampingi petani. Menurut Sudaryono, HKTI bukan sekadar organisasi formal, melainkan mitra strategis pemerintah.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Prof. Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya penelitian dalam pertanian berkelanjutan dan penerapan hasil riset hingga ke tingkat petani.

Acara diakhiri dengan prosesi peluncuran InnoFood 2026 dan pemberian santunan kepada 53 anak yatim, sebagai wujud syukur atas perjalanan panjang HKTI di Indonesia.[]

Artikel Gubernur Aceh Muzakir Manaf Hadiri Peluncuran InnoFood 2026: Dorong Petani Berdaya melalui Inovasi pertama kali tampil pada Beaktual.