“Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu dibolehkan dan dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut ada batasnya. Jika sudah menjurus ke tindakan anarkis dan merusak fasilitas publik, maka kami akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.”

Kapolda Marzuki datang ke kantor Gubernur Aceh didampingi Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana serta sejumlah penyidik dari Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh.

Kedatangan Kapolda Marzuki disambut Sekda Aceh M Nasir Syamaun yang didampingi Asisten III Setda Aceh Dr A Murtala, Kabiro Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman dan Dr Nurlis Effendi.

Selain mengecek kerusakan fisik, Kapolda bersama jajaran Pemerintah Aceh juga melihat langsung rekaman CCTV guna memantau kronologis kejadian dan mengidentifikasi oknum-oknum yang memicu kericuhan.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus Polda Aceh adalah aksi penurunan paksa bendera merah putih. “Di situlah titik awal provokasi yang terjadi. Selain itu perusakan-perusakan pagar dan beberapa tempat lain juga kita tangani,” kata Kapolda Marzuki.

Selain itu, Kapolda juga melihat sejumlah kejanggalan-kejanggalan lainnya pada aksi unjukrasa tersebut. Kapolda memastikan penyidik akan menelusuri semuanya sesuai aturan hukum yang berlaku. “Setiap pelanggaran hukum yang terjadi, kami pastikan diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Kapolda memastikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut. Ia berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan pengerusakan selama aksi berlangsung.

Di tempat yang sama, Sekda Nasir menyampaikan terimakasih pada Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh. “Kami sangat mengapresiasi kepolisian. Dan berterimakasih atas penanganan aksi massa tersebut,” katanya.

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Sekda tidak banyak menanggapinya. “Itu wilayah aparat penegak hukum. Kita percayakan semuanya pada kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum,” katanya. “Kita mendukung Polda Aceh dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan bersama.”

Sekda Nasir juga menambahkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun terdapat kerusakan fasilitas.

“Kami atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Aceh atas perhatian dan respons cepatnya dalam memantau kondisi keamanan di Kantor Gubernur,” tutup Sekda Nasir.[]

Artikel Tinjau Titik Perusakan Kantor Gubernur, Kapolda Aceh: Tolong Tracking Siapa yang Biayai pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam pernyataannya, Wali Nanggroe menyoroti kondisi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, termasuk konflik di berbagai kawasan strategis yang berdampak pada stabilitas energi, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan terhadap fiskal negara.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Wali Nanggroe memberikan pandangan bahwa situasi geo politik saat ini, turut memengaruhi Indonesia, termasuk Aceh, terutama dalam aspek biaya produksi, distribusi, hingga kemampuan pemerintah menjaga layanan publik.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh realitas global yang terus bergerak,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menegaskan, kebijakan daerah seperti penyesuaian Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus dipahami secara komprehensif dan strategis, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Dalam kesempatan terpisah, Wali Nanggroe didampingi Anggota Tuha Peut Sulaiman Abda dan Jufri Hasanuddin serta oleh Staf Khusus Dr. M. Raviq, juga menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi XII, Irsan Sosiawan Gading didampingi Wakil Ketua I DPRA Saifuddin Muhammad di Meuligoe Wali Nanggroe pada Selasa 21 April lalu. Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait stabilitas energi nasional serta peran Aceh dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

Menurutnya, sektor energi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Aceh dinilai memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional, dengan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan daerah maupun nasional.

“Kontribusi Aceh dalam sektor energi selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi nasional,” katanya.

Wali Nanggroe juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Pertama, ketahanan sosial harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan akses layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat tetap terjaga. Kedua, kebijakan daerah harus adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial.

Ketiga, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan energi. Keempat, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari faktor global yang berada di luar kendali.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian Aceh, khususnya di sektor energi dan ekonomi produktif.

“Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis dan perubahan. Dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, kita akan mampu melewati setiap tantangan,” kata Wali Nanggroe.[]

Artikel Wali Nanggroe Minta Rakyat Aceh Jaga Stabilitas Sosial dan Energi di Tengah Dinamika Global pertama kali tampil pada Beaktual.

Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

“Selain itu, peran lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal,” tegas Wali Nanggroe.

Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti urgensi percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam perspektif ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah,” sebut Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.[]

Artikel Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada data sosial ekonomi nasional (DTSEN), sehingga penerima manfaat JKA benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.

“Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis 2 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian ini pada dasarnya justru memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan, karena memastikan program JKA benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dapat terwujud, sehingga bantuan tidak lagi tersebar secara umum, melainkan fokus kepada kelompok yang layak menerima.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga merupakan konsekuensi dari penurunan Dana Otonomi Khusus Aceh sejak tahun 2023, dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Penurunan ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan penguatan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam program JKA.

Terkait desil, dijelaskan bahwa Desil digunakan Kemensos untuk mengurutkan kesejahteraan dari Desil 1 (paling tidak mampu) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Penentuan dilakukan berdasarkan variabel sosial ekonomi seperti aset, kondisi rumah, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah tanggungan. Dasar hukumnya tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 dan bersumber dari DTSEN.

Desil 1 masuk 10% terbawah (sangat miskin), Desil 2-4 tergolong miskin hingga rentan miskin, Desil 5-6 kelompok menengah bawah, sedangkan Desil 7-10 termasuk 30% kelompok paling sejahtera. Semakin tinggi desil, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat dalam kategori desil 8 hingga 10 di Aceh mencapai 953.395 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja, serta 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas pelayanan. Dengan demikian, terdapat 823.914 jiwa yang dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran.

Namun demikian, sesuai dengan Pergub Aceh no 2 tahun 2026 Pasal 7 ayat 1 huruf c dan d, Pemerintah Aceh memastikan bahwa perlindungan tetap diberikan bagi seluruh masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA, tanpa melihat klasifikasi desil.

“Pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kelompok rentan tetap menjadi prioritas, termasuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus,” lanjutnya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Masyarakat yang tergolong mampu didorong untuk beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, sehingga cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Aceh tetap terjaga.

Saat ini, dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, sebanyak 5,2 juta jiwa telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk sekitar 1,3 juta peserta JKA dan 2,8 juta peserta JKN.

Lebih lanjut, Pemerintah Aceh juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan atau pembaruan data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi riil di lapangan.

“Jika ada masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya, silakan melakukan pembaruan data melalui pemerintah gampong. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan terbuka dan adil,” ujarnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan namun membutuhkan layanan kesehatan, tetap dapat melakukan reaktivasi kepesertaan PBI-JK saat akan berobat, dengan kewajiban melakukan pembaruan data dalam periode yang ditentukan.

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan program JKA sebagai bagian dari perlindungan sosial di sektor kesehatan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan fiskal daerah. []

Artikel Wagub Aceh: JKA Tetap Berjalan, Penyesuaian Dilakukan Agar Lebih Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Beaktual.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Rapat strategis tersebut digelar untuk memastikan kesiapan menyeluruh Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, sekaligus memperkuat sinergi antarunsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, dan kelancaran pelayanan publik selama Ramadan hingga masa perayaan Idul Fitri.

Dalam arahannya, Wali Nanggroe menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang masih terdampak bencana di beberapa daerah di Aceh.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah dan masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kita harus perhatikan mereka, apalagi ini sudah mendekati Hari Raya. Selain itu harga barang di pasar dan BBM juga harus dipantau agar tetap stabil. Saya siap dilibatkan untuk membantu agar persoalan ini cepat terselesaikan,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa persatuan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral para pemimpin daerah merupakan fondasi utama menjaga stabilitas dan masa depan Aceh. Forum Forkopimda, tegasnya, bukan sekadar ruang koordinasi administratif, melainkan forum strategis kepemimpinan daerah untuk memastikan masyarakat merasakan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam menjalankan ibadah Ramadan serta merayakan Idul Fitri.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.menyampaikan bahwa Polda Aceh akan menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 guna memastikan situasi keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran.

Menurut Kapolda, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh saat ini masih stabil, termasuk ketersediaan bahan pokok dan situasi lalu lintas. Meski demikian, jajaran kepolisian tetap meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami menurunkan sekitar 3.282 personel untuk pengamanan. Selain itu telah disiapkan 34 Pos Pengamanan, 24 Pos Pelayanan, dan 4 Pos Terpadu untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran. Kami mengimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan, terutama di jembatan darurat, karena masa libur cukup panjang mencapai 18 hari,” ujar Kapolda Aceh.

Pengamanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang berlangsung pada 13–25 Maret 2026 dan dilanjutkan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga 29 Maret 2026. Pos-pos pengamanan ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk terminal, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, serta kawasan wisata guna memastikan arus mudik dan arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar.

Dalam forum itu, seluruh unsur Forkopimda juga menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan daerah, memastikan kelancaran distribusi energi dan logistik, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran menjelang Idul Fitri.

Dari sektor energi, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga Misbah Bukhori menyampaikan distribusi BBM dan LPG di Aceh berada dalam kondisi aman dan terkendali. Penguatan stok dan pengaturan distribusi dilakukan guna mengantisipasi peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Idul Fitri. “Pertamina juga menyiapkan armada distribusi tambahan, termasuk untuk wilayah dengan potensi gangguan distribusi akibat faktor geografis maupun bencana alam,” lapor Misbah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur Ridhwan melaporkan bahwa stok beras, minyak goreng, dan gula dalam kondisi mencukupi. Pemerintah daerah, kata Ridhwan, terus melakukan pemantauan harga harian serta menggelar operasi pasar murah di 23 kabupaten/kota guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri.

Di bidang sosial, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal menyampaikan bahwa realisasi berbagai program bantuan sosial telah mencapai lebih dari 95 persen dari target penyaluran. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.
Budi juga menegaskan pentingnya verifikasi data penerima manfaat agar program sosial menjelang Lebaran tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal.

Selain itu, rapat juga membahas langkah antisipatif terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Aceh pada pertengahan Maret.

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur pimpinan daerah dan instansi strategis, antara lain Pangdam Iskandar Muda yang diwakili Pamen Ahli Bidang OMSP Sahli Pangdam IM Kolonel Inf Bayu Jagat, Kajati Aceh diwakili Asisten Intelijen Heru Anggoro, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Kabinda Aceh diwakili Sekretaris Binda Aceh Wahyu M. Waly Putra, serta unsur terkait lainnya.

Wali Nanggroe dalam kesempatan itu turut didampingi Staf Khusus Mohammad Raviq, Tuha Peut Wali Nanggroe Drs. Sulaiman Anda, dan Katibul Wali Abdullah Hasaballah.

Rapat koordinasi ditutup secara resmi oleh Wali Nanggroe dengan harapan seluruh keputusan yang dihasilkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan ketenteraman dan keberkahan bagi masyarakat Aceh.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan buka puasa bersama di Meuligoe Wali Nanggroe.[]

Artikel Pastikan Kesiapan Menyambut Idul Fitri, Wali Nanggroe Gelar Rapat Strategis Forkopimda pertama kali tampil pada Beaktual.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan hingga saat ini Kemenlu baru menyampaikan data umum jumlah WNI di Iran tanpa rincian daerah asal. Karena itu, Pemerintah Aceh belum dapat memastikan berapa jumlah warga Aceh yang berada di negara tersebut.

“Sejauh ini pihak Kemenlu belum menyampaikan klasifikasi WNI berdasarkan asal daerah masing-masing, termasuk apakah ada warga Aceh yang berada di Iran maupun negara Timur Tengah lainnya,” kata MTA.

Menurut MTA, berdasarkan informasi resmi yang disampaikan Kemenlu kepada publik, terdapat sekitar 329 WNI yang saat ini berada di Iran. Mayoritas dari mereka merupakan mahasiswa dan pelajar yang menetap di dua kota utama, yakni Qom dan Teheran.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kemenlu juga telah mulai melakukan langkah evakuasi terhadap WNI dari Iran sejak Jumat (6/3). Pada tahap pertama, sebanyak 32 orang berhasil dievakuasi melalui jalur Azerbaijan.

“Evakuasi tahap pertama telah dilakukan terhadap 32 WNI melalui Azerbaijan. Pemerintah RI akan terus melanjutkan proses evakuasi sesuai dengan perkembangan kondisi keamanan di wilayah tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, untuk WNI yang berada di negara-negara Timur Tengah lainnya, MTA menyebutkan kondisinya relatif aman. Namun, pemerintah setempat telah mengeluarkan imbauan keamanan kepada seluruh warga, termasuk warga asing, agar tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemenlu guna memperoleh informasi terbaru terkait keberadaan dan kondisi WNI asal Aceh di kawasan tersebut.

“Pemerintah Aceh melalui BPPA di Jakarta terus berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memantau perkembangan situasi. Jika ada informasi terbaru, tentu akan segera kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” kata MTA.[]

Artikel Pemerintah Aceh Tunggu Data Kemenlu Soal WNI Asal Aceh di Iran pertama kali tampil pada Beaktual.

Bantuan yang disalurkan berupa Al-Qur’an dan paket takjil yang diperuntukkan bagi para lansia, perempuan kepala keluarga, serta penyandang disabilitas. Secara keseluruhan, penerima manfaat mencapai lebih dari 100 orang yang tersebar di beberapa desa terdampak.

Dalam sambutannya, Malahayati menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan empati DWP Aceh terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah banjir, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan. Ia menegaskan bahwa DWP Aceh berkomitmen untuk terus hadir dan memberikan dukungan nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban Bapak/Ibu serta membawa keberkahan di bulan suci Ramadan. Semoga kebersamaan dan kepedulian ini dapat terus terjalin,” ujar Malahayati.

Sementara itu, Kepala Desa Mideun Jok, Faisal Rizal, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DWP Aceh atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada warganya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak banjir.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian DWP Aceh. Bantuan ini sangat membantu warga kami, terutama para lansia dan perempuan kepala keluarga. Kami berharap sinergi seperti ini dapat terus terjalin ke depan,” ujar Faisal.

Melalui kegiatan sosial ini, DWP Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sekaligus berperan sebagai organisasi perempuan yang aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. DWP Aceh berharap semangat gotong royong dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh, sehingga semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi dan membantu sesama. []

Artikel DWP Aceh Salurkan Bantuan Ramadan untuk Warga Terdampak Banjir pertama kali tampil pada Beaktual.

Pelantikan digelar usai shalat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, asisten Sekda, staf ahli gubernur, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh pejabat yang dilantik, kata dia, telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan agar seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan dan nafas kerja di setiap lini pemerintahan. Visi pembangunan Aceh 2025–2030, lanjutnya, adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama, antara lain mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, mengimplementasikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.

Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, hingga pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.

“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran SKPA bekerja optimal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Percepatan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian, dengan penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya soliditas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja. Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga turut menekankan percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat dengan tetap menjaga akuntabilitas. Jajaran SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung visi misi Aceh 2025–2030.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.

2. Dr. A. Murtala, M.Si — Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh.

3. Ir. Abdullah, ST, CFrA, CITA — Inspektur Aceh.

4. Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5. Dr. Ir. Zulkifli, M.Si — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

6. Murthalamuddin, S.Pd, MSP — Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

7. Erwin Ferdinansyah, ST, MT — Kepala Dinas Pengairan Aceh.

8. Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

9. drh. Safridhal — Kepala Dinas Peternakan Aceh.

10. Reza Ferdian, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

11. Reza Saputra, SSTP, M.Si — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

12. Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

13. Taufik, ST, M.Si — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

14. Dr. Munawar, MA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

15. Asnawi, ST, M.S.M — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

16. Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

17. Budi Afrizal, SKM, MKM — Kepala Dinas Sosial Aceh.

18. Bahrón Bakti, ST, MT — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

19. Dr. Husnan, ST, MP — Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.

20. Bob Mizwar, S.STP, M.Si — Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.

21. Teuku Hendra Faisal, SE, M.Si — Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

22. dr. Novita, Sp.JP(K) — Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

23. Zahrol Fajri, S.Ag, M.H — Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

24. Daniel Arca, A.Ks, M.Si — Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

25. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.A.P — Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas dan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

Artikel Gubernur Mualem Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa kehadiran dashboard ini merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data. Platform ini dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang memungkinkan integrasi data secara real-time, pemantauan progres penanganan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respons menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujar M. Nasir.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menyampaikan bahwa dashboard ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dashboard ini, masyarakat dapat membuat laporan secara cepat dan terstruktur, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif.

“Dashboard ini juga telah melewati sejumlah tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelas Fauza.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Dengan diluncurkannya Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini, Pemerintah Aceh berharap tata kelola penanggulangan bencana di daerah semakin terkoordinasi, partisipatif, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. []

Artikel Pemerintah Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut bertujuan untuk membahas progres pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta menyepakati dan menetapkan Rencana Induk Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai acuan bersama lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, Wagub Fadhlullah menyoroti pentingnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak serta meminta kejelasan realisasi hunian tetap (huntap), khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bireuen yang telah hampir tiga bulan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).

Selain itu, Fadhlullah juga meminta Bappenas untuk meninjau kembali sejumlah program di daerah yang tidak terdampak bencana namun masuk dalam skema perencanaan di luar kegiatan kebencanaan. Ia menilai, penyesuaian program tersebut penting dilakukan agar fokus serta efektivitas anggaran benar-benar diarahkan secara optimal kepada wilayah yang terdampak bencana sehingga fokus rehabilitasi dan rekonstruksi lebih tepat sasaran.

“Ada beberapa program yang kami lihat di Bappenas. Bahkan ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tetap diakomodir kegiatannya, meski di luar kegiatan bencana. Nah, ini mohon nanti mohon dikoreksi kembali,” ujar Fadhlullah.

Lebih lanjut, Fadhlullah juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi untuk tradisi meugang Ramadan yang sakral bagi masyarakat Aceh serta berharap bantuan serupa dapat kembali diberikan pada meugang Idulfitri mendatang.

“kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi untuk meugang Ramadan. Tradisi ini sangat sakral bagi masyarakat Aceh. Kami berharap bantuan serupa juga dapat diberikan kembali pada meugang Idulfitri mendatang,” ujar Fadhlullah. []

Artikel Hadiri Rapat Satgas, Wagub Fadhlullah Tekankan Efektivitas Rehab-Rekon pertama kali tampil pada Beaktual.