Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Ketua DPRA Zulfadli, di ruang rapat Paripurna DPRA, Kamis 21 Agustus 2025 sore.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan Qanun RPJMA yang merupakan usul dari Pemerintah Aceh ini, maka tahap selanjutnya adalah menyerahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah evaluasi Kemendagri, maka Ranqan RPJMA 2025-2029 akan Diqanunkan.

Sebelumnya, usai mendengarkan pendapat akhir Fraksi-fraksi di DPRA, Gubernur menjelaskan, bahwa Ranqan ini merupakan dokumen strategis yang penting untuk pembangunan Aceh sesuai kekhususannya.

“Rancangan Qanun ini adalah dokumen strategis yang penting untuk pembangunan Aceh yang berkelanjutan, inklusif, serta sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA,” ujar Gubernur.

Oleh karena itu Gubernur mengapresiasi pendapat yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR Aceh, dan akan menjadikannya sebagai masukan yang berharga untuk penyempurnaan rancangan qanun ini.

Pria yang akrab disapa Mualem itu mengungkapkan, proses penyusunan Ranqan RPJMA 2025-2029 telah melalui tahapan penting, mulai dari rancangan awal, konsultasi publik, Musrenbang, hingga harmonisasi dengan dokumen nasional dan fasilitasi Kemendagri, sehingga menjadikannya dokumen partisipatif, terukur, dan berbasis data.

Pada kesempatan tersebut, Mualem menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan RPJMA secara konsisten dalam perencanaan dan penganggaran, Mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta memantau dan mengevaluasi secara berkala demi pencapaian target pembangunan.

“Keberhasilan RPJMA bergantung pada implementasi yang tepat, sinergis, dan berkesinambungan. Karena itu, mari kita jaga semangat kolaborasi demi terwujudnya Aceh yang Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan,” pungkas Gubernur Aceh.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRA Zulfadli, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, serta diikuti oleh anggota DPRA, perwakilan Forkopimda Aceh, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan tamu undangan lainnya. []

Artikel Pemerintah Aceh dan DPRA Sepakati Raqan RPJMA 2025 -2029 Diqanunkan pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dalam sambutannya pada peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh, di Balai Meuseuraya Aceh, Jum’at 15 Agustus 2025.

“Hari ini, genap 20 tahun perdamaian Aceh. Ini adalah waktu yang panjang. Waktu yang membosankan, waktu yang menggairahkan, waktu yang penuh tantangan. Ini adalah waktu perdamaian terpanjang yang pernah ada jika dibandingkan dengan perdamaian di negara lain,” ujar pria yang akrab disapa Mualem itu.

Selanjutnya Mualem mencontohkan beberapa perjanjian perdamaian yang hanya berusia seumur jagung di sejumlah belahan dunia. Seperti konflik antara India dan Kashmir, konflik thailand dengan Pattani, konflik Philipina dengan Moro, serta sejumlah konflik lainnya.

Bahkan, dalam rentang 20 tahun terakhir, Aceh bertransformasi menjadi wilayah yang aman dan demokratis, salah satu daerah teraman di Indonesia. Mualem meyakini, suasana kondusif ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan.

Dalam sambutannya, Mualem mengungkapkan, dalam rentang waktu yang panjang ini, meski butir-butir perjanjian perdamaian belum seluruhnya ditepati oleh Pemerintah Pusat, namun para kombatan GAM tetap menjalankan perdamaian dengan ikhlas.

“Dalam rentang waktu 2 Dekade ini, kita menjalani perdamaian dengan ikhlas. Untuk itu kami meminta agar Pemerintah Pusat untuk menjalankan dan menepati seluruh butir-butur perjanjian yang kita sepakati karena saat ini baru sekitar 30 persen saja yang ditepati,” kata Mualem.

Muzakir Manaf yang merupakan mantan Panglima GAM menambahkan, selama ini para kombatan dijanjikan berbagai hal termasuk pengadaan lahan, namun hingga kini belum terealisasi.

Gubernur mengungkapkan, kendala yang kerap terjadi adalah dinamika pergantian di tingkat menteri, khususnya Menteri Pertanahan. “Pergantian di tingkat menteri yang kerap terjadi inilah yang membuat kami harus berulang kali datang dan menjelaskan hal yang sama.”

“Untuk itu, kepada teman-teman kombatan, saya imbau untuk tetap bersabar. Sebagai pimpinan, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah ini, saya akan menghadap Presiden Prabowo untuk menyampaikan berbagai hal terkait poin-poin perdamaian yang belum diaplikasikan,” ungkap Mualem.

Gubernur menjelaskan, jika pengadaan lahan memakan waktu yang lama, maka mungkin lebih baik mengajukan dana abadi bagi mantan kombatan.

Gubernur mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum peringatan 2 dekade perdamaian Aceh sebagai sarana untuk memperkuat semangat saling menghormati, menjauhi kekerasan, menjunjung hukum dan adat, mengenang para syuhada, serta menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga.

“Kepada para kombatan, saya mengimbau untuk tetap berkomitmen menjaga perdamaian demi Aceh yang lebih baik di masa mendatang.
Selamat Hari Damai Aceh ke-20. Mari bersatu membangun Nanggroe tercinta menuju kemakmuran dan kejayaan,” kata Gubernur Aceh.

Sebelumnya, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-haytar, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat di Bumi Serambi Mekah untuk menjadikan peringatan 2 dekade Hari Damai Aceh sebagai titik balik untuk berbuat lebih baik lagi.

“Peringatan 2 dekade Perdamaian Aceh harus kita jadikan sebagai titik balik untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pimpinan Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif harus lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan serta bekerja sebaik-baiknya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi sekuruh rakyat Aceh,” kata Wali Nanggroe.

“Mari kita perkuat kembali semangat kolektif untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang berdaulat dalam damai menuju Aceh yang sejahtera, kuat dan bermartabat,” ucap Wali Nanggroe.

Puncak peringatan 20 tahun Hari Damai Aceh ditandai dengan pelepasan merpati putih di pelataran Balee Meuseuraya Aceh oleh Gubernur, Wali Nanggroe serta unsur Forkooimda Aceh lainnya.Peringatan 2 Dekade Hari Damai Aceh turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Plt Sekda Aceh M Nasir, Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, sejumlah Gubernur Aceh periode sebelumnya, perwakilan NGO dan LSM serta tamu undangan lainnya. []

Artikel 2 Dekade Perdamaian Aceh, Mualem : Masa Perdamaian Terpanjang di Dunia pertama kali tampil pada Beaktual.

Pertemuan antara Pemerintah Aceh dan Komisi II DPR RI berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Turut hadir jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt Sekda Aceh, Kajati Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf.

Dalam forum tersebut, Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan di Aceh. Ia menyebut bahwa 77 persen belanja pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.

“Dana Otsus telah banyak menggerakkan ekonomi Aceh, terutama sektor pelayanan dasar. Kami harap Komisi II bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus Aceh,” kata Fadhlullah.

Kepala BPKA Aceh dan Kepala Bappeda Aceh ikut memaparkan pentingnya perpanjang dana otsus. “Jika dana otsus habis maka akan terjadi perlambatan dalam berbagai aspek pembangunan termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kepala Bappeda Aceh

Sementara Direktur RSUD Zainoel Abidin juga menjelaskan peran penting Dana Otsus dalam mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan, yang selama ini menjadi penopang utama layanan rumah sakit rujukan provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim yaitu Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf, menegaskan bahwa Aceh tak boleh dianaktirikan. “Kalau Papua bisa mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pusat, maka Aceh juga pantas mendapat hal yang sama. Kami membuka diri untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mempertimbangkan opsi Otsus permanen,” ujarnya.

Anggota Komisi II lainnya, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP), senada menyuarakan dukungan terhadap Aceh. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus dan menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus Aceh untuk pembahasan yang lebih strategis dan mendalam.

“Otsus bukan sekadar diperpanjang, tetapi dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan atas sejarah dan pengorbanan Aceh, serta komitmen nasional terhadap integrasi dan keadilan,” ujar Aria Bima.

Wakil Gubernur Fadhlullah menanggapi positif dukungan tersebut. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Aceh siap menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama Komisi II DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta. “Kami ingin memastikan suara Aceh bukan hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus para anggota DPR RI,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan aspirasi, termasuk isu minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN. Mereka juga menyoroti persoalan kawasan hutan di Gayo Lues, di mana lima desa masih terhambat status legalitas karena berada di wilayah kehutanan, meski telah ditempati selama puluhan tahun.

Selain itu, Fadhlullah turut menyoroti persoalan mahalnya harga tiket penerbangan dari dan ke Aceh. Ia meminta dukungan Komisi II agar pemerintah pusat memperhatikan isu ini. “Di hari-hari besar, tiket ke Aceh dari Jakarta bisa mencapai Rp12 juta. Padahal masyarakat Aceh punya andil besar dalam sejarah penerbangan nasional. Di mana rakyat Aceh pernah menyumbangkan rmas untuk membeli pesawat pertama Garuda Indonesia,” ujar Fadhlullah. []

Artikel Wagub Fadhlullah Apresiasi Komisi II DPR RI yang Dukung Perpanjangan bahkan Permanenisasi Dana Otsus Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Peresmian itu dilakukan oleh Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Wakil Gubernur Aceh Fadhlulllah, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Memorial Living Park merupakan arena  terbuka seluas 7 hektar  yang mencakup masjid, kegiatan memorial, dan tempat berziarah untuk pembelajaran bagi pengunjung terhadap tragedi kelam Rumoh Geudong di masa lampau. Pembangunan arena tersebut menelan biaya Rp13,2 Miliar dimulai dari 18 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kesempatan itu, meminta para Menteri yang hadir dalam peresmian tersebut agar segera menuntaskan pemberian kompensasi sesuai yang dijanjikan kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat pada masa DOM di Aceh.

“Masyarakat di sekeliling ini merasakan konflik Aceh mulai dari 1976, 1998, kemudian reformasi hingga berlanjut perdamaian, masyarakat sekeliling ini merasakan operasi jaring merah, jaring hijau sampai darurat militer dan sipil, harapan kami berikan kompensasi kepada mereka sesuai janji pak Jokowi saat hadir ke Rumoh Geudong,” kata Fadhlullah.

“Beberapa hari lalu, kami menerima 28 perwakilan dari para korban konflik DOM, mereka menuntut kompensasi yang layak, sekian ratus orang yang diajukan namun yang dilaporkan pada kami saat itu mereka belum menerima apapun,” tambah Fadhlullah.

Dalam kesempatan yang sama, Wagub Aceh itu juga mengenang tragedi sadis di Rumoh Geudong yang disaksikan sendiri oleh dirinya saat berusia remaja. Sebagaimana diketahui Wagub Fadhlullah merupakan putra asli Pidie, Kecamatan Glumpang Tiga, tepatnya di kawasan Rumoh Geudong.

“Ini adalah kampung saya, bagaiman kezaliman 30 tahun lalu disini saya ikut menyaksikan, saya dan teman seumuran sering dibariskan TNI pada masa itu,” kata Fadhlullah.

Oleh sebab itu, Fadhlullah mengajak semua pihak mensyukuri atas perdamaian yang diraih Aceh saat ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus membangun Aceh dengan semangat kejujuran dan keterbukaan untuk masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan,  arena Memorial Living Park itu bukan hanya sekedar ruang publik, tapi juga menjadi ruang ingatan dan pemulihan sebagai langkah konkrit pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial.

“Pada masa Presiden Jokowi, pemerintah secara terbuka mengakui pelanggaran HAM berat masa lalu, pengakuan ini adalah awal dari proses pemulihan hak korban dan pembangunan ruang publik ini juga menjadi bentuk penghormatan pada generasi lalu,” kata Yusril.

Yusril mengatakan, pembangunan Memorial Living Park juga merupakan bentuk pengakuan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan komitmen negara untuk tidak lagi mengulang kejadian itu.

Yusril berharap, arena Memorial Living Park itu bisa dirawat dengan baik oleh semua pihak agar menjadi monumen bersejarah yang menjadi penyembuh batin dan pelita harapan masyarakat Aceh.

“Banyak bangunan dan monumen sejarah yang dibangun namun terbengkalai, padahal dibangun untuk mengenang masa lalu dan bertekad membangun masa depan lebih baik.  Oleh sebab itu, kita mengambil langkah di pusat agar ada pembiayaan untuk merawat dan memelihara gedung ini dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril.

Sebelumnya, pada Januari 2023 lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Tiga di antaranya terjadi di Aceh, yakni di Aceh Utara, Pidie dan Aceh Selatan.

Ketiga pelanggaran HAM berat itu adalah pertama peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong adalah di Desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua, peristiwa Simpang KKA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.Pada Juni 2023, Presiden Jokowi meluncurkan program pemulihan secara non yudisial terhadap korban 12  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu dari lokasi Rumoh Geudong, Pidie. Pada saat itulah Presiden juga memulai pembangunan Memorial Living Park sebagai bentuk penyelesaian HAM masa lalu. []

Artikel Memorial Living Park Diresmikan, Wagub Minta Pemerintah Pusat Tunaikan Kompensasi untuk Semua Korban DOM pertama kali tampil pada Beaktual.

Menurut Gubernur, perjuangan ini dilaksanakan melalui jalur koordinasi intensif dengan berbagai kementerian, DPR RI, hingga ke Presiden Republik Indonesia. “Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan kekhususan Aceh tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga dijalankan dalam kebijakan nyata,” ujar Mualem.

Dana Otsus yang mulai dialokasikan sejak 2008 merupakan bagian dari implementasi MoU Helsinki antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebagai langkah percepatan pembangunan pascakonflik dan pengakuan terhadap kekhususan Aceh. Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006, Aceh berhak menerima Dana Otsus sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional selama 15 tahun, lalu satu persen untuk lima tahun berikutnya, yang akan berakhir pada 2027. Pemerintah Aceh kini tengah mengusulkan agar dana tersebut dapat diperpanjang secara permanen mengingat tantangan pembangunan yang masih besar.

“Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan perdamaian. Banyak hal yang masih harus kita kejar bersama, terutama dalam mengurangi ketimpangan dan membuka akses pembangunan yang merata,” ujar Gubernur.

Di samping isu Dana Otsus, Mualem juga menyinggung perjuangan untuk mengembalikan Tanah Blang Padang di Banda Aceh kepada fungsi awalnya sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Menurutnya, Blang Padang memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. 

“Kita sedang berupaya agar tanah ini kembali ke tujuan awalnya, bukan untuk Pemerintah Aceh, tapi untuk kemaslahatan umat melalui Masjid Raya,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui audiensi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan sejumlah kementerian lainnya. Isu-isu yang diangkat meliputi penataan status ASN, penyelesaian tenaga honorer lama, pengangkatan PPPK, dan persoalan mutasi ASN yang masih menghadapi kendala administratif.

Gubernur meminta para kepala daerah untuk menjaga semangat kolektif dan tidak lengah dalam menjalankan amanah yang diberikan rakyat. 

“Jangan sampai perjuangan kita terhenti hanya karena kepentingan sesaat. Ini tugas besar, dan hanya bisa tercapai jika kita bersatu,” katanya.

Dengan nada tenang namun tegas, Mualem mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap fokus dan menunjukkan kinerja nyata di lapangan. “Selow… bek syesyoh. Tapi kerja harus kelihatan. Jangan tinggalkan janji yang pernah kita sampaikan ke rakyat,” ujarnya. []

Artikel Muzakir Manaf : Aceh Terus Perjuangkan Outsus Permanen dan Blang Padang sebagai Aset Umat pertama kali tampil pada Beaktual.

Kata Bek Syeh Syoh kembali disampaikan oleh Mualem, saat menyampaikan sambutan dan pesannya usai melantik Jeffry Sentana S Putra dan M Haikal Alfisyahrin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa, di ruang rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, Jum’at 23 Mei 2025 sore.

“Selamat bekerja kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa yang baru dilantik, Insya Allah aman dan damai, bek syeh syoh,” ujar Gubernur berpesan .

Pesan serius yang disampaikan Mualem dengan cara jenaka ini membuat seluruh undangan yang memadati ruang rapat paripurna DPRK Langsa tertawa dan bertepuk tangan meriah.

Bek Syeh Syoh mungkin dapat dimaknai sebagai pesan jenaka. Namun Mualem mengingatkan, bahwa pimpinan daerah memiliki tugas besar dan berat yang harus diselesaikan dengan penuh tanggungjawab. Ini tentu membutuhkan dukungan dan kebersamaan dengan semua pihak, karena tanpa kekompakan maka semua tugas tersebut akan semakin berat untuk dijalankan.

Karena itu, Mualem berpesan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa untuk selalu menjaga keharmonisan dengan legislatif dan Forkopimda. “Ini penting, karena dengan kebersamaan suatu program pembangunan belum tentu sukses kita lakukan, apalagi bercerai berai. Namun, dengan bersama, semua yang kita lakukan tentu akan jauh lebih baik, lebih ringan dan diterima oleh semua pihak.”

Kepada pimpinan baru Kota Langsa, Gubernur juga berpesan untuk selalu menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Aceh, agar program-program yang direncanakan bisa sinkron dan dirumuskan bersama.

‘Gali potensi Kota Langsa, sektor perkebunan, pertanian serta pelabuhan harus dikelola dengan baik demi masyarakat. Kota Langsa harus memanfaatkan letak geografisnya sebagai gerbang Aceh di wilayah timur. Dengan kepemimpinan baru, semangat baru, Insya Allah Langsa akan lebih maju,” kata Mualem.

Selain itu, Gubernur juga berpesan agar Pemko Langsa selalu melibatkan akademisi dalam menyusun program pembangunan di Kota Langsa. Libatkan sektor swasta, para pengusaha dalam proses pembangunan tersebut.

“Jaga komunikasi serta selalu meminta do’a dan restu dari para ulama. Dengan dukungan spiritual dari para ulama, Insya Allah segala program pembangunan yang direncanakan dan dijalankan akan sukses dan diridhai Allah,” ucap Mualem.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga berpesan agar Pemko Langsa selalu mendukung dan menyukseskan program swasembada beras Presiden Prabowo, yang selama ini fokus meningkatkan perekonomian para petani. Hal ini dibuktikan dengan menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram.

Sebelumnya, Wali Kota Langsa dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas segala dukungan dari semua pihak serta menegaskan komitmennya untuk membangun Kota Langsa.

“Terima kasih yang atas dukungan serta mengajak semua pihak untuk secara bersama memajukan Kota Langsa. Hal besar tidak bisa dilakukan hanya oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk mendukung upaya mewujudkan Langsa Juara,’ ujar Jeffry.

Untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan yang prima, Jeffry meminta Gubernur Aceh untuk segera menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Regional di Kota Langsa. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa turut dihadiri oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, Ketua Staf Ahli TP PKK Aceh Mukarramah, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait. []

Artikel Lantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa, Gubernur Mualem : Bek Syeh Syoh pertama kali tampil pada Beaktual.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk mempercepat proses legislasi revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang saat ini berada di nomor 135 dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, M. Nasir menegaskan bahwa draf revisi UUPA telah melalui proses panjang bersama DPR Aceh selama dua bulan. Draf tersebut kini telah mengerucut menjadi sembilan pasal yang akan diusulkan untuk direvisi dan satu pasal tambahan yang mencerminkan kebutuhan strategis Aceh saat ini.

“Revisi ini sangat penting, khususnya dalam hal perpanjangan Dana Otonomi Khusus dan kejelasan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” ujar Plt. Sekda Aceh.

Nasir menambahkan bahwa selama ini terdapat tumpang tindih dan ketidakjelasan regulasi yang menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

M. Nasir juga menyampaikan harapan agar revisi UUPA ini dapat dimasukkan dalam kategori cumulative open list, sehingga proses pembahasannya bisa dipercepat dan tidak tergantung urutan dalam daftar panjang Prolegnas.

“Harapan kami, pada 16 Agustus 2025 atau paling lambat tahun ini 2026, Presiden RI dapat menyampaikan Nota Keuangan yang telah memuat perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Inosentius Samsul menyampaikan komitmennya untuk mendukung percepatan proses legislasi ini. Pihaknya akan mengamankan sembilan pasal yang diajukan, dan memastikan agar setiap materi tambahan mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh sebelum dibawa ke proses legislasi nasional.

“Kami memahami bahwa masyarakat Aceh yang paling tahu kebutuhan daerahnya. Karena itu, semua usulan akan kami konsultasikan kembali dan komunikasikan dengan legislatif terkait,” ujar perwakilan dari Setjen DPR RI.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh jajaran tim revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, serta para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh yang turut mendampingi dan memberikan masukan.Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi memperkuat pelaksanaan kekhususan Aceh secara hukum dan konstitusional. []

Artikel Plt Sekda Aceh Temui Sekjen DPR RI, Dorong Revisi UUPA Masuk Prioritas Prolegnas 2025 pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh.

Dalam forum tersebut, M Nasir tidak memberikan sambutan resmi, namun mengikuti secara langsung berbagai masukan dan dinamika pembahasan alot terkait arah dan substansi revisi UUPA.

Kehadirannya mencerminkan komitmen Pemerintah Aceh untuk memastikan pelaksanaan otonomi khusus berjalan sesuai semangat damai Helsinki

Draft revisi UUPA yang dibahas mencakup perubahan terhadap delapan pasal dan penambahan satu pasal baru, menjadikan total pasal dalam UUPA menjadi 274.

Fokus utama revisi ini adalah penguatan kewenangan Pemerintah Aceh serta peningkatan kapasitas fiskal melalui dukungan anggaran yang berkelanjutan dari Pemerintah Pusat.

Wakil Ketua DPRA, Ali Basrah, menyampaikan bahwa penyusunan draf telah melibatkan akademisi, praktisi hukum, masyarakat sipil, dan partai politik lokal.

“Revisi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk memperjelas posisi Aceh dalam sistem ketatanegaraan nasional,” ujarnya.

Sambutan dari Forbes DPR/DPD RI asal Aceh disampaikan oleh Sekretaris Forbes, Azhari Cage. Ia menyoroti pentingnya agar revisi UUPA masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2026.

“UUPA sudah masuk dalam Prolegnas jangka menengah 2024–2029, tetapi belum menjadi prioritas tahun 2025. Jika tidak kita dorong untuk menjadi prioritas 2026, maka revisi ini bisa tertunda dan berisiko besar bagi masa depan dana otonomi khusus Aceh,” tegas Azhari.

Ia menjelaskan bahwa dana otonomi khusus sebesar 1 persen dari APBN hanya dihitung sampai 2027. Tanpa revisi UUPA, peluang untuk memperjuangkan kelanjutan dana tersebut bisa hilang.

“Kami sudah melobi langsung Ketua Baleg DPR RI, dan berhasil memasukkan UUPA ke dalam Prolegnas. Tapi ini butuh kerja kolektif semua pihak,” tambahnya.

Forbes juga telah menyatakan kesiapan untuk duduk bersama Pemerintah Aceh dan Gubernur Aceh guna menyelaraskan pandangan mengenai kekhususan Aceh dan nilai-nilai tradisi yang diatur dalam UUPA. Diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal revisi ini secara kolaboratif antara DPRA, Pemerintah Aceh, Forbes, serta elemen masyarakat dan akademisi, sebagai bentuk ikhtiar bersama memperkuat otonomi khusus Aceh yang berkeadilan dan konstitusional. []

Artikel Komitmen Perkuat Otomatis Khusus, Plt Sekda Aceh Hadiri Diskusi Revisi UUPA di Jakarta pertama kali tampil pada Beaktual.

Pada pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, turut hadir Staf Khusus Wali Nanggroe DR. M. Raviq, Teuku Kamaruzaman (Ampon Man), DR. Rustam Effendi, Sekretaris Jenderal Partai Aceh, Aiyub Abbas, Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muharuddin dan anggota DPR Aceh Azhari M Nur Haji Maop.

Salah satu topik penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai rencana penambahan empat batalyon TNI di wilayah Aceh.

Menanggapi isu tersebut, Hamid Awaluddin menyampaikan pandangannya dengan menekankan pentingnya penjelasan dari pemerintah pusat mengenai urgensi dan relevansi kebijakan tersebut.

“Saya baru tahu tentang rencana ini, maka saya mengajukan dua pertanyaan penting: apa urgensinya dan apa relevansinya?” kata Hamid.

Menurutnya jika pemerintah mampu menjawab dengan jelas dua pertanyaan tersebut kepada masyarakat Aceh, maka penilaian bisa diberikan secara objektif. Namun tanpa penjelasan rasional, wajar jika masyarakat mempertanyakan dan merasa resah.

“Itu komentar saya ya, karena saya belum terlampau pelajari dengan saksama,” tutup Hamid menyampaikan usai pertemuan.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat berencana mengadakan penambahan empat batalyon TNI di Aceh. Sehari sebelumnya, Wali Nanggroe telah menyampaikan bahwa hal itu bertentangan dengan perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (RI-GAM) atau MoU Helsinki yang ditandatangani di Finlandia pada 2005 silam.

“Selama perdamaian berlaku, masyarakat Aceh semakin merasa aman dan merasa bahwa pemerintah berkomitmen kepada perjanjian damai MoU Helsinki 2005. Malah, pihak eks kombatan GAM bahu-membahu saling menjaga keamanan sejak tahun 2005 sampai 2025,” kata Wali Nanggroe.

Kemudian dari sisi geopolitik dunia saat ini, Wali Nanggroe juga mengatakan bahwa hubungan negara-negara berdekatan dengan Indonesia (ASEAN) baik-baik aja. Ini termasuk India, Sri Langka, Bangladesh dan Asutralia. Menurutnya, alasan untuk menambah personel TNI di Aceh tidak tepat.

“Seandainya ada ancaman dari luar, rakyat Aceh dapat diharapkan untuk menantang musuh yang datang dari luar. Sejarah Aceh telah membuktikan Aceh sendiri dapat menantang Portugis selama ini lebih dari 100 tahun, Belanda 70 tahun dan Jepang 3,5 tahun,” ungkap Wali Nanggroe.

“Yang harus digaris bawahi adalah kepercayaan dan komitmen bersama pada apa yang telah disepakati, adalah benteng pertahanan yang kokoh dan pintu memasuki era pembangunan Aceh di masa depan yang cemerlang. Salah satu ganjalan saat penanda tanganan MoU Helsinki saat itu adalah soal penentuan Jumlah TNI dan Polri di Aceh dalam Naskah Perjanjian,” kata Wali Nanggroe mengisahkan.

Ketua Komisi I DPRA, Tgk. Muharuddin, turut menyoroti persoalan ini dari aspek hubungan pusat-daerah serta dampaknya terhadap masyarakat.

Ia menyatakan bahwa pembangunan empat batalyon TNI tanpa komunikasi dan koordinasi yang memadai dengan Pemerintah Aceh berpotensi merusak rasa saling percaya yang menjadi fondasi utama dalam implementasi MoU Helsinki.

“Aceh memiliki kewenangan khusus sebagai daerah istimewa. Jika penempatan pasukan besar dilakukan secara sepihak, ini berisiko mengabaikan kekhususan tersebut dan bisa memicu ketegangan politik,” ujarnya.

Tgk. Muhar—sapaan akrab Tgk. Muharuddin–juga mengingatkan tentang potensi trauma kolektif dan polarisasi sosial yang bisa muncul akibat langkah tersebut.

Ia menilai kehadiran militer dalam jumlah besar tanpa pendekatan partisipatif dan sosialisasi yang cukup bisa menimbulkan rasa tidak aman dan memperkuat sentimen anti-pusat yang sebelumnya telah mereda. []

Artikel Wali Nanggroe Terima Kunjungan Hamid Awaluddin, Silaturahmi dan Bahas Rencana Penambahan Batalyon di Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Menurut Muslim HS, sosok yang akan memimpin KONI Aceh ke depan harus mampu membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah serta menjaga soliditas di kalangan insan olahraga. Dalam hal ini, ia menilai Pon Yahya merupakan figur yang tepat.

“Siapapun yang akan memimpin KONI Aceh nantinya harus mampu bersinergi dengan pemerintah. Kami yakin Pon Yahya memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengemban amanah ini,” ujar Muslim HS dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Ia menambahkan, dalam hal teknis pengelolaan olahraga, Pon Yahya diyakini mampu menjalin komunikasi efektif dengan berbagai pihak, termasuk para praktisi olahraga yang memiliki keahlian di bidang masing-masing.

“Beliau bukan hanya berpengalaman di dunia organisasi, tetapi juga dikenal luas sebagai politisi berpengaruh dari Partai Aceh, anggota aktif DPRA yang pernah menjadi sebagai ketua parlemen Aceh, serta pengusaha sukses yang memiliki jaringan luas,” lanjutnya.

Muslim HS menilai, dengan latar belakang tersebut, Pon Yahya memiliki bekal yang kuat untuk meneruskan perjuangan Ketua Umum KONI Aceh periode-periode sebelumnya yaitu Almarhum Abu Razak dan H. Muzakir Manaf (Mualem), yang kini menjabat sebagai Gubernur Aceh.

Lebih lanjut, Muslim HS menyampaikan bahwa saat ini dukungan terhadap Pon Yahya terus mengalir, baik dari KONI kabupaten/kota se-Aceh maupun dari Pengprov cabang olahraga. Karena itu, ia mendorong KONI Aceh untuk segera mengagendakan Musyawarah Olahraga Luar Biasa guna menetapkan kepemimpinan baru.

“Kami berharap KONI Aceh dapat segera merespon dinamika ini dengan menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, demi kesinambungan program dan pembinaan olahraga prestasi di Aceh,” pungkas Muslim HS.

Dengan dukungan luas dan latar belakang yang kuat, Pon Yahya diharapkan dapat membawa semangat baru dan memperkuat peran KONI Aceh dalam membina atlet serta memajukan dunia olahraga di Tanah Rencong.[]

Artikel Ketua KONI Aceh Jaya: Pon Yahya Sosok Tepat Lanjutkan Estafet Kepemimpinan KONI Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.