Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

“Selain itu, peran lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal,” tegas Wali Nanggroe.

Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti urgensi percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam perspektif ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah,” sebut Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.[]

Artikel Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada data sosial ekonomi nasional (DTSEN), sehingga penerima manfaat JKA benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.

“Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis 2 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian ini pada dasarnya justru memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan, karena memastikan program JKA benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dapat terwujud, sehingga bantuan tidak lagi tersebar secara umum, melainkan fokus kepada kelompok yang layak menerima.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga merupakan konsekuensi dari penurunan Dana Otonomi Khusus Aceh sejak tahun 2023, dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Penurunan ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan penguatan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam program JKA.

Terkait desil, dijelaskan bahwa Desil digunakan Kemensos untuk mengurutkan kesejahteraan dari Desil 1 (paling tidak mampu) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Penentuan dilakukan berdasarkan variabel sosial ekonomi seperti aset, kondisi rumah, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah tanggungan. Dasar hukumnya tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 dan bersumber dari DTSEN.

Desil 1 masuk 10% terbawah (sangat miskin), Desil 2-4 tergolong miskin hingga rentan miskin, Desil 5-6 kelompok menengah bawah, sedangkan Desil 7-10 termasuk 30% kelompok paling sejahtera. Semakin tinggi desil, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat dalam kategori desil 8 hingga 10 di Aceh mencapai 953.395 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja, serta 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas pelayanan. Dengan demikian, terdapat 823.914 jiwa yang dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran.

Namun demikian, sesuai dengan Pergub Aceh no 2 tahun 2026 Pasal 7 ayat 1 huruf c dan d, Pemerintah Aceh memastikan bahwa perlindungan tetap diberikan bagi seluruh masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA, tanpa melihat klasifikasi desil.

“Pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kelompok rentan tetap menjadi prioritas, termasuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus,” lanjutnya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Masyarakat yang tergolong mampu didorong untuk beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, sehingga cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Aceh tetap terjaga.

Saat ini, dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, sebanyak 5,2 juta jiwa telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk sekitar 1,3 juta peserta JKA dan 2,8 juta peserta JKN.

Lebih lanjut, Pemerintah Aceh juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan atau pembaruan data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi riil di lapangan.

“Jika ada masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya, silakan melakukan pembaruan data melalui pemerintah gampong. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan terbuka dan adil,” ujarnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan namun membutuhkan layanan kesehatan, tetap dapat melakukan reaktivasi kepesertaan PBI-JK saat akan berobat, dengan kewajiban melakukan pembaruan data dalam periode yang ditentukan.

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan program JKA sebagai bagian dari perlindungan sosial di sektor kesehatan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan fiskal daerah. []

Artikel Wagub Aceh: JKA Tetap Berjalan, Penyesuaian Dilakukan Agar Lebih Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Beaktual.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Rapat strategis tersebut digelar untuk memastikan kesiapan menyeluruh Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi, sekaligus memperkuat sinergi antarunsur pimpinan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, dan kelancaran pelayanan publik selama Ramadan hingga masa perayaan Idul Fitri.

Dalam arahannya, Wali Nanggroe menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang masih terdampak bencana di beberapa daerah di Aceh.

“Masih banyak saudara-saudara kita yang terkena musibah dan masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kita harus perhatikan mereka, apalagi ini sudah mendekati Hari Raya. Selain itu harga barang di pasar dan BBM juga harus dipantau agar tetap stabil. Saya siap dilibatkan untuk membantu agar persoalan ini cepat terselesaikan,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa persatuan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral para pemimpin daerah merupakan fondasi utama menjaga stabilitas dan masa depan Aceh. Forum Forkopimda, tegasnya, bukan sekadar ruang koordinasi administratif, melainkan forum strategis kepemimpinan daerah untuk memastikan masyarakat merasakan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan dalam menjalankan ibadah Ramadan serta merayakan Idul Fitri.

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M.menyampaikan bahwa Polda Aceh akan menggelar Operasi Ketupat Seulawah 2026 guna memastikan situasi keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran.

Menurut Kapolda, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh saat ini masih stabil, termasuk ketersediaan bahan pokok dan situasi lalu lintas. Meski demikian, jajaran kepolisian tetap meningkatkan kesiapsiagaan.

“Kami menurunkan sekitar 3.282 personel untuk pengamanan. Selain itu telah disiapkan 34 Pos Pengamanan, 24 Pos Pelayanan, dan 4 Pos Terpadu untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran. Kami mengimbau masyarakat agar mengatur waktu perjalanan, terutama di jembatan darurat, karena masa libur cukup panjang mencapai 18 hari,” ujar Kapolda Aceh.

Pengamanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Ketupat Seulawah 2026 yang berlangsung pada 13–25 Maret 2026 dan dilanjutkan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga 29 Maret 2026. Pos-pos pengamanan ditempatkan di berbagai titik strategis, termasuk terminal, pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, rumah ibadah, serta kawasan wisata guna memastikan arus mudik dan arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar.

Dalam forum itu, seluruh unsur Forkopimda juga menegaskan komitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan daerah, memastikan kelancaran distribusi energi dan logistik, menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran menjelang Idul Fitri.

Dari sektor energi, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga Misbah Bukhori menyampaikan distribusi BBM dan LPG di Aceh berada dalam kondisi aman dan terkendali. Penguatan stok dan pengaturan distribusi dilakukan guna mengantisipasi peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Idul Fitri. “Pertamina juga menyiapkan armada distribusi tambahan, termasuk untuk wilayah dengan potensi gangguan distribusi akibat faktor geografis maupun bencana alam,” lapor Misbah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur Ridhwan melaporkan bahwa stok beras, minyak goreng, dan gula dalam kondisi mencukupi. Pemerintah daerah, kata Ridhwan, terus melakukan pemantauan harga harian serta menggelar operasi pasar murah di 23 kabupaten/kota guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri.

Di bidang sosial, Kepala Dinas Sosial Aceh Budi Afrizal menyampaikan bahwa realisasi berbagai program bantuan sosial telah mencapai lebih dari 95 persen dari target penyaluran. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.
Budi juga menegaskan pentingnya verifikasi data penerima manfaat agar program sosial menjelang Lebaran tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal.

Selain itu, rapat juga membahas langkah antisipatif terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir di sejumlah wilayah Aceh pada pertengahan Maret.

Turut hadir dalam rapat tersebut unsur pimpinan daerah dan instansi strategis, antara lain Pangdam Iskandar Muda yang diwakili Pamen Ahli Bidang OMSP Sahli Pangdam IM Kolonel Inf Bayu Jagat, Kajati Aceh diwakili Asisten Intelijen Heru Anggoro, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, Kabinda Aceh diwakili Sekretaris Binda Aceh Wahyu M. Waly Putra, serta unsur terkait lainnya.

Wali Nanggroe dalam kesempatan itu turut didampingi Staf Khusus Mohammad Raviq, Tuha Peut Wali Nanggroe Drs. Sulaiman Anda, dan Katibul Wali Abdullah Hasaballah.

Rapat koordinasi ditutup secara resmi oleh Wali Nanggroe dengan harapan seluruh keputusan yang dihasilkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama menghadirkan ketenteraman dan keberkahan bagi masyarakat Aceh.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dan buka puasa bersama di Meuligoe Wali Nanggroe.[]

Artikel Pastikan Kesiapan Menyambut Idul Fitri, Wali Nanggroe Gelar Rapat Strategis Forkopimda pertama kali tampil pada Beaktual.

Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, dalam Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Jumat, 13 Maret 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar.

Budi menjelaskan, distribusi logistik difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, termasuk banjir dan cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah daerah sepanjang tahun. Bantuan dilakukan secara bertahap, dengan data tunggal diperoleh dari BNPB serta persetujuan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan rekapitulasi penyaluran, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan penerimaan logistik terbesar yakni 356.103 ton. Disusul Kabupaten Aceh Utara 201.219 ton dan Kabupaten Bireuen 86.065 ton.

Wilayah lain dengan distribusi relatif tinggi meliputi Kabupaten Aceh Timur 54.290 ton, Kabupaten Pidie Jaya 49.473 ton, serta Kabupaten Aceh Tengah 45.446 ton. Sementara Kota Lhokseumawe tercatat menerima 18.068 ton bantuan logistik.

Untuk kategori distribusi menengah, bantuan disalurkan ke Kabupaten Bener Meriah 21.906 ton, Kabupaten Nagan Raya 12.860 ton, Kabupaten Aceh Selatan 10.331 ton, Kabupaten Aceh Barat 9.540 ton, Kabupaten Aceh Jaya 9.017 ton, Kabupaten Simeulue 7.959 ton, Kabupaten Aceh Besar 7.350 ton, Kabupaten Pidie 7.695 ton, serta Kota Langsa 6.418 ton.

Adapun wilayah dengan distribusi lebih kecil meliputi Kota Sabang 4.799 ton, Kabupaten Aceh Singkil 4.337 ton, Kabupaten Gayo Lues 3.174 ton, Kota Banda Aceh 2.863 ton, Kabupaten Aceh Barat Daya 2.836 ton, Kota Subulussalam 2.388 ton, dan Kabupaten Aceh Tenggara 1.056 ton.

Selain distribusi logistik kebencanaan, Budi Afrizal juga melaporkan realisasi berbagai program bantuan sosial telah mencapai lebih dari 95 persen dari target penyaluran. Program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan usaha ekonomi produktif, serta bantuan bagi penyandang disabilitas.

Menurutnya, distribusi dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor guna memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Ia juga menegaskan pentingnya verifikasi data penerima manfaat agar program sosial menjelang Lebaran benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Data ini menjadi dasar evaluasi kesiapsiagaan logistik serta penguatan respons penanganan darurat bencana di Aceh ke depan,” ujarnya.[]

Artikel Dinsos Aceh, Distribusi Logistik Penanganan Bencana Capai 925.193 Ton pertama kali tampil pada Beaktual.

Pelantikan digelar usai shalat tarawih dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, asisten Sekda, staf ahli gubernur, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di Lingkungan Setda Aceh, serta Ketua TP PKK Aceh dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Seluruh pejabat yang dilantik, kata dia, telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme manajemen talenta aparatur sipil negara.

“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan agar seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan dan nafas kerja di setiap lini pemerintahan. Visi pembangunan Aceh 2025–2030, lanjutnya, adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi utama, antara lain mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan masyarakat, mengimplementasikan kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta mendorong kemandirian ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.

Selain itu, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas serta daya saing sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, hingga pelestarian lingkungan hidup beserta ekosistemnya.

“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.

Gubernur juga meminta seluruh jajaran SKPA bekerja optimal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Percepatan pemulihan pascabencana juga menjadi perhatian, dengan penanganan yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan pentingnya soliditas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN), termasuk ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian target kinerja. Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta memastikan setiap arahan pimpinan diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga turut menekankan percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat dengan tetap menjaga akuntabilitas. Jajaran SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang mendukung visi misi Aceh 2025–2030.

Adapun pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. Ir. T. Robby Irza, S.SiT, M.T — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh.

2. Dr. A. Murtala, M.Si — Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh.

3. Ir. Abdullah, ST, CFrA, CITA — Inspektur Aceh.

4. Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

5. Dr. Ir. Zulkifli, M.Si — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

6. Murthalamuddin, S.Pd, MSP — Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

7. Erwin Ferdinansyah, ST, MT — Kepala Dinas Pengairan Aceh.

8. Dr. Muhazar H, SKM, M.Kes — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

9. drh. Safridhal — Kepala Dinas Peternakan Aceh.

10. Reza Ferdian, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh.

11. Reza Saputra, SSTP, M.Si — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

12. Dr. T. Aznal Zahri, S.STP, M.Si — Kepala Dinas Pertanahan Aceh.

13. Taufik, ST, M.Si — Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

14. Dr. Munawar, MA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

15. Asnawi, ST, M.S.M — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

16. Safrizal, S.STP, M.Ec.Dev — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

17. Budi Afrizal, SKM, MKM — Kepala Dinas Sosial Aceh.

18. Bahrón Bakti, ST, MT — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

19. Dr. Husnan, ST, MP — Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerja Sama.

20. Bob Mizwar, S.STP, M.Si — Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh.

21. Teuku Hendra Faisal, SE, M.Si — Wakil Direktur Administrasi dan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

22. dr. Novita, Sp.JP(K) — Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.

23. Zahrol Fajri, S.Ag, M.H — Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

24. Daniel Arca, A.Ks, M.Si — Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

25. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.A.P — Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Pelantikan tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas dan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

Artikel Gubernur Mualem Lantik Sejumlah Pejabat Eselon II pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa kehadiran dashboard ini merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data. Platform ini dirancang sebagai pusat informasi dan pemetaan aksi yang memungkinkan integrasi data secara real-time, pemantauan progres penanganan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

“Dashboard ini memudahkan akses data yang lebih transparan dan mencakup keseluruhan enam klaster penanggulangan bencana, yakni pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian, kesehatan, pendidikan, serta pemulihan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap kejadian dapat teridentifikasi lebih cepat, respons menjadi lebih tepat, dan kebijakan dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terukur,” ujar M. Nasir.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Fauza Morisan, menyampaikan bahwa dashboard ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat partisipasi publik dalam penanggulangan bencana.

Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan berbagai platform lain, sehingga memungkinkan proses pertukaran data yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui dashboard ini, masyarakat dapat membuat laporan secara cepat dan terstruktur, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan responsif.

“Dashboard ini juga telah melewati sejumlah tahapan sebelum diluncurkan, mulai dari pengembangan sistem, uji coba dan simulasi, hingga sosialisasi terbatas kepada aparatur daerah dan relawan,” jelas Fauza.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran platform ini merupakan wujud nyata kolaborasi dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Dengan diluncurkannya Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat ini, Pemerintah Aceh berharap tata kelola penanggulangan bencana di daerah semakin terkoordinasi, partisipatif, serta mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat. []

Artikel Pemerintah Aceh Luncurkan Dashboard Peta Aksi dan Partisipasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tersebut membahas langkah konkret dalam merealisasikan program strategis Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat.

Kehadiran sosok yang akrab disapa Dek Fadh ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Aceh dalam memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif menangkap peluang ini sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” tegas Tito di hadapan para pimpinan daerah yang hadir.

Mendagri juga menekankan pentingnya kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini bertujuan agar harga rumah yang dibangun oleh pengembang tetap terjangkau bagi rakyat kecil.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan kesiapannya untuk segera menyelaraskan regulasi di daerah agar program ini dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

“Kita di Aceh sangat mendukung penuh inisiatif Presiden Prabowo ini. Arahan Pak Mendagri soal pembebasan retribusi PBG dan BPHTB akan segera kita tindak lanjuti melalui regulasi di daerah (Perkada),” ujar Dek Fadh di sela-sela kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, Fadhlullah menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan memangkas hambatan birokrasi, terutama melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan tidak menjadi penghalang bagi percepatan pembangunan rumah MBR.

“Intinya, jangan sampai birokrasi menghambat hak rakyat untuk punya rumah. Kita ingin masyarakat Aceh, terutama yang kurang mampu, bisa merasakan langsung manfaat dari program 3 juta rumah ini dengan proses yang mudah dan harga yang murah,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, jajaran BPS, BP Tapera, serta sejumlah kepala daerah lainnya, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Dengan adanya sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan persoalan backlog perumahan di Aceh dapat segera teratasi melalui skema renovasi maupun pembangunan rumah baru yang lebih masif.

Artikel Wagub Fadhlullah Hadiri Rakor Kemendagri, Pastikan Aceh Siap Sukseskan Program 3 Juta Rumah pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana sekaligus kesiapan menyambut bulan suci Ramadhan di Banda Aceh, Senin (16/2). Fokus utama pemerintah saat ini adalah memindahkan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang lebih layak.

Dalam arahannya, Sekda Aceh, M. Nasir menekankan bahwa stabilitas kebutuhan pokok dan kelayakan tempat tinggal adalah harga mati menjelang Ramadhan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun, namun masih ada warga yang bertahan di tenda darurat.

“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” tegas Sekda Aceh, M. Nasir.

Selain huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu proses pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap berlanjut.

Terkait logistik, Sekda Aceh, M. Nasir mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, BNPB, dan Kemensos. Ia meminta pendistribusian bantuan berbasis data yang terverifikasi dan diperbarui secara berkala.

“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” ucap M. Nasir.

Di sektor kesehatan, meski 307 dari 309 Puskesmas sudah kembali beroperasi, Sekda meminta penguatan layanan hingga tiga bulan ke depan, terutama di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi prioritas.

Sementara di sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75%. M. Nasir juga menginstruksikan agar kebutuhan siswa seperti buku dan seragam segera dipenuhi koordinasi dengan Dinas Sosial.
Selanjutnya, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan ke depan. Jembatan Bailey menjadi solusi prioritas yang ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

Di sektor pengairan, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026 guna menjaga ketahanan pangan dan ekonomi petani.

Menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. M. Nasir juga meminta PLN memberikan kebijakan khusus bagi warga terdampak.

Mengingat peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda Aceh meminta tim SAR tetap siaga 24 jam dan memperkuat sistem mitigasi berdasarkan pengalaman bencana sebelumnya.

“Kita akan menyurat resmi ke PLN pusat untuk mengusulkan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi masyarakat terdampak. Ini penting untuk menekan inflasi dan meringankan beban warga,” pungkasnya. (*)

Artikel Sekda Aceh Instruksikan Percepatan Huntara dan Stok Logistik Harus Siap Sebelum Ramadhan pertama kali tampil pada Beaktual.

Mualem menyebutkan, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan yang telah ia sampaikan secara langsung dalam beberapa kesempatan kepada Presiden maupun kepada sejumlah pejabat pusat, seperti Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Keuangan Purbaya.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden merespons dengan cepat permintaan masyarakat Aceh. Bantuan dana untuk pembelian sapi meugang telah ditransfer langsung ke daerah. Atas nama Pemerintah dan rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden,” ujar Mualem dalam keterangannya, Rabu (11/2).

Lebih lanjut, Mualem menjelaskan bahwa momentum meugang merupakan tradisi yang sangat kuat di kalangan masyarakat Aceh. Karena itu, setelah melihat langsung tingkat kerusakan akibat bencana yang cukup parah serta mempertimbangkan bahwa momentum meugang dan Ramadhan kian dekat, ia segera berinisiatif menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat agar masyarakat Aceh tetap dapat menyambut Ramadhan yang diawali dengan tradisi meugang seperti biasa.

Mualem juga menyampaikan rasa syukur karena dana bantuan tersebut, atas arahan Presiden, telah ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing kabupaten/kota terdampak.

Gubernur menegaskan kepada para bupati dan wali kota agar segera merealisasikan pembelian sapi sesuai alokasi dana yang telah diterima, serta memastikan penyaluran dilakukan secara merata, tertib, dan tepat sasaran, dengan prioritas kepada warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan ditargetkan selesai paling lambat satu hari sebelum Ramadhan 1447 Hijriah.

Mualem berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak bencana serta menghadirkan kebahagiaan bagi warga dalam menyambut tradisi meugang dan bulan suci Ramadhan.

Artikel Mualem Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden atas Bantuan Sapi Meugang Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Rapat tersebut diikuti secara langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, serta berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Aceh. Sementara itu, para bupati dan wali kota se-Aceh beserta unsur pemerintah kabupaten/kota lainnya mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota, khususnya di wilayah terdampak bencana, agar melakukan persiapan secara matang menjelang masuknya bulan suci Ramadhan. Ia menekankan pentingnya memastikan kesiapan berbagai aspek yang berpengaruh langsung terhadap kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa.

Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut antara lain momentum tradisi meugang, kesiapan PT PLN dalam menjamin ketersediaan pasokan listrik, serta kesiapan infrastruktur dasar di daerah terdampak bencana.

Selain itu, Wakil Gubernur juga meminta setiap kabupaten dan kota untuk menyampaikan kondisi terkini di wilayah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan penentuan langkah lanjutan dalam fase pemulihan.

Terkait tradisi meugang, Fadhlullah menyampaikan bahwa sejumlah kabupaten dan kota telah mengajukan permohonan bantuan sapi meugang kepada Presiden Republik Indonesia. Permohonan tersebut, kata dia, telah disetujui khusus untuk desa-desa yang terdampak bencana.

“Bantuan tersebut akan direalisasikan melalui transfer dana dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah kabupaten dan kota untuk pembelian sapi meugang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota terdampak agar secara terbuka menyampaikan berbagai kebutuhan maupun kendala yang dihadapi dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadhan, sehingga dapat segera dicarikan solusi secara bersama.

Artikel Pimpin Rakor Penanggulangan Bencana, Wagub Minta Kabupaten Kota Fokus Persiapan Ramadhan pertama kali tampil pada Beaktual.