Konvoi menggunakan mobil, becak, dan sepeda motor. Selain momentum peringatan 21 tahun perdamaian Aceh, kirab tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk kembali menegaskan pentingnya menjaga perdamaian sebagai fondasi kehidupan sosial, politik, dan pembangunan Aceh.

Kegiatan turut melibatkan Jaringan Aneuk Syuhada Aceh
(JASA) Aceh Besar bersama sejumlah komunitas dan elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan perdamaian Aceh.

Koordinator Garda Damai Aceh, Raif Alghifari, menegaskan bahwa Kirab Aceh 2026 tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan seremonial.

Menurutnya, 21 tahun perdamaian merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan Aceh sekaligus memperkuat kesadaran bahwa perdamaian harus dirawat secara bersama-sama.

“Perdamaian Aceh merupakan hasil dari perjalanan panjang yang harus terus kita rawat bersama. Melalui Kirab Aceh 2026, kami ingin menyampaikan pesan bahwa perdamaian adalah milik seluruh masyarakat Aceh dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya,” ujar Raif.
Ia menyebutkan, keterlibatan sekitar 100 peserta dari berbagai unsur menunjukkan bahwa semangat menjaga perdamaian masih tumbuh di tengah masyarakat. Pergerakan konvoi melintasi Aceh Besar dan Banda Aceh juga menjadi simbol bahwa pesan perdamaian harus terus disampaikan, bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kirab ini bukan hanya tentang kendaraan yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Yang ingin kita gerakkan adalah pesan bahwa perdamaian harus terus hidup dalam kesadaran masyarakat Aceh,” kata Raif.

Menurutnya, keberlanjutan perdamaian tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, partisipasi generasi muda dinilai sangat penting untuk memastikan nilai-nilai perdamaian tetap relevan bagi generasi berikutnya.

Raif mengatakan keterlibatan JASA Aceh Besar menjadi salah satu bentuk partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh.

“Generasi muda harus menjadi bagian dari penjaga perdamaian. Mereka perlu memahami sejarah konflik dan proses perdamaian Aceh agar pengalaman masa lalu dapat menjadi pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Kirab Aceh 2026 mengusung tema “Bersatu dalam Damai, Maju dalam Kebersamaan, Menuju Aceh Sejahtera.” Tema tersebut menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup hanya dimaknai sebagai berakhirnya konflik bersenjata, tetapi harus diterjemahkan menjadi persatuan, stabilitas, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Garda Damai Aceh memandang perdamaian sebagai modal sosial dan politik yang harus terus dijaga agar Aceh dapat bergerak menuju masa depan yang lebih aman, maju, dan sejahtera. Karena itu, peringatan 21 tahun perdamaian diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama.

Melalui Kirab Aceh 2026, GDA bersama peserta menyampaikan pesan bahwa perdamaian Aceh bukan sekadar catatan sejarah, melainkan tanggung jawab generasi hari ini dan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Semangat “Aceh Damai” diharapkan terus menjadi nilai bersama yang hadir dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pembangunan Aceh. Dengan demikian, perdamaian tidak hanya diperingati setiap tahun, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi terwujudnya Aceh yang bersatu, maju, dan sejahtera.[]

Artikel Kirab Aceh 2026, Garda Damai Aceh Serukan Perdamaian sebagai Fondasi Masa Depan Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

“Aksi unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu dibolehkan dan dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut ada batasnya. Jika sudah menjurus ke tindakan anarkis dan merusak fasilitas publik, maka kami akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.”

Kapolda Marzuki datang ke kantor Gubernur Aceh didampingi Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol Said Anna Fauza dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana serta sejumlah penyidik dari Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh.

Kedatangan Kapolda Marzuki disambut Sekda Aceh M Nasir Syamaun yang didampingi Asisten III Setda Aceh Dr A Murtala, Kabiro Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, serta Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman dan Dr Nurlis Effendi.

Selain mengecek kerusakan fisik, Kapolda bersama jajaran Pemerintah Aceh juga melihat langsung rekaman CCTV guna memantau kronologis kejadian dan mengidentifikasi oknum-oknum yang memicu kericuhan.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus Polda Aceh adalah aksi penurunan paksa bendera merah putih. “Di situlah titik awal provokasi yang terjadi. Selain itu perusakan-perusakan pagar dan beberapa tempat lain juga kita tangani,” kata Kapolda Marzuki.

Selain itu, Kapolda juga melihat sejumlah kejanggalan-kejanggalan lainnya pada aksi unjukrasa tersebut. Kapolda memastikan penyidik akan menelusuri semuanya sesuai aturan hukum yang berlaku. “Setiap pelanggaran hukum yang terjadi, kami pastikan diproses sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Kapolda memastikan bahwa pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden tersebut. Ia berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan pengerusakan selama aksi berlangsung.

Di tempat yang sama, Sekda Nasir menyampaikan terimakasih pada Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh. “Kami sangat mengapresiasi kepolisian. Dan berterimakasih atas penanganan aksi massa tersebut,” katanya.

Mengenai proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Sekda tidak banyak menanggapinya. “Itu wilayah aparat penegak hukum. Kita percayakan semuanya pada kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum,” katanya. “Kita mendukung Polda Aceh dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan bersama.”

Sekda Nasir juga menambahkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun terdapat kerusakan fasilitas.

“Kami atas nama Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda Aceh atas perhatian dan respons cepatnya dalam memantau kondisi keamanan di Kantor Gubernur,” tutup Sekda Nasir.[]

Artikel Tinjau Titik Perusakan Kantor Gubernur, Kapolda Aceh: Tolong Tracking Siapa yang Biayai pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam sambutannya, M. Nasir yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA Aceh menegaskan bahwa alumni UGM memiliki tanggung jawab moral dan intelektual yang besar. Menurutnya, KAGAMA bukan sekadar wadah temu kangen, melainkan simpul kekuatan pemikiran untuk kemajuan Aceh.

“Sebaran alumni UGM di berbagai lini, mulai dari pemerintahan, dunia usaha, hingga akademisi, adalah potensi besar. Kita perlu merajut semangat kolaborasi agar potensi ini bertransformasi menjadi energi kolektif yang mendorong pembangunan Aceh yang mandiri dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.

M. Nasir memaparkan bahwa selama ini Kagama Aceh telah aktif memberikan kontribusi langsung di tengah masyarakat. Salah satu aksi nyata yang disorot adalah peran organisasi dalam tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Menurutnya, sejak awal Januari 2005, KAGAM juga sudah berada di garda terdepan dalam membantu bencana gempa dan tsunami Aceh.

“Kagama Aceh tidak hanya hadir lewat gagasan, tetapi juga aksi nyata. Kami terlibat langsung dalam penyaluran bantuan, menjadi relawan, bahkan berkontribusi dalam pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak di Aceh Tamiang,” ucap M. Nasir.

Selain bidang kemanusiaan, KAGAMA Aceh juga menunjukkan kepedulian di sektor pendidikan. Sejak Agustus 2023, organisasi ini secara konsisten menyalurkan program Beasiswa Asuh kepada sejumlah anak asuh di Aceh sebagai upaya mendukung keberlanjutan generasi muda.

M. Nasir berharap program yang disusun tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Rapat kerja yang digelar hari ini bertujuan untuk merumuskan arah gerak organisasi agar lebih terukur dan berdaya guna.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan fungsi internal organisasi agar semakin solid dan adaptif terhadap dinamika zaman.

“Saya berharap raker ini menghasilkan rumusan program yang konkret dan aplikatif. Mari kita jadikan Kagama Aceh sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan bagian dari solusi atas berbagai tantangan di masa depan,” pungkasnya. (***)

Artikel Sekda Aceh Buka Raker Kagama, Tekankan Peran Alumni dalam Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Beaktual.

Dalam pernyataannya, Wali Nanggroe menyoroti kondisi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, termasuk konflik di berbagai kawasan strategis yang berdampak pada stabilitas energi, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan terhadap fiskal negara.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, Wali Nanggroe memberikan pandangan bahwa situasi geo politik saat ini, turut memengaruhi Indonesia, termasuk Aceh, terutama dalam aspek biaya produksi, distribusi, hingga kemampuan pemerintah menjaga layanan publik.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh realitas global yang terus bergerak,” ujar Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menegaskan, kebijakan daerah seperti penyesuaian Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) harus dipahami secara komprehensif dan strategis, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.

Dalam kesempatan terpisah, Wali Nanggroe didampingi Anggota Tuha Peut Sulaiman Abda dan Jufri Hasanuddin serta oleh Staf Khusus Dr. M. Raviq, juga menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi XII, Irsan Sosiawan Gading didampingi Wakil Ketua I DPRA Saifuddin Muhammad di Meuligoe Wali Nanggroe pada Selasa 21 April lalu. Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait stabilitas energi nasional serta peran Aceh dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.

Menurutnya, sektor energi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Aceh dinilai memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional, dengan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan daerah maupun nasional.

“Kontribusi Aceh dalam sektor energi selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi nasional,” katanya.

Wali Nanggroe juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Pertama, ketahanan sosial harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan akses layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat tetap terjaga. Kedua, kebijakan daerah harus adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial.

Ketiga, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan energi. Keempat, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari faktor global yang berada di luar kendali.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian Aceh, khususnya di sektor energi dan ekonomi produktif.

“Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis dan perubahan. Dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, kita akan mampu melewati setiap tantangan,” kata Wali Nanggroe.[]

Artikel Wali Nanggroe Minta Rakyat Aceh Jaga Stabilitas Sosial dan Energi di Tengah Dinamika Global pertama kali tampil pada Beaktual.

Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka organisasi secara langsung oleh Gubernur kepada Ketua Umum DPP Muda Seudang terpilih, Agam Nur Muhajir.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, Ketua DPR Aceh, Zulfadli serta unsur Forkopimda terkait.

Dalam sambutannya, H. Gubernur Muzakir Manaf menekankan bahwa amanah yang diemban oleh pengurus baru merupakan tanggung jawab besar, terutama dalam menggerakkan peran pemuda untuk pembangunan Aceh di masa depan.
“Muda Seudang memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi generasi muda. Kami berharap organisasi ini mampu menjawab tantangan zaman dengan pemikiran yang maju dan solutif,” ujar Gubenur Aceh, H. Muzakir Manaf.

Sapaan akrab Mualem ini juga menyoroti motto organisasi, “Sapue khen sapue pakat keu Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan”. Menurutnya, nilai tersebut merupakan penegasan pentingnya persatuan langkah dalam membangun daerah.

Dalam arahannya, Gubernur memaparkan sejumlah poin krusial yang diharapkan menjadi fokus utama peran Muda Seudang ke depan. Ia menekankan agar organisasi ini mampu menjadi motor perubahan dengan bergerak aktif dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Rencong.

Selain itu, Muda Seudang diharapkan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global. Terakhir, Gubernur berharap organisasi ini dapat memosisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta mengawal pembangunan Aceh yang berkelanjutan. Gubernur turut mengajak seluruh kader untuk menjaga integritas dan memperkuat kapasitas diri. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sangat terbuka untuk bersinergi dengan seluruh elemen kepemudaan.

“Jaga integritas dan kedepankan kolaborasi. Semoga Muda Seudang memberi kontribusi nyata bagi Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang,” pungkas Gubernur. []

Artikel Lantik Pengurus DPP Muda Seudang, Gubernur Mualem: Pemuda Harus Jadi Motor Perubahan Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir usai menghadiri welcome Dinner bersama para peserta International Conference on Natural and Human Disaster, yang diselenggarakan oleh International Union of Architects, di salah satu cafe di kawasan Lhok Nga, Jum’at (17/4/2026) sore.

“Pemerintah dan seluruh masyarakat Aceh tentu sangat mengapresiasi peran nyata para arsitek pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Tas peran saudara semua, Aceh kini bangkit dan menjadi lebih baik pembangunannya,” ujar Kak Na.

“Namun, peran para arsitek tentu tidak boleh berhenti di situ, karena kehidupan terus berlanjut dengan sangat dinamis. Menurut kami, peran arsitek sangat diperlukan sesuai zaman, sepanjang zaman. Seperti saat ini, para arsitek tentu menghadapi tantangan nyata, bagaimana merumuskan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ramah lingkungan serta pembangunan yang tanggap dan tangguh bencana,” sambung Kak Na.

Kak Na optimis, kehadiran para arsitek se-Asia pada konferensi internasional ini mampu merumuskan sebuah konsep pembangunan kekinian, konsep pembangunan sesuai perkembangan zaman futuristik dan tetap ramah lingkungan.

Untuk diketahui bersama, tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah International Conference on Natural and Human Disaster. Dipilihnya Aceh sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan bentuk penghormatan bagi para korban dan penyintas yang selamat, serta sebagai media ajar dan sarana pengingat bagaimana sumbangsih besar para arsitek pada proses kebangkitan kembali sebuah daerah pasca bencana.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na juga mengajak para peserta untuk turut mempromosikan keindahan alam, keamanan, kenikmatan kuliner dan keramahan masyarakat Aceh, sekembalinya para peserta ke negara masing-masing.

“Pasca tsunami, kunjungan wisatawan ke Aceh menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Dari sektor ini lahir industri kreatif skala kecil. Karena itu, kami berharap para peserta dapat menjadi duta yang akan mempromosikan potensi pariwisata Aceh sekembalinya mereka ke negara masing-masing,” pungkas Kak Na.

International Conference on Natural and Human Disaster dihadiri oleh para arsitek dan mahasiswa se-Asia dan akan berlangsung hingga 19 April mendatang di Hermes Palace Hotel. []

Artikel Kak Na: Pemerintah Aceh Apresiasi Peran Arsitek pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami pertama kali tampil pada Beaktual.

Pertemuan tersebut salahsatunya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang transparan, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris mengatakan, dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. M Raviq, sementara Safrizal turut didampingi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Keduanya membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga penguatan infrastruktur dan ekonomi daerah.

Wali Nanggroe menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk membuka akses informasi hasil eksplorasi kepada publik. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang dinilai tidak produktif serta penertiban aktivitas ilegal.

“Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.

Pada aspek rehabilitasi dan rekonstruksi, disepakati relokasi masyarakat terdampak bencana dilakukan secara terencana di kawasan aman, disertai penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas komunal yang memadai. Pemerintah juga akan menetapkan zona larangan pembangunan di wilayah rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.

“Selain itu, peran lembaga adat ditekankan sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dalam menjaga kohesi sosial dan memastikan pendekatan berbasis kearifan lokal,” tegas Wali Nanggroe.

Di sektor infrastruktur, pertemuan tersebut menyoroti urgensi percepatan proyek strategis nasional, khususnya pembangunan jalan tol dan pelabuhan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Upaya ini akan diperkuat melalui penyusunan masterplan pembangunan Aceh pascabencana yang terintegrasi dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam perspektif ekonomi, investasi yang masuk ke Aceh harus berorientasi pada nilai tambah, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta penguatan sistem keuangan daerah,” sebut Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe juga menyoroti pentingnya peningkatan integritas dan efektivitas birokrasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik sebagai prasyarat percepatan pembangunan.[]

Artikel Terima Kunjungan Kaposwil PRR, Wali Nanggroe Minta Penanganan Menyeluruh Aceh Pasca Bencana pertama kali tampil pada Beaktual.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada data sosial ekonomi nasional (DTSEN), sehingga penerima manfaat JKA benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan.

“Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis 2 April 2026.

Ia menambahkan, kebijakan penyesuaian ini pada dasarnya justru memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan, karena memastikan program JKA benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dapat terwujud, sehingga bantuan tidak lagi tersebar secara umum, melainkan fokus kepada kelompok yang layak menerima.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini juga merupakan konsekuensi dari penurunan Dana Otonomi Khusus Aceh sejak tahun 2023, dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Penurunan ini berdampak pada kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan penguatan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam program JKA.

Terkait desil, dijelaskan bahwa Desil digunakan Kemensos untuk mengurutkan kesejahteraan dari Desil 1 (paling tidak mampu) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Penentuan dilakukan berdasarkan variabel sosial ekonomi seperti aset, kondisi rumah, pendidikan dan pekerjaan anggota keluarga, serta jumlah tanggungan. Dasar hukumnya tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 dan bersumber dari DTSEN.

Desil 1 masuk 10% terbawah (sangat miskin), Desil 2-4 tergolong miskin hingga rentan miskin, Desil 5-6 kelompok menengah bawah, sedangkan Desil 7-10 termasuk 30% kelompok paling sejahtera. Semakin tinggi desil, semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Berdasarkan data, jumlah masyarakat dalam kategori desil 8 hingga 10 di Aceh mencapai 953.395 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106.066 jiwa merupakan ASN yang telah dijamin melalui skema kepesertaan pekerja, serta 23.415 jiwa merupakan non-ASN dengan penyakit kronis yang tetap menjadi prioritas pelayanan. Dengan demikian, terdapat 823.914 jiwa yang dikategorikan mampu dan tidak lagi menerima bantuan iuran.

Namun demikian, sesuai dengan Pergub Aceh no 2 tahun 2026 Pasal 7 ayat 1 huruf c dan d, Pemerintah Aceh memastikan bahwa perlindungan tetap diberikan bagi seluruh masyarakat dalam kondisi tertentu, seperti penderita penyakit katastropik, penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa, tetap dijamin pembiayaannya melalui JKA, tanpa melihat klasifikasi desil.

“Pada prinsipnya, tidak ada masyarakat yang ditinggalkan. Kelompok rentan tetap menjadi prioritas, termasuk mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus,” lanjutnya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. Masyarakat yang tergolong mampu didorong untuk beralih menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan, sehingga cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Aceh tetap terjaga.

Saat ini, dari sekitar 5,6 juta penduduk Aceh, sebanyak 5,2 juta jiwa telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dengan berbagai skema pembiayaan, termasuk sekitar 1,3 juta peserta JKA dan 2,8 juta peserta JKN.

Lebih lanjut, Pemerintah Aceh juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan sanggahan atau pembaruan data apabila terdapat ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Status desil bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi riil di lapangan.

“Jika ada masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan klasifikasi desilnya, silakan melakukan pembaruan data melalui pemerintah gampong. Pemerintah akan memastikan proses ini berjalan terbuka dan adil,” ujarnya.

Selain itu, bagi masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan namun membutuhkan layanan kesehatan, tetap dapat melakukan reaktivasi kepesertaan PBI-JK saat akan berobat, dengan kewajiban melakukan pembaruan data dalam periode yang ditentukan.

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keberlangsungan program JKA sebagai bagian dari perlindungan sosial di sektor kesehatan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan fiskal daerah. []

Artikel Wagub Aceh: JKA Tetap Berjalan, Penyesuaian Dilakukan Agar Lebih Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Beaktual.

Apresiasi tersebut disampaikan istri Gubernur Aceh itu, saat meninjau hasil renovasi total Galery Dekranasda Aceh, yang berada di komplek Taman Ratu Syafiatuddin, Selasa (31/3/2026) sore.

“Nyoe bereh. Lage nyoelah galery (ini beres/keren. Seperti inilah seharusnya galery)” ucap perempuan yang akrab disapa Kak Na itu singkat, sesaat usai memasuki Galery Dekranasda Aceh.

Meski masih belum berisi pajangan hasil kerajinan, namun desain kekinian GakeryDekranasda pasca renovasi benar-benar terlihat modern, nyaman dan estetik.

Kak Na optimis, nuansa baru Galery Dekranasda Aceh akan semakin menarik minat para wisatawan yang datang dan ingin berbelanja berbagai produk kerajinan khas Bumi Serambi Mekah.

Untuk itu, produk yang dipajang di Galery Dekranasda Aceh harus pula hasil kerajinan pilihan dengan kualitas pengerjaan yang baik, tapi serta benar-benar mencerminkan nilai ke-Acehan.

“Bang Darma sudah bisa menghubungi pengurus Dekranasda kabupaten dan kota untuk segera mengirimkan hasil kerajinan terbaik karya para pengrajin se-Aceh. Harus hasil kerajinan pilihan dan tentu saja dengan hasil pengerjaan dan kualitas terbaik serta mencerminkan ciri khas Aceh,” kata Kak Na.

Menanggapi permintaan Ketua Umum, Ketua Harian Dekranasda Aceh mengaku siap dan akan segera berkoordinasi dengan pengurus Dekranasda kabupaten dan kota se-Aceh.

“Saat ini kita masih melakukan sentuhan akhir pada proses renovasi galery. Sesuai permintaan Ibu Ketum, kami tentu akan segera menindaklanjuti hal tersebut, agar saat proses renovasi selesai, galery bisa segera kita isi dengan berbagai hasil kerajinan khas yang mewakili 23 kabupaten dan kota se-Aceh,” ujar Darma.

Selain area pajang, Galery Dekranasda Aceh juga dilengkapi dengan area khusus yang bisa disulap sebagai ruang rapat, dapur bersih serta tentu saja toilet.

Pada pertemuan tersebut, Kak Na turut didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Malahayati serta jajaran pengurus Dekranasda Aceh lainnya. []

Artikel Kunjungi Galery Dekranasda Aceh, Kak Na: Nyoe Bereh! pertama kali tampil pada Beaktual.

Apel tersebut diikuti oleh seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), para pejabat struktural, serta aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Dalam amanatnya, Sekda menyampaikan bahwa momentum pasca Idul Fitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperbarui semangat pengabdian sebagai aparatur pemerintah. Ia mengajak seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja, memperkuat disiplin, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Momentum ini hendaknya kita maknai sebagai ajakan untuk memacu kembali kinerja, memperkuat disiplin, dan menjaga integritas dalam setiap tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekda membacakan pesan pimpinan Pemerintah Aceh.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, guna memastikan target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Sekda turut mengingatkan perlunya penguatan sinergi lintas sektor, khususnya dalam upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana, agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit.

“Bekerjalah dengan lebih cepat, lebih cermat, dan lebih berdampak, agar hasil kerja benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh,” lanjutnya.

Mengakhiri amanat, Sekda atas nama pimpinan Pemerintah Aceh menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, seraya mengajak seluruh jajaran untuk saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan.

Usai pelaksanaan apel, Muhammad Nasir bersama seluruh kepala SKPA dan jajaran ASN langsung melaksanakan tradisi salam-salaman dan maaf-maafan dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. []

Artikel Sekda Aceh Pimpin Apel Perdana Pasca Idul Fitri pertama kali tampil pada Beaktual.