Hal itu seperti terungkap dalam pertemuan antara Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Mr. H.E. Vincent Piket, dengan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haytar, di Jakarta, Kamis 29 April 2021.

Kepala bagian (Kabag) Humas Wali Nanggroe Aceh M. Nasir, SIP, MPA menyampaikan keterangan, pertemuan tersebut merupakan kunjungan balasan Wali Nanggroe dimana sebelumnya pada Maret 2020 lalu Mr. Vincent datang langsung ke Meuligoe Wali Nanggroe di Aceh Besar.

“Ada banyak hal yang dibicarakan dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam di kediaman Mr. Vincent di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” kata M. Nasir seraya menambahkan, pada kesempatan itu secara khusus Mr. Vincent mempertanyakan perkembangan terkini Aceh.

Didampingi H. Muzakir Manaf alias Mualem selaku Ketua KPA-PA, dan Staf Khusus DR. M. Raviq, Wali Nanggroe menyampaikan informasi terkait perkembangan terkini, sekaligus sharing informasi dalam upaya membangun Aceh dari segala bidang pasca 16 tahun perdamaian.

“Pada prinsipnya kita tetap komit mempertahankan apa-apa yang telah digapai sesesuai perjanjian MoU Helsinki, dan tetap konsisten untuk memperjuangkan apa-apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak,” kata Wali Nanggroe kepada Mr. Vincent.

Sementara itu, senada dengan Wali Nanggroe, Mualem menyampaikan, pihaknya terus mendorong untuk tetap mengawasi dan mengadvokasi implementasi MoU Helsinki. “Agar perdamaian Aceh tetap berlangsung sesuai dengan kesepakatan,” kata Mualem menegaskan.

Mr. Vincent mengaku menyambut baik atas kunjugan Wali Nanggroe dan Mualem.

Selain mempertanyakan perkembangan terkini Aceh baik dari perdamaian, politik dan pembangunan, ia juga menyampaikan, sudah saatnya Aceh membangun dari berbagai sektor lebih maju lagi. “Diantaranya pertanian, perikanan, pendidikan, pembangunan.”[]

Artikel Kepada Wali Nanggroe, Uni Eropa Pertanyakan Perkembangan Aceh pertama kali tampil pada Beaktual.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum H. Muzakir Manaf, beberapa agenda yang dibahas antarala lain, Pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON Papua tahun 2021, persiapan rencana keberangkatan PON Papua tahun 2021, rencana pelaksanaan Prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh (Pra-PORA) 2021, dan rencana persiapan PORA Pidie 2022, serta rencana persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut.

“Kita telah menetapkan Saudara Drs. Bachtiar Hasan, M.Pd untuk melanjutkan tugas sebagai Ketua Pelatda di tahun 2021,” kata Mualem-sapaan akrab H. Muzakir Manaf yang didampingi Ketua Harian H. Kamaruddin Abu Bakar dan Sekum M. Nasir, SIP, MPA.

Pada rapat yang diikuti oleh seluruh pengurus KONI Aceh baik yang baru bergabung hasil restrukturisasi organisasi tahun 2021, dan pengurus lama, Mualem menekankan agar Pelatda tahun 2021 sebagai persiapan menuju PON Papua harus berjalan dengan lancar. “Tidak boleh ada kendala apapun bagi atlet saat berlatih,” tegas Mualem.

“Mohon disiapkan apasaja yang diperlukan terkait Pelatda, keberangkatan kontingen, dan Pra-PORA yang akan kita laksanakan pada tahun ini dan PORA tahun 2022. Juga persiapan perencanaan PON Aceh-Sumut tahun 2024. Jangan cilet-cilet!” tegas Mualem.

Pada kesempatan tersebut, Mualem juga melaporkan hasil pertemuan dirinya bersama Menpora RI dengan Menteri PUPR beberapa waktu lalu. “Intinya mereka (PUPR) sangat setuju. Saya meminta dibangun sport center sebagai stadion utama PON 2024, plus kolam renang yang berstandar nasional,” jelas Mualem.

Sementara itu Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar meminta kepada pengurus hasil restrukturisai yang telah disahkan lewat SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor 14 tahun 2021 dapat segera menyusun program-program, baik sebagai pendukung pelaksanaan Pelatda, keberangkatan kontingen, Pra-PORA, PORA Pidie dan Tuan Rumah PON Aceh-Sumut.

“Juga jangan lupa, tahun 2023 Aceh Tuan Rumah Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera,” kata Abu Razak—sapaan akrab H. Kamaruddin Abu Bakar—mengingatkan.

Sekum KONI Aceh M. Nasir, SIP, MPA menjelaskan, Pelatda KONI Aceh tahun 2021 telah dimulai sejak 1 Februari 2021, yang dibagi dalam dua prioritas, dengan pelaksanaan secara bertahap. Untuk tahap pertama, atlet dan pelatih dari 16 Cabor prioritas pertama akan menjalani Pelatda selama delapan bulan.

Untuk tahap kedua, dimulai 10 Februari 2021 sebanyak tiga cabor beregu akan melaksanakan Pelatda selama lima bulan desentralisasi dan tiga bulan sentralisasi. Sementara prioritas kedua sebanyak delapan Cabor perorangan akan memulai Pelatda di tanggal 1 Maret hingga tujuh bulan kedepannya.

“Keseluruhan Pelatda akan berakhir pada 28 September 2021. Sebelum memasuki Pelatda, keseluruhan atlet wajib mengikuti swab antigen, dan menerapkan protokol kesehatan saat berlatih,” kata M. Nasir.

Terkait, dukungan persiapan PORA Pidie, M. Nasir menjelaskan, KONI Aceh telah melakukan pendampingan kepada Pemkab Pidie dan KONI Pidie, khususnya terkait pembangunan sarana dan prasarana. Disamping itu KONI Aceh juga telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PRA-PORA Tahun 2021 untuk 36 Cabor, sebagaimana telah ditetapkan dalam RAT KONI Aceh Tahun 2020.

“Agar dukungan dapat dilakukan secara efektif, KONI Aceh juga mempertimbangkan untuk membentuk Tim dukungan Persiapan PORA Pidie, yang terdiri dari Pengurus KONI Aceh yang dipilih oleh Pimpinan,” kata M. Nasir.

Sedangkan terkait, persiapan perencanaan Tuan Rumah PON 2024, tambah M. Nasir, KONI Aceh secara konsisten terus mendorong Pemerintah Aceh agar menyiapkan sarana dan prasarana. Disamping secara khusus juga melakukan koordinasi dengan Ketum KONI Pusat, Menpora RI dan Menteri PUPR terkait rencana pembangunan Main Stadium dan Venue-venue pendukung lainnya.

“Untuk dukungan tersebut KONI Aceh akan membentuk Tim Sekber PON dan Tim Dukungan Persiapan PON Aceh Sumut tahun 2024,” kata M. Nasir.[]

Artikel Pleno Perdana KONI Aceh, Bahas Pelatda Hingga Persiapan Tuan Rumah PON pertama kali tampil pada Beaktual.

Mualem—sapaan akrab H. Muzakir Manaf datang bersama Menteri Pumuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. “Ya, bersama Menpora kemarin kita telah mengadakan pertemuan dengan Menteri PUPR di Kampus PUPR,” kata Mualem, Selasa 2 Januari 2021.  

Pada pertemuan tersebut, Menteri PUPR Basuki didampingi Sekjend Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Direktur Prasarana Strategis Iwan Suprijanto.

Pada kesempatan itu, kata Mualem, sebagaimana hasil diskusi sebelumnya dengan Menpora, ia mengusulkan agar Kementrian PUPR membangun stadion utama yang akan digunakan untuk gelaran PON XXI tahun 2024 mendatang. “Saya meminta agar dibangun sport center yang di dalamnya ada stadion,” kata Mualem.

Stadion tersebut, tambah Mualem, yang representatif, berstandar FIFA, yang bisa digunakan untuk pertandingan sepakbola PON Aceh-Sumut, serta pertandingan sepakbola lainnya, baik level nasional dan internasional, juga sekaligus sebagai tempat pembukaan PON XXI tahun 2024 nanti.

Sebagaimana diketahui, pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 nanti akan dilakukan di Aceh. Selain itu, telah disepakati juga bahwa untuk cabang olahraga sepakbola, seluruh rangkaian pertandingan mulai dari penyisihan hingga babak final juga digelar di Aceh.

Sebelumnya, pada 22 Januari 2021, Mualem bersama Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin juga telah melakukan pertemuan dengan Menpora untuk membahas persiapan PON XXI Aceh-Sumut. Pada pertemuan tersebut, Menpora meminta kepada Aceh untuk menyusun master plan PON 2024.

Menanggapi kunjungan Mualem dan Menporan Zainuddin Amali, sebagaimana yang disiarkan di website Kementerian PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya siap membantu persiapan PON Aceh-Sumut 2024. “Tetapi untuk kepastian pelaksanaannya tetap menunggu Instruksi Presiden (Inpres),” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menambahkan,  untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN.

“Pemerintah Daerah susun dulu master plan-nya, infrastruktur apa saja yang akan di bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian infrastruktur apa saja yang menggunakan anggaran daerah, mana yang menggunakan anggaran pusat,” kata Menteri Basuki.  

“Harus ada perencanaannya, ada masterplan. Tanpa itu kita tidak tahu apa yang akan dibantu oleh Kementerian PUPR. Nah, nanti dari masterplan itu disampaikan.”

Dari KONI Aceh, Mualem menambahkan, usai pertemuan dengan Menteri PUPR pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi terkait persiapan menuju PON Aceh-Sumut tahun 2024. “Dengan semua pihak, kita akan terus lakukan koordinasi, baik dengan KONI Pusat, Menpora, DPR RI, DPRA, Pemerintah Aceh, dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Mualem.[]

Artikel Mualem Temui Menteri PUPR, Bahas Infrastruktur PON 2024 pertama kali tampil pada Beaktual.