Tahun telah berganti. Dengan beralihnya tahun dari 2020 ke 2021 maka sudah setahun lebih Zainudin Amali mengemban tugas sebagai Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) sejak ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, 23 Oktober 2019. Dia mampu lulus ujian sehingga tidak tergeseser atau bahkan tergusur saat Presiden melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020) lalu. Namun mampukah dia melewati ujian tahun ini karena tantangan  super berat telah menanti setahun ke depan.  

Belum mereda apalagi berakhirnya pandemi virus corona (Covid-19) akan menjadi tantangan tersendiri bagi Menpora untuk terus menggelorakan semangat berolahraga di Tanah Air setelah hampir semua kegiatan olahraga mati suri dalam setahun ini. Segala instrument di Kementrian Pemuda Dan Olahraga harus  terus digerakkanuntuk membangkitkan semangat berolahraga dan bila mungkin bisa menggelar aktivitas olahraga dengan tetap menerapkan  protokol kesehatan yang ketat seperti yang sudah terjadi di beberapa negara di Eropa. Dengan demikian, olahraga akan mampu menunjukkan diri sebagai garda terdepan dalam memperteguh optimisme bangsa menghadapi Covid-19. 

Hal itu patut menjadi prioritas Menpora karena pada tahun 2021 Indonesia akan menyelenggarakan dan menghadapi pesta  olahraga yang langsung bersentuhan dengan rohnya olahraga yaitu prestasi. Di tahun ini akan  ada Olimpiade Tokyo, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dan SEA Games Vietnam. Dari pesta olahraga-pesta olahraga inilah tolok ukur keberhasilan Menpora dalam pembinaan dan peningkatkan prestasi diuji. 

Pada Olimpiade Tokyo, bisakah Indonesia bukan saja mempertahankan namun juga meningkatkan tradisi emas dan perolehan medali. Kemudian pada SEA Games Vietnam bisakah Indonesia melonjakan peringkat dan tidak hanya puas berlabuh di luar tiga besar. Bahkan sebagai mantan raksasa olahraga Asia Tenggara, menempati posisi di luar dua besar seharusnya dinilai sebagai kegagalan meskipun perolehan medali meningkat dari sebelumnya sehingga bisa terus melecut semangat untuk menjadi yang terkuat di pesta olahraga regional ini terus berkobar.

Pelaksanaan PON Papua tidak bisa dipandang enteng atau dilupakan dengan alasan fokus pada olimpiade dan SEA Games. PON yang untuk pertama kali digelar di provinsi ujung Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu mendapat perhatian serius. Setelah pelaksanaannya ditunda dari tahun lalu dengan alasan pandemi Covid-19 maka karena pandemi belum juga menyurut, Menpora sudah harus ambil ancang-ancang untuk mempertimbangkan apakah PON tetap dilaksanakan tahun ini? Langkah ini untuk mengantisipasi waktu persiapan atlet yang ideal sehingga PON Papua benar-benar menjadi PON prestasi. Belum lagi bila tetap dilaksanakan tahun ini akan sangat berdekatan dengan SEA Games Vietnam sehingga juga berpengaruh pada konsentrasi dan puncak prestasi atlet. 

Konsentrasi Menpora juga tertuju pada event lainnya yang tidak kalah penting dan terhitung padat.  Ada Asian Indoor and Martial arts Games pada April-Mei mendatang, Paralimpik Tokyo 2020 (Juli-Agustus). Pada bulan Agustus 2021, Indonesia bakal mengikuti ASEAN Para Games dan Islamic Solidarity Games. Bergeser ke bulan September, ada Hari Olahraga Nasional atau Haornas dan World Beach Games. Setelah itu di bulan Oktober ada event yang berkaitan dengan PON yaitu  Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Pelajar Paralimpik Nasional (Pepapernas). Bergeser ke November, Indonesia juga akan mengikuti Asian Youth Games dan   balapan MotoGP. Pada bulan Desember sebagai penutup ada ASEAN Para Games 2021 di Hanoi, Vietnam.

Indonesia juga seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola U-20 pada Mei-Juni 2021. Namun karena Covid-19 maka FIFA membatalkan pelaksanaan itu. Event ini ditunda sampai tahun 2023. 

Dari deretan event itu Indonesia akan menjadi tuan rumah World Beach Games dan MotoGP yang akan dilaksanakan di  Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menjadi tuan rumah kegiatan olahraga dunia harus dijawab dengan kesiapan yang terbaik sehingga akan mengibarkan nama Indonesia di tingkat internasional. Akan bertambah lengkap bila dalam perhelatan ini Indonesia juga mampu menorehkan prestasi membanggakan sehingga tidak sekadar menjadi tuan rumah yang baik saja.

Harmonisasi 

Di luar kejuaraan dan pesta olahraga yang akan menguji prestasi Indonesia itu Menpora juga mendapat tugas yang tidak kalah beratnya. Sesuai dengan janjinya di awal menjabat, Menpora dituntut untuk lebih mengejewantahkan harmonisasi dalam dunia olahraga di Tanah Air untuk mempercepat peningkatan prestasi. Menpora sudah menyatakan akan menjaga hubungan yang baik antara Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, dan National Olympic Committee (NOC) of Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Namun janji ini belum terealisasi secara nyata di lapangan karena belum adanya pengaturan yang jelas tentang penerapannya. 

Di sinilah patut dipertimbangkan adanya surat keputusan bersama (SKB) yang mengatur penerapan harmonisasi ini. Dengan adanya SKB ini janji harmonisasi Menpora itu bisa diterapkan dengan nyata di lapangan sehingga tidak hanya sekadar janji di bibir saja. Masalah harmonisasi ini sudah pernah didengungkan oleh Menpora pendahulu Zainudin Amali namun tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak mengherankan bila soal harmonisasi ini hanya janji-janji belaka sehingga “jangan ada dusta di antara kita” kerap mencuat saat pembentukan, pembinaan dan pengiriman kontingen Indonesia harus dilakukan. 

Melihat ke tingkat cabang olahraga, masalah harmonisasi ini juga masih dalam tahap slogan saja. Buktinya masih ada perpecahan dalam kepengurusan induk organisasi cabang olahraga yang sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga mengorbankan para atlet. Dapat disebutkan induk organisasi cabor yang mengalami perpecahan antara lain terjadi di tenis meja (PTMSI), balap sepeda (ISSI), kempo (Perkemi). Menpora bersama KONI Pusat harus memberikan perhatian dan memanggil cabor yang bermasalah ini bahkan jika perlu mengeluarkan peringatan keras untuk mengakhiri perpecahan. Jika dibiarkan berlarut-larut maka akan bisa menjalar ke cabor-cabor yang lain. 

Permasalahan harmonisasi ini akan menjadi kunci utama dalam tata kelola olahraga nasional yang diminta dengan tegas oleh Presiden Jokowi untuk dilaksanaka dan bahkan dirombak total. Pada puncak Hari Olahraga Nasional XXXVII Tahun 2020, Presiden yang menghadiri acara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020), mengatakan,  untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional, tata kelola dan manajemen serta ekosistem olahraga nasional harus ditinjau ulang secara menyeluruh. Sinergi pembinaan atlet oleh lembaga, organisasi cabang olahraga, hingga pemerintah harus dipererat. Tingkatkan sinergi antara organisasi cabang olahraga sampai ke Kemenpora. 

Kepala Negara meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengajak semua pihak terkait dalam merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran. Presiden juga meminta laporan terkait hal tersebut sesegera mungkin. 

Menpora perlu memperhatikan secara serius masalah harmonisasi dan sinergisitas dalam merancang ulang sistem pembinaan atlet secara besar-besaran ini. Bukan saja karena ini permintaan dan akan segera ditagih Presiden namun juga mengingat masih ada keluhan dari beberapa induk organisasi cabang olahraga (Pengurus Besar/Pengurus Pusat) tentang belum ada gerakan nyata yang dilakukan oleh Kemenpora agar arahan tersebut dilaksanakan segera. Selain banyak PB/PP yang merasa kesulitan untuk bertemu dengan Menpora. 

Forum Komunikasi Induk Cabor Indonesia dalam diskusi yang diikuti 15 Cabor yakni PP-IJBA (Jet ski), PP-Persambi (Sambo), PB-Porlasi (Layar), PP-PTMSI (Tenis Meja), PB IPSI (Pencak Silat)  PB-JI (Jujitsu), PB-Fopi (Petanque), PB-PODSI (Dayung), PB-Persani (Senam), PB POBSI (Biliard) PB Perbasi (Basket), PB-Perkemi (Kempo), PB-MPI (Modern Pentathlon), PB-Pelti (Tenis Lapangan) dan PB-Porgatsi (Gateball) mempertegas masalah tersebut.  Forum menyarankan agar Menpora dapat secara rutin melakukan komunikasi /pertemuan dengan seluruh induk cabor yang ada. Sebenarnya telah ada tradisi pertemuan rutin dilakukan oleh Menpora sebelumnya sehingga banyak cabor yang sampai hafal wajah sang Menpora .

Beratnya ujian tahun ini  dan tantangan harmonisasi itu maka Menpora tentu tidak bisa memikul beban sendiri. Mendengar serta menerima masukan-masukan dari para pengurus induk cabor dan seluruh stakeholeder olahraga Indonesia dalam rangka bersinergi untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Meskipun, menurut Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Nomor 3 Tahun 2005 pasal 13 Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Namun bila tetap dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpora maka sejarah lama yang buruk ketika olahraga menjadi ladang korupsi bisa terulang lagi. 

Padahal, Menpora Zainudin Amali sudah membuat langkah bersejarah dengan mengantar Kemenpora meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini untuk pertama kalinya terjadi  setelah 10 tahun. Prestasi membanggakan ini akan sukar dipertahankan bila Menpora tidak lagi mau menerima masukan dan apalagi transparan dari dan kepada para cabang olahraga khususnya dan para stakeholder olahraga di Tanah Air. Semua tentu tidak ingin sejarah buruk terulang lagi.[]

• Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang Kartu UKW Utama, Ketua Siwo PWI Pusat

Sumber | Suarakarya.id

Artikel Tahun Ujian Terberat Menpora pertama kali tampil pada Beaktual.

Pesta olahraga empat tahunan yang awalnya akan berlangsung pada 20 Oktober-2 November 2020 diputuskan untuk diundur ke Oktober 2021. Penundaan itu diumumkan pada 23 Maret 2020 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Keputusan penundaan disepakati dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo. “Bapak presiden memutuskan pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI yang digelar pada bulan Oktober ditunda menjadi Oktober 2021,” kata Menpora.

Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan penangguhan, di antaranya kesiapan atlet yang terganggu serta pengerjaan venue yang terhambat akibat pandemi COVID-19 yang saat itu baru masuk Indonesia.

Situasi tersebut cukup berat karena pembangunan semua arena yang direncanakan digunakan untuk berbagai pertandingan cabang olahraga di PON Papua pun jelas tak bisa diteruskan.

Belum lagi, distribusi bahan dan barang yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan karena adanya pemberlakuan penutupan (lockdown) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua saat itu. Pemerintah dan seluruh pihak terkait pun pada akhirnya sepakat untuk menunda pelaksanaan PON edisi ke-20 itu.

Penundaan PON XX Papua ini menjadi cerita tersendiri, sebab sejarah mencatat ini kali pertama ajang empat tahunan itu ditunda.

Dalam Ensiklopedia Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, penyelenggaraan pekan olahraga nasional sebelumnya sempat satu kali dibatalkan. PON Jakarta 1965 merupakan penyelenggaraan PON VI yang rencananya berlangsung mulai 8 Oktober- 10 November 1965 di kompleks Gelora Bung Karno.

Sayangnya, PON 1965 terpaksa dibatalkan lantaran situasi keamanan nasional yang tidak memungkinkan pasca terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada 1 Oktober 1965 silam.

Padahal banyak yang memperkirakan PON 1965 dapat berjalan dengan sukses mengingat fasilitas dan sarana olahraga serta pendukungnya yang tersedia sudah cukup lengkap dan pernah digunakan dalam Asian Games 1962 dan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) atau Hari Pesta Olahraga Negara Berkembang pada 1963.

Pembangunan Jalan Terus

Sebelum diputuskan ditunda, proses pembangunan venue PON Papua per Maret 2020 sebetulnya sudah banyak yang hampir selesai.

Ada empat arena yang dibangun, yakni Istora Papua Bangkit yang pembangunannya sudah mencapai 82,95 persen, Stadion Akuatik 80,87 persen, dan arena cricket dan lapangan hockey 92,14 persen. Venue tersebut awalnya ditargetkan selesai pada Juni hingga Juli 2020.

Meski PON Papua diputuskan ditunda, pemerintah tetap terus mengebut pembangunan venue agar tetap berjalan.

Sempat terhambat memang, namun nyatanya pembangunan sejumlah arena pertandingan olahraga untuk PON Papua bisa rampung sesuai target pada Juli 2020.

Arena pertandingan yang telah selesai dibangun secara fisik, yakni arena akuatik di kawasan Olahraga Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, serta arena kriket dan lapangan hoki (indoor dan outdoor) di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu.

Selain pembangunan yang jalan terus, penundaan selama satu tahun juga tak mengendurkan semangat panitia untuk memulai lagi hitung mundur 362 hari menuju pelaksanaan PON Papua digelar pada 2-14 Oktober 2021.

Hitung mundur yang juga dilangsungkan bersamaan peresmian Stadion Lukas Enembe, Papua pada 23 Oktober itu menandai kesiapan Bumi Cenderawasih sebagai tuan rumah kejuaraan multi event terbesar di Tanah Air itu.

Demi suksesnya penyelenggaraan PON yang untuk pertama kalinya bakal digelar di Papua, Pemerintah Provinsi Papua telah menghabiskan dana APBD lebih dari Rp3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal digunakan untuk PON 2021.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga tahun anggaran, yakni 2016 sebesar Rp228,6 miliar, 2017 sebesar Rp447,2 miliar, 2018 Rp879,3 miliar, Rp2,2 triliun pada tahun 2019, dan Rp2 triliun dalam APBD 2020.

Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua yang pelaksanaannya diundur hingga Oktober tahun depan.

Ribut-ribut 10 Cabang Olahraga Tercoret

Seiring dengan perjalanan penundaannya, PON Papua juga punya cerita lain dengan menghadirkan polemik terkait keputusan pencoretan 10 cabang olahraga dari multi ajang empat tahunan itu.

Kesepuluh cabang olahraga yang dicoret, yaitu balap sepeda, tenis meja, bridge, gateball, ski air, boling, dansa, petanque, woodball, dan golf.

PON Papua hanya akan mempertandingkan 37 dari 47 cabang yang sudah ditetapkan. Pemangkasan itu menuai protes dari sejumlah pengurus induk cabang olahraga.

Sempat muncul ide agar kesepuluh cabang tercoret itu digelar di provinsi lain. Jawa Timur menjadi satu-satunya nama yang muncul disebut-sebut bersedia menjadi tuan rumah pendamping. Namun jelas tuan rumah Papua secara tegas menolak ide tersebut.

Lagi pula, hal itu akan menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Dalam salah satu poin pasal disebutkan bahwa PON hanya digelar di satu provinsi.

“PON XX tahun 2021 itu hanya akan digelar di Bumi Cenderawasih, tidak ada provinsi lain. Semua pihak harus hormati keputusan presiden,” kata Sekretaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya.

Menurut Kenius, Presiden Joko Widodo lah yang memutuskan untuk menguragi jumlah cabang olahraga yang akan dimainkan di PON. Keputusan tersebut sesuai dengan kemampuan Provinsi Papua.

Selain itu, berdasarkan SK dari KONI Pusat terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON Papua juga telah ditetapkan ada 37 dengan 56 disiplin cabang olahraga, 679 nomor pertandingan/perlombaan, dan kuota atlet sebanyak 6.442 orang.

Banyak pihak yang mengharapkan dengan keputusan penundaan PON ini dapat membuka peluang agar kesepuluh cabang olahraga itu dapat dipertandingkan di Papua. Alasannya, para atlet selama ini telah menghabiskan waktu untuk berlatih demi tampil di PON yang merupakan puncak prestasi olahraga tingkat nasional.[]

Sumber | Tempo.co

Artikel Kaleidoskop 2020: PON Papua, Cerita Penundaan dan Kontroversi Cabang Tercoret pertama kali tampil pada Beaktual.

Jayapura, Beaktual.com –  Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 akan menggelar Chefs de Mission (CdM) ke II pada bulan Februari 2021 mendatang. CdM Meeting ke II ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai hal terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Bumi Cenderawasih.

Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda kepada wartawan disela-sela syukuran Natal dan Tahun Baru di kediamannya, akhir pekan kemarin menjelaskan, seiring mendekatnya PON membuat panitia  terus berbenah. Selain venue, hal-hal non teknis juga menjadi fokus dari PB PON.

Jadi, kalau tidak ada perubahan jadwal, pada bulan Februari itu sudah CdM Meeting kedua, dimana kita akan mengundang seluruh CdM peserta PON dari seluruh provinsi se Indonesia, dan menjelaskan kesiapan Papua sebagai tuan rumah multievent tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam beberapa waktu kedepan kita mereview semua kegiatan yang ada pada masing-masing bidang di PB PON.  “Kami akan mengecek semua kegiatan yang ada di masing-masing bidang apa yang sudah dikerjakan dan belum, sehingga pada CdM Meeting kita paparkan semua soal kesiapan PON,” tegasnya.

Yunus Wonda menambahkan, pada tahun 2021 yang menjadi agenda prioritas Ppanitia adalah pengadaan peralatan, jika semua sudah dilelang, maka barang akan tiba dan langsung pasang di masing-masing venue.

“kita punya waktu untuk menyiapkan kebutuhan PON hanya sampai bulan Agustus  dan September,  kalau venue sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Selain peralatan, akomodasi dan konsumsi pun menjadi program prioritas dari PB PON Papua. “Kita akan selesaikan semua agenda-agenda besar pada PB PON, sehingga semua kesiapan PON di masing-masing klaster diharapkan rampung 100 persen pada bulan Agustus,” tuturnya.

Lanjutnya, semua kegiatan yang dilakukan ini sebagai penanda bahwa Papua siap melaksanakan PON 2021. “Kami siap menyambut atlet dari seluruh Indonesia untuk bertanding di Papua, Papua Bisa”, katanya.

PON 2020 Papua bakal mempertandingkan 37 cabang olahraga pada 2-13  Oktober 2021 mendatang. PON akan digelar di empat klaster, yakni Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Merauke dan Kabupaten Mimika.[]

Sumber | ponxx2020papua.com

Artikel Februari, PB Akan Paparkan Kesiapan PON XX 2021 pertama kali tampil pada Beaktual.