Zainudin malahan mengaku tak tahu-menahu penunjukkan Nagita sebagai ikon dari pesta olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Menurut pemaparan Zainudin, keputusan itu murni diambil oleh pihak Panitia Besar (PB) PON Papua.

“Publik harus tahu, keputusan tentang penunjukkan ikon PON itu bukan oleh pemerintah pusat atau Kemenpora, apalagi dikait-kaitkan dengan Presiden (Joko Widodo). Sama sekali tidak. Kami tidak tahu-menahu dan ini adalah sepenuhnya keputusan PB PON,” jelas Menpora Zainudin Amali, saat melakukan konferensi pers virtual, Jumat 4 Juni 2021.

“Jadi, PB PON yang Ketua Umum (Ketum)-nya adalah Gubernur Papua (Lukas Enembe), kemudian dengan kewenangan mereka, mereka memutuskan ikon PON itu adalah Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad,” tegasnya.

Zainudin pun sadar dipilihnya Nagita demi mensosialisasikan ajang PON Papua ke masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi. Namun, menurutnya jauh lebih elok jika ikon PON XX itu datang dari putra-putri Papua.

Karena itulah, Zainudin akan berkomunikasi dengan pihak PB PON untuk mencari siapa sosok yang tepat untuk dijadikan ikon dari acara pesta olahraga tersebut. Menurut Zainudin, kontroversi seperti ini harus cepat ditanggapi karena masyarakat telah memberikan aspirtasi yang tentunya harus didengar.

“Reaksi yang muncul ada putra-putri yang merasa seharusnya lebih layak dimunculkan (menjadi ikon PON Papua). Saya kira, hal ini juga aspirasi dari masyarakat yang perlu diperhatikan. Saya akan komunikasi dengan PB PON supaya mempertimbangkan lagi (pemilihan Nagita sebagai ikon) daripada menjadi kontroversi yang berkepanjangan,” sambung Menpora RI tersebut.

Zainudin lantas akan berbicara dengan Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda untuk membahas terkait masalah penunjukkan Nagita sebagai ikon tersebut. Ia juga akan berbicara dengan pihak Raffi dan Nagita karena ia merasa kedua artis itu tidak salah.

Artikel Menpora Tepis Tunjuk Nagita Slavina Ikon PON Papua, Zainudin Amali: Kami Akan Cari Penggantinya pertama kali tampil pada Beaktual.

“Kalau ditunda atau dibatalkan, jangan lah. Ini malah nambah merusak mental atlet. Sudah seharusnya tahun lalu, tapi karena Covid-19, ditunda lagi. Apalagi kalau dibatalkan,” kata Erlangga.

Apalagi, tambah Erlangga, anggaran sudah disiapkan, kalau event empat tahunan ini ditunda lagi atau dibatalkan, bisa makin membengkak. “Anggaran dari Pemprov yang turun hanya Rp192 Miliar. Apalagi kalau PON ditunda. Tambah membengkak nanti,” tambah Erlangga.

Menurut Erlangga, dana Rp 192 Miliar, dengan asumi PON tetap dilaksanakan tahun 2021, dianggap masih minim. Apalagi, melihat medan di Papua, cukup besar. Serta target KONI Jatim untuk persiapan Puslatda dan event nanti, minimal Rp 300 Miliar.

“Rp192 miliar tidak mencukupi buat persiapan jelang PON. Awal kami sepakat Rp390 miliar cukup sampai PON, tapi untuk persiapan kita butuh Rp300 miliar karena akan ada program training camp luar negeri, try out, mendatangkan pelatih asing, dan macam-macamnya itu. Tapi ternyata yang disetujui Rp192 miliar sedangkan sisanya diberikan nanti untuk kebutuhan di Papua. Tentu ini akan berdampak, karena dana gak bisa digelontor di belakang,” jelas pria yang juga pernah mencalonkan menjadi Wakil Wali Kota Surabaya pada tahun 2005 ini.[]

Dikutip dari

Artikel KONI Jatim Berharap PON 2021 Papua Tetap Lanjut pertama kali tampil pada Beaktual.

Dukungan disampaikan seiring pengiriman 400 prajurit dari Pasukan Setan untuk mengamankan situasi di Papua.

“Bahwa turunnya Pasukan Setan adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memerangi KKB di Papua. Hal itu juga senada dengan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menetapkan KKB sebagai kelompok teroris,” tegas Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama kepada wartawan, Kamis 6 Mei 2021.

Hanya saja, Haris mengingatkan bahwa kedatangan Pasukan Setan di Papua dapat mengancam keselamatan atlet yang akan berlaga Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan dilaksanakan pada 2 hingga 15 Oktober 2021.

Terlebih, para atlet terbaik tanah air tersebut akan bertanding di empat wilayah yang menjadi lokasi penyelenggaraan PON 2021, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.

Untuk itu, DPP KNPI meminta pemerintah dan Presiden Jokowi untuk membatalkan penyelenggaraan PON di Papua.

“Demi keselamatan atlet, suporter dan masyarakat yang menghadiri perhelatan PON ke XX tahun 2021 di Tanah Papua maka Presiden Jokowi harus membatalkannya segera,” pungkasnya.[]

Sumber

Artikel KNPI Minta Presiden Batalkan PON Papua, Ini Alasannya pertama kali tampil pada Beaktual.

Gagasan itu muncul saat Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman menerima jajaran direksi Garuda Indonesia yang diwakilkan Direktur Utama Irfan Setiaputra di kantor KONI, bilangan Senayan, pada Selasa, 27 April 2021.

Marciano menjelaskan kebutuhan penerbangan udara sangat penting bagi masyarakat olahraga prestasi karena banyak event yang mengharuskan atletnya menggunakan transportasi udara.

Salah satu ajang terdekat ialah PON XX tahun 2021 di Papua. Multievent nasional empat tahunan itu akan digelar di empat klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke pada 2-15 Oktober mendatang.

Untuk itu, dengan adanya rencana kerja sama tersebut, kelak seluruh anggota KONI Pusat, baik 34 KONI Provinsi hingga 71 induk cabang olahraga, akan mendapatkan manfaatnya.

“Artinya penerbangan dari daerah asal akan langsung menuju klaster tempat atlet akan bertanding. Selain itu, sebisa mungkin seefisien mungkin, jangan sampai atlet letih sebelum bertanding,” kata Marciano.

Bukan tanpa alasan gagasan itu muncul. Eks kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku mendengar ada kendala dari perwakilan kontingen pada Chef de Mission (CdM) Meeting II di Papua.

Saat itu, Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi menyebut kontingen dari ujung barat Indonesia butuh waktu 20 jam untuk tiba di daerah yang terkenal dengan julukan Mutiara Hitam itu. Jika masalah panjangnya perjalanan dan transit tak terselesaikan maka bukan tak mungkin dapat mengganggu perfoma atlet. Di sisi lain, kontingen harus sudah tiba di Papua H-3 dan H+2 penyelenggaraan PON XX.

Sementara itu, Direktur Utama Irfan Setiaputra yang didampingi Direktur Pemasaran M.R Pahlevi, Direktur Pemeliharaan Rahmat Hanafi menyambut positif rencana kerja sama tersebut. “Terima kasih sekali jika ingin bekerja sama,” tutur Irfan.

“Garuda bisa atur paket untuk melihat Papua, seperti Raja Ampat misalnya,” kata Dirut Garuda tersebut menyoal layanan yang akan diberikan sekaligus peningkatan gairah pariwisata di Tanah Air.

Namun, ia juga berharap agar ada peningkatan pada infrastruktur bandara di Papua supaya dapat mendaratkan pesawat berkapasitas besar.[]

detik.com

Artikel Kontingen PON Papua Diupayakan Dapat Fasilitas Penerbangan Langsung pertama kali tampil pada Beaktual.

Tahun telah berganti. Dengan beralihnya tahun dari 2020 ke 2021 maka sudah setahun lebih Zainudin Amali mengemban tugas sebagai Menteri Pemuda Dan Olahraga (Menpora) sejak ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, 23 Oktober 2019. Dia mampu lulus ujian sehingga tidak tergeseser atau bahkan tergusur saat Presiden melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020) lalu. Namun mampukah dia melewati ujian tahun ini karena tantangan  super berat telah menanti setahun ke depan.  

Belum mereda apalagi berakhirnya pandemi virus corona (Covid-19) akan menjadi tantangan tersendiri bagi Menpora untuk terus menggelorakan semangat berolahraga di Tanah Air setelah hampir semua kegiatan olahraga mati suri dalam setahun ini. Segala instrument di Kementrian Pemuda Dan Olahraga harus  terus digerakkanuntuk membangkitkan semangat berolahraga dan bila mungkin bisa menggelar aktivitas olahraga dengan tetap menerapkan  protokol kesehatan yang ketat seperti yang sudah terjadi di beberapa negara di Eropa. Dengan demikian, olahraga akan mampu menunjukkan diri sebagai garda terdepan dalam memperteguh optimisme bangsa menghadapi Covid-19. 

Hal itu patut menjadi prioritas Menpora karena pada tahun 2021 Indonesia akan menyelenggarakan dan menghadapi pesta  olahraga yang langsung bersentuhan dengan rohnya olahraga yaitu prestasi. Di tahun ini akan  ada Olimpiade Tokyo, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, dan SEA Games Vietnam. Dari pesta olahraga-pesta olahraga inilah tolok ukur keberhasilan Menpora dalam pembinaan dan peningkatkan prestasi diuji. 

Pada Olimpiade Tokyo, bisakah Indonesia bukan saja mempertahankan namun juga meningkatkan tradisi emas dan perolehan medali. Kemudian pada SEA Games Vietnam bisakah Indonesia melonjakan peringkat dan tidak hanya puas berlabuh di luar tiga besar. Bahkan sebagai mantan raksasa olahraga Asia Tenggara, menempati posisi di luar dua besar seharusnya dinilai sebagai kegagalan meskipun perolehan medali meningkat dari sebelumnya sehingga bisa terus melecut semangat untuk menjadi yang terkuat di pesta olahraga regional ini terus berkobar.

Pelaksanaan PON Papua tidak bisa dipandang enteng atau dilupakan dengan alasan fokus pada olimpiade dan SEA Games. PON yang untuk pertama kali digelar di provinsi ujung Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu mendapat perhatian serius. Setelah pelaksanaannya ditunda dari tahun lalu dengan alasan pandemi Covid-19 maka karena pandemi belum juga menyurut, Menpora sudah harus ambil ancang-ancang untuk mempertimbangkan apakah PON tetap dilaksanakan tahun ini? Langkah ini untuk mengantisipasi waktu persiapan atlet yang ideal sehingga PON Papua benar-benar menjadi PON prestasi. Belum lagi bila tetap dilaksanakan tahun ini akan sangat berdekatan dengan SEA Games Vietnam sehingga juga berpengaruh pada konsentrasi dan puncak prestasi atlet. 

Konsentrasi Menpora juga tertuju pada event lainnya yang tidak kalah penting dan terhitung padat.  Ada Asian Indoor and Martial arts Games pada April-Mei mendatang, Paralimpik Tokyo 2020 (Juli-Agustus). Pada bulan Agustus 2021, Indonesia bakal mengikuti ASEAN Para Games dan Islamic Solidarity Games. Bergeser ke bulan September, ada Hari Olahraga Nasional atau Haornas dan World Beach Games. Setelah itu di bulan Oktober ada event yang berkaitan dengan PON yaitu  Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) dan Pekan Olahraga Pelajar Paralimpik Nasional (Pepapernas). Bergeser ke November, Indonesia juga akan mengikuti Asian Youth Games dan   balapan MotoGP. Pada bulan Desember sebagai penutup ada ASEAN Para Games 2021 di Hanoi, Vietnam.

Indonesia juga seharusnya menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola U-20 pada Mei-Juni 2021. Namun karena Covid-19 maka FIFA membatalkan pelaksanaan itu. Event ini ditunda sampai tahun 2023. 

Dari deretan event itu Indonesia akan menjadi tuan rumah World Beach Games dan MotoGP yang akan dilaksanakan di  Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menjadi tuan rumah kegiatan olahraga dunia harus dijawab dengan kesiapan yang terbaik sehingga akan mengibarkan nama Indonesia di tingkat internasional. Akan bertambah lengkap bila dalam perhelatan ini Indonesia juga mampu menorehkan prestasi membanggakan sehingga tidak sekadar menjadi tuan rumah yang baik saja.

Harmonisasi 

Di luar kejuaraan dan pesta olahraga yang akan menguji prestasi Indonesia itu Menpora juga mendapat tugas yang tidak kalah beratnya. Sesuai dengan janjinya di awal menjabat, Menpora dituntut untuk lebih mengejewantahkan harmonisasi dalam dunia olahraga di Tanah Air untuk mempercepat peningkatan prestasi. Menpora sudah menyatakan akan menjaga hubungan yang baik antara Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, dan National Olympic Committee (NOC) of Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Namun janji ini belum terealisasi secara nyata di lapangan karena belum adanya pengaturan yang jelas tentang penerapannya. 

Di sinilah patut dipertimbangkan adanya surat keputusan bersama (SKB) yang mengatur penerapan harmonisasi ini. Dengan adanya SKB ini janji harmonisasi Menpora itu bisa diterapkan dengan nyata di lapangan sehingga tidak hanya sekadar janji di bibir saja. Masalah harmonisasi ini sudah pernah didengungkan oleh Menpora pendahulu Zainudin Amali namun tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Tidak mengherankan bila soal harmonisasi ini hanya janji-janji belaka sehingga “jangan ada dusta di antara kita” kerap mencuat saat pembentukan, pembinaan dan pengiriman kontingen Indonesia harus dilakukan. 

Melihat ke tingkat cabang olahraga, masalah harmonisasi ini juga masih dalam tahap slogan saja. Buktinya masih ada perpecahan dalam kepengurusan induk organisasi cabang olahraga yang sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga mengorbankan para atlet. Dapat disebutkan induk organisasi cabor yang mengalami perpecahan antara lain terjadi di tenis meja (PTMSI), balap sepeda (ISSI), kempo (Perkemi). Menpora bersama KONI Pusat harus memberikan perhatian dan memanggil cabor yang bermasalah ini bahkan jika perlu mengeluarkan peringatan keras untuk mengakhiri perpecahan. Jika dibiarkan berlarut-larut maka akan bisa menjalar ke cabor-cabor yang lain. 

Permasalahan harmonisasi ini akan menjadi kunci utama dalam tata kelola olahraga nasional yang diminta dengan tegas oleh Presiden Jokowi untuk dilaksanaka dan bahkan dirombak total. Pada puncak Hari Olahraga Nasional XXXVII Tahun 2020, Presiden yang menghadiri acara melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/9/2020), mengatakan,  untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional, tata kelola dan manajemen serta ekosistem olahraga nasional harus ditinjau ulang secara menyeluruh. Sinergi pembinaan atlet oleh lembaga, organisasi cabang olahraga, hingga pemerintah harus dipererat. Tingkatkan sinergi antara organisasi cabang olahraga sampai ke Kemenpora. 

Kepala Negara meminta Menteri Pemuda dan Olahraga untuk mengajak semua pihak terkait dalam merancang ulang sistem pembinaan atlet kita secara besar-besaran. Presiden juga meminta laporan terkait hal tersebut sesegera mungkin. 

Menpora perlu memperhatikan secara serius masalah harmonisasi dan sinergisitas dalam merancang ulang sistem pembinaan atlet secara besar-besaran ini. Bukan saja karena ini permintaan dan akan segera ditagih Presiden namun juga mengingat masih ada keluhan dari beberapa induk organisasi cabang olahraga (Pengurus Besar/Pengurus Pusat) tentang belum ada gerakan nyata yang dilakukan oleh Kemenpora agar arahan tersebut dilaksanakan segera. Selain banyak PB/PP yang merasa kesulitan untuk bertemu dengan Menpora. 

Forum Komunikasi Induk Cabor Indonesia dalam diskusi yang diikuti 15 Cabor yakni PP-IJBA (Jet ski), PP-Persambi (Sambo), PB-Porlasi (Layar), PP-PTMSI (Tenis Meja), PB IPSI (Pencak Silat)  PB-JI (Jujitsu), PB-Fopi (Petanque), PB-PODSI (Dayung), PB-Persani (Senam), PB POBSI (Biliard) PB Perbasi (Basket), PB-Perkemi (Kempo), PB-MPI (Modern Pentathlon), PB-Pelti (Tenis Lapangan) dan PB-Porgatsi (Gateball) mempertegas masalah tersebut.  Forum menyarankan agar Menpora dapat secara rutin melakukan komunikasi /pertemuan dengan seluruh induk cabor yang ada. Sebenarnya telah ada tradisi pertemuan rutin dilakukan oleh Menpora sebelumnya sehingga banyak cabor yang sampai hafal wajah sang Menpora .

Beratnya ujian tahun ini  dan tantangan harmonisasi itu maka Menpora tentu tidak bisa memikul beban sendiri. Mendengar serta menerima masukan-masukan dari para pengurus induk cabor dan seluruh stakeholeder olahraga Indonesia dalam rangka bersinergi untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia menjadi suatu hal yang penting. Meskipun, menurut Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) Nomor 3 Tahun 2005 pasal 13 Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Namun bila tetap dilaksanakan secara terpusat oleh Kemenpora maka sejarah lama yang buruk ketika olahraga menjadi ladang korupsi bisa terulang lagi. 

Padahal, Menpora Zainudin Amali sudah membuat langkah bersejarah dengan mengantar Kemenpora meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pelaporan Keuangan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini untuk pertama kalinya terjadi  setelah 10 tahun. Prestasi membanggakan ini akan sukar dipertahankan bila Menpora tidak lagi mau menerima masukan dan apalagi transparan dari dan kepada para cabang olahraga khususnya dan para stakeholder olahraga di Tanah Air. Semua tentu tidak ingin sejarah buruk terulang lagi.[]

• Gungde Ariwangsa SH – wartawan suarakarya.id, pemegang Kartu UKW Utama, Ketua Siwo PWI Pusat

Sumber | Suarakarya.id

Artikel Tahun Ujian Terberat Menpora pertama kali tampil pada Beaktual.

Pesta olahraga empat tahunan yang awalnya akan berlangsung pada 20 Oktober-2 November 2020 diputuskan untuk diundur ke Oktober 2021. Penundaan itu diumumkan pada 23 Maret 2020 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Keputusan penundaan disepakati dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo. “Bapak presiden memutuskan pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI yang digelar pada bulan Oktober ditunda menjadi Oktober 2021,” kata Menpora.

Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan penangguhan, di antaranya kesiapan atlet yang terganggu serta pengerjaan venue yang terhambat akibat pandemi COVID-19 yang saat itu baru masuk Indonesia.

Situasi tersebut cukup berat karena pembangunan semua arena yang direncanakan digunakan untuk berbagai pertandingan cabang olahraga di PON Papua pun jelas tak bisa diteruskan.

Belum lagi, distribusi bahan dan barang yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan karena adanya pemberlakuan penutupan (lockdown) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua saat itu. Pemerintah dan seluruh pihak terkait pun pada akhirnya sepakat untuk menunda pelaksanaan PON edisi ke-20 itu.

Penundaan PON XX Papua ini menjadi cerita tersendiri, sebab sejarah mencatat ini kali pertama ajang empat tahunan itu ditunda.

Dalam Ensiklopedia Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, penyelenggaraan pekan olahraga nasional sebelumnya sempat satu kali dibatalkan. PON Jakarta 1965 merupakan penyelenggaraan PON VI yang rencananya berlangsung mulai 8 Oktober- 10 November 1965 di kompleks Gelora Bung Karno.

Sayangnya, PON 1965 terpaksa dibatalkan lantaran situasi keamanan nasional yang tidak memungkinkan pasca terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada 1 Oktober 1965 silam.

Padahal banyak yang memperkirakan PON 1965 dapat berjalan dengan sukses mengingat fasilitas dan sarana olahraga serta pendukungnya yang tersedia sudah cukup lengkap dan pernah digunakan dalam Asian Games 1962 dan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) atau Hari Pesta Olahraga Negara Berkembang pada 1963.

Pembangunan Jalan Terus

Sebelum diputuskan ditunda, proses pembangunan venue PON Papua per Maret 2020 sebetulnya sudah banyak yang hampir selesai.

Ada empat arena yang dibangun, yakni Istora Papua Bangkit yang pembangunannya sudah mencapai 82,95 persen, Stadion Akuatik 80,87 persen, dan arena cricket dan lapangan hockey 92,14 persen. Venue tersebut awalnya ditargetkan selesai pada Juni hingga Juli 2020.

Meski PON Papua diputuskan ditunda, pemerintah tetap terus mengebut pembangunan venue agar tetap berjalan.

Sempat terhambat memang, namun nyatanya pembangunan sejumlah arena pertandingan olahraga untuk PON Papua bisa rampung sesuai target pada Juli 2020.

Arena pertandingan yang telah selesai dibangun secara fisik, yakni arena akuatik di kawasan Olahraga Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, serta arena kriket dan lapangan hoki (indoor dan outdoor) di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu.

Selain pembangunan yang jalan terus, penundaan selama satu tahun juga tak mengendurkan semangat panitia untuk memulai lagi hitung mundur 362 hari menuju pelaksanaan PON Papua digelar pada 2-14 Oktober 2021.

Hitung mundur yang juga dilangsungkan bersamaan peresmian Stadion Lukas Enembe, Papua pada 23 Oktober itu menandai kesiapan Bumi Cenderawasih sebagai tuan rumah kejuaraan multi event terbesar di Tanah Air itu.

Demi suksesnya penyelenggaraan PON yang untuk pertama kalinya bakal digelar di Papua, Pemerintah Provinsi Papua telah menghabiskan dana APBD lebih dari Rp3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal digunakan untuk PON 2021.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga tahun anggaran, yakni 2016 sebesar Rp228,6 miliar, 2017 sebesar Rp447,2 miliar, 2018 Rp879,3 miliar, Rp2,2 triliun pada tahun 2019, dan Rp2 triliun dalam APBD 2020.

Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua yang pelaksanaannya diundur hingga Oktober tahun depan.

Ribut-ribut 10 Cabang Olahraga Tercoret

Seiring dengan perjalanan penundaannya, PON Papua juga punya cerita lain dengan menghadirkan polemik terkait keputusan pencoretan 10 cabang olahraga dari multi ajang empat tahunan itu.

Kesepuluh cabang olahraga yang dicoret, yaitu balap sepeda, tenis meja, bridge, gateball, ski air, boling, dansa, petanque, woodball, dan golf.

PON Papua hanya akan mempertandingkan 37 dari 47 cabang yang sudah ditetapkan. Pemangkasan itu menuai protes dari sejumlah pengurus induk cabang olahraga.

Sempat muncul ide agar kesepuluh cabang tercoret itu digelar di provinsi lain. Jawa Timur menjadi satu-satunya nama yang muncul disebut-sebut bersedia menjadi tuan rumah pendamping. Namun jelas tuan rumah Papua secara tegas menolak ide tersebut.

Lagi pula, hal itu akan menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Dalam salah satu poin pasal disebutkan bahwa PON hanya digelar di satu provinsi.

“PON XX tahun 2021 itu hanya akan digelar di Bumi Cenderawasih, tidak ada provinsi lain. Semua pihak harus hormati keputusan presiden,” kata Sekretaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya.

Menurut Kenius, Presiden Joko Widodo lah yang memutuskan untuk menguragi jumlah cabang olahraga yang akan dimainkan di PON. Keputusan tersebut sesuai dengan kemampuan Provinsi Papua.

Selain itu, berdasarkan SK dari KONI Pusat terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON Papua juga telah ditetapkan ada 37 dengan 56 disiplin cabang olahraga, 679 nomor pertandingan/perlombaan, dan kuota atlet sebanyak 6.442 orang.

Banyak pihak yang mengharapkan dengan keputusan penundaan PON ini dapat membuka peluang agar kesepuluh cabang olahraga itu dapat dipertandingkan di Papua. Alasannya, para atlet selama ini telah menghabiskan waktu untuk berlatih demi tampil di PON yang merupakan puncak prestasi olahraga tingkat nasional.[]

Sumber | Tempo.co

Artikel Kaleidoskop 2020: PON Papua, Cerita Penundaan dan Kontroversi Cabang Tercoret pertama kali tampil pada Beaktual.

Jayapura, Beaktual.com –  Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 akan menggelar Chefs de Mission (CdM) ke II pada bulan Februari 2021 mendatang. CdM Meeting ke II ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai hal terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Bumi Cenderawasih.

Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda kepada wartawan disela-sela syukuran Natal dan Tahun Baru di kediamannya, akhir pekan kemarin menjelaskan, seiring mendekatnya PON membuat panitia  terus berbenah. Selain venue, hal-hal non teknis juga menjadi fokus dari PB PON.

Jadi, kalau tidak ada perubahan jadwal, pada bulan Februari itu sudah CdM Meeting kedua, dimana kita akan mengundang seluruh CdM peserta PON dari seluruh provinsi se Indonesia, dan menjelaskan kesiapan Papua sebagai tuan rumah multievent tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam beberapa waktu kedepan kita mereview semua kegiatan yang ada pada masing-masing bidang di PB PON.  “Kami akan mengecek semua kegiatan yang ada di masing-masing bidang apa yang sudah dikerjakan dan belum, sehingga pada CdM Meeting kita paparkan semua soal kesiapan PON,” tegasnya.

Yunus Wonda menambahkan, pada tahun 2021 yang menjadi agenda prioritas Ppanitia adalah pengadaan peralatan, jika semua sudah dilelang, maka barang akan tiba dan langsung pasang di masing-masing venue.

“kita punya waktu untuk menyiapkan kebutuhan PON hanya sampai bulan Agustus  dan September,  kalau venue sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Selain peralatan, akomodasi dan konsumsi pun menjadi program prioritas dari PB PON Papua. “Kita akan selesaikan semua agenda-agenda besar pada PB PON, sehingga semua kesiapan PON di masing-masing klaster diharapkan rampung 100 persen pada bulan Agustus,” tuturnya.

Lanjutnya, semua kegiatan yang dilakukan ini sebagai penanda bahwa Papua siap melaksanakan PON 2021. “Kami siap menyambut atlet dari seluruh Indonesia untuk bertanding di Papua, Papua Bisa”, katanya.

PON 2020 Papua bakal mempertandingkan 37 cabang olahraga pada 2-13  Oktober 2021 mendatang. PON akan digelar di empat klaster, yakni Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Merauke dan Kabupaten Mimika.[]

Sumber | ponxx2020papua.com

Artikel Februari, PB Akan Paparkan Kesiapan PON XX 2021 pertama kali tampil pada Beaktual.