Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dinas ESDM Aceh dan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh yang berlangsung di Kantor Dinas ESDM Aceh, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, didampingi Subkoordinator Seksi Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Zulfikar, ST, M.Si.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan distribusi energi merupakan salah satu sektor strategis yang harus mendapat perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan badan usaha, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

“Kami akan mengkaji berbagai masukan yang berkembang dan menyampaikannya kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan penguatan koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimda,” kata Dian.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan pola pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha, dan partisipasi masyarakat. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Aceh.

Dinas ESDM Aceh juga menilai keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung distribusi energi yang tepat sasaran melalui penyampaian informasi dan pengawasan sosial yang konstruktif.

“Keberhasilan pengawasan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah dan badan usaha, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi yang baik dari seluruh pihak akan menjadi modal penting dalam menjaga agar BBM dapat dinikmati secara adil dan sesuai peruntukannya,” ujar Dian.

Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Dinas ESDM Aceh berharap distribusi BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.[]

Artikel ESDM Aceh Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersama Pertamina pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, saat menerima kunjungan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh di Kantor Dinas ESDM Aceh, Kamis (4/6/2026).

Menurut Dian, salah satu faktor yang memengaruhi penetapan kuota BBM tahun 2026 adalah realisasi penyaluran BBM pada tahun 2025 yang relatif rendah akibat bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Aceh.

“Realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan prognosa kebutuhan BBM tahun berikutnya. Karena konsumsi tahun 2025 relatif rendah akibat faktor bencana, maka alokasi kuota tahun 2026 yang ditetapkan juga mengalami penyesuaian,” ujar Dian.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme penetapan kuota tersebut mengacu pada kebijakan Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mempertimbangkan evaluasi realisasi penyaluran serta proyeksi kebutuhan BBM pada tahun berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan bahwa konsumsi solar di Aceh hingga semester pertama tahun 2026 tercatat melampaui proyeksi kuota sekitar 12 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir.

Dian menegaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM Aceh terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Menurutnya, berbagai masukan yang berkembang di masyarakat akan dikaji lebih lanjut dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi BBM di Aceh tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Dinas ESDM Aceh juga memastikan pengawasan terhadap sektor migas akan terus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[]

Artikel ESDM Aceh: Kuota Solar 2026 Lebih Rendah, Konsumsi Justru Meningkat pertama kali tampil pada Beaktual.

Menurut Asnawi, keputusan Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo merupakan langkah strategis dan visioner untuk memastikan potensi gas raksasa South Andaman benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar proyek eksploitasi sumber daya.

“Pemerintah Aceh harus memastikan setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat. Karena itu, kami mendukung penuh langkah Bapak Gubernur Aceh Mualem dalam memperjuangkan konsep pengembangan yang memberikan dampak ekonomi terbesar bagi Aceh,” kata Asnawi, 2 Juni 2026.

Ia menilai keberadaan cadangan gas besar di South Andaman membuka peluang historis untuk menghidupkan kembali denyut industri migas Aceh, khususnya di kawasan Arun, Kota Lhokseumawe. Bahkan, Asnawi optimistis pengembangan yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan di daratan dapat mengembalikan kejayaan Lhokseumawe sebagai salah satu pusat industri energi terbesar di Indonesia.

“South Andaman berpotensi menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Aceh. Jika pengelolaannya diarahkan untuk memanfaatkan kawasan eks Arun dan membangun fasilitas pengolahan di darat, maka Lhokseumawe berpeluang kembali menjadi Kota Petro Dolar yang mampu menggerakkan ekonomi kawasan,” ujarnya.

Asnawi menegaskan, pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun merupakan pilihan yang jauh lebih strategis dibandingkan skema pengolahan menggunakan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di tengah laut.

Selain memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia, pengolahan gas di daratan dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan melalui pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, peningkatan aktivitas transportasi, hingga tumbuhnya investasi baru di kawasan industri Aceh.

“Arun pernah menjadi simbol kemajuan ekonomi Aceh dan Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya menghasilkan devisa negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Momentum South Andaman harus menjadi peluang untuk mengulang keberhasilan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asnawi menekankan bahwa gas South Andaman harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan strategis Aceh, termasuk mendukung operasional industri nasional yang berada di daerah seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), kawasan eks PT Arun, serta pengembangan sektor industri hilir lainnya.

Menurutnya, sumber daya gas yang dimiliki Aceh harus menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan daerah, dan penguatan kemandirian ekonomi.

“Gas South Andaman harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat Aceh. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lapangan kerja, investasi, pertumbuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan. Inilah yang sedang diperjuangkan Pemerintah Aceh,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui surat resmi Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menunda persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo hingga tercapai kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut.

Permintaan tersebut muncul karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai skema pengolahan gas. Pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan darat di KEK Arun yang nantinya terintegrasi dengan pengembangan Lapangan Layaran, sementara pihak operator sebelumnya mengajukan opsi FPSO yang dinilai lebih cepat dari sisi teknis namun memiliki dampak ekonomi yang lebih terbatas bagi kawasan daratan Aceh.

Dengan potensi South Andaman yang disebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, Asnawi berharap seluruh pihak dapat menemukan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.

“Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah industri energi Aceh selama puluhan tahun ke depan. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan dengan visi besar, agar South Andaman menjadi fondasi kebangkitan ekonomi dan industri Aceh di masa mendatang,” pungkasnya.[]

Artikel Kadis ESDM Aceh Dukung Langkah Mualem Perjuangkan Pengolahan Gas South Andaman di Daratan pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan yang mempertemukan alumni lintas angkatan, mulai dari alumni tahun 2007, 2008, 2009, 2010, hingga 2011, ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat peran alumni dalam mendukung pengembangan Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah.

Acara dibuka oleh Ketua Program Studi Teknik Lingkungan USM, Ir. Vera Viena, S.T., M.T., yang mengapresiasi inisiatif para alumni dalam membentuk wadah organisasi Ikatan Alumni Teknik Lingkungan FT-USM. Menurutnya, keberadaan organisasi alumni akan menjadi sarana strategis untuk memperkuat hubungan antara alumni, kampus, dan mahasiswa.

“Dengan terbentuknya Ikatan Alumni Teknik Lingkungan USM ini, kami berharap peran alumni semakin besar, terutama dalam memberikan informasi peluang kerja dan pengembangan karier bagi mahasiswa maupun lulusan baru,” ujar Vera dalam sambutannya.

Ia juga berharap organisasi alumni dapat menyusun program kerja yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas serta akreditasi program studi di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah dosen Teknik Lingkungan, di antaranya Dr. H. M. Nizar, S.T., M.T., Ir. Bahagia, S.T., M.T., IPM, dan Irda Yunita, S.T., M.Sc. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Rahmat Wiranto, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan serta perwakilan mahasiswa Teknik Lingkungan FT-USM.

Pemilihan Ketua Berlangsung Demokratis

Agenda utama kegiatan adalah pembentukan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan FT-USM serta pemilihan Ketua Umum periode 2026–2028. Melalui musyawarah yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan, para alumni dari berbagai angkatan sepakat menetapkan Muhammad Nur, S.T. sebagai Ketua Umum secara aklamasi.

Beberapa alumni yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Juwandi, Muhammad Nur, Khairul, Udin, Badrul, Wilda, Satria, Eka Fao, Muhammad, dan Frendy Adrianto, yang mewakili alumni angkatan 2007 hingga 2011.

Dalam sambutannya setelah terpilih, Muhammad Nur menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi alumni selama dua tahun ke depan.

“Terima kasih atas amanah yang telah diberikan. Fokus utama kepengurusan ke depan adalah membangun jejaring alumni yang lebih kuat, memberdayakan potensi alumni di berbagai sektor, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan almamater dan masyarakat,” ujar Muhammad Nur.

Perkuat Jejaring dan Dukung Pengembangan Prodi

Muhammad Nur, Ketua terpilih menegaskan bahwa kepengurusan baru akan berupaya meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antaralumni, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang teknik lingkungan.

Selain itu, Ikatan Alumni Teknik Lingkungan FT-USM diharapkan dapat menjadi mitra strategis Program Studi Teknik Lingkungan dalam mendukung kegiatan akademik, peningkatan kualitas lulusan, penyediaan informasi dunia kerja, serta kegiatan yang menunjang akreditasi program studi.

Pembentukan organisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun wadah alumni yang solid, aktif, dan berkelanjutan. Kehadiran alumni dari berbagai angkatan menunjukkan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan dengan almamater dan berkontribusi bagi kemajuan Program Studi Teknik Lingkungan FT-USM.

Susunan lengkap kepengurusan Ikatan Alumni Teknik Lingkungan FT-USM periode 2026–2028 dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah melalui proses penyusunan struktur organisasi dan program kerja, ucapnya. [*]

Artikel Muhammad Nur Resmi Terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Lingkungan FT-USM Periode 2026–2028 pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, saat menerima kunjungan kerja Komisi II, III, dan IV DPRK Bireuen di Aula Dinas ESDM Aceh, Kamis (21/5/2026).

Menurut Dian, proses legalisasi sumur minyak masyarakat yang saat ini sedang berjalan telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pendataan oleh pemerintah kabupaten, pengusulan kepada Gubernur Aceh, hingga penyampaian usulan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan penetapan resmi.

“Ada berita baik untuk Bireuen. BPMA dan Dinas ESDM Aceh pada awal Mei 2026 telah sepakat mengusulkan Kabupaten Bireuen sebagai pilot project tindak lanjut legalisasi sumur masyarakat karena penunjukan BKU di daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Dian.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bireuen saat ini memiliki 83 sumur minyak masyarakat yang termasuk dalam proses legalisasi bersama total 1.490 sumur masyarakat di Aceh.

Kesiapan Bireuen dinilai lebih baik dibanding daerah lain karena struktur pengelolanya telah memenuhi ketentuan regulasi, yakni maksimal terdiri atas satu BUMD, satu koperasi, dan/atau satu UMKM sebagai Badan Kerja Sama Usaha (BKU).

Selain membahas legalisasi sumur masyarakat, Dinas ESDM Aceh juga memaparkan perkembangan eksplorasi migas lepas pantai di wilayah utara Aceh serta potensi sektor mineral yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, ST, MSM, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPMA, dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasi regulasi dapat berjalan efektif.

“Jika pilot project ini berhasil, maka dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola sumur minyak masyarakat yang legal, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Asnawi.

Melalui langkah tersebut, Dinas ESDM Aceh berharap pengelolaan migas masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Artikel Dinas ESDM Aceh: Bireuen Paling Siap Jadi Pilot Project Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat pertama kali tampil pada Beaktual.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, ST, MSM, saat menerima kunjungan kerja Ketua dan Anggota Komisi II, III, dan IV DPRK Bireuen di Aula Dinas ESDM Aceh, Kamis (21/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Asnawi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini terus mengawal proses implementasi kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tersebar di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

“Bapak Gubernur Aceh telah menyurati Dirjen Migas Kementerian ESDM pada Januari 2026 terkait penunjukan BUMD, koperasi, maupun UMKM sebagai pengelola sumur masyarakat berdasarkan usulan pemerintah kabupaten. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor migas rakyat,” kata Asnawi.

Menurutnya, legalisasi sumur masyarakat bukan semata-mata persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sektor migas rakyat memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas ESDM Aceh juga memaparkan perkembangan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pengelolaan Sumur Masyarakat.

Asnawi berharap seluruh proses legalisasi dapat berjalan lebih cepat melalui dukungan pemerintah daerah, BPMA, serta seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola migas masyarakat yang legal, aman, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Artikel Dinas ESDM Aceh Dorong Percepatan Legalisasi 1.490 Sumur Minyak Masyarakat pertama kali tampil pada Beaktual.

Pagi ini, istri Gubernur Aceh itu berkunjung kembali ke SD Negeri 6 Tanoh Jamboe Aye, di Gampong Samakurok Kecamatan Tanoh Jamboe Aye. Tak hanya mengantar janji tapi juga merawat asa ratusan siswa sekolah tersebut agar dapat bersosialisasi, bersekolah dengan teman dan tentu saja meraih prestasi.

“Ananda semua, Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini bunda bisa kembali berkunjung ke sini untuk bertemu dengan ananda semua. Sesuai janji bunda dan berkat do’a ananda semua, hari ini bunda datang membawa seragam sekolah lengkap untuk bunda bagikan kepada ananda semua,” kata perempuan yang akrab disapa Kak Na itu.

Sebagaimana diketahui, pada kunjungannya di awal Januari lalu untuk meninjau penyelenggaraan sekolah darurat pasca bencana hidrometereologi di SD Negeri 6, Kak Na sempat mengamini keinginan para murid untuk mendapatkan seragam sekolah karena seragam mereka hilang dilarung bandang.

“Kepada ananda semua, bunda juga meminta maaf jika ada ukuran baju, celana atau sepatu yang kebesaran atau kekecilan, Insya Allah semuanya pas sesuai ukuran yang ananda minta. Senin depan harus pakai seragam baru semua ya anank-anak bunda,” ucap Kak Na.

“Iya bunda,” serentak para murid SD Negeri 6 Tanoh Jamboe Aye menjawab harapan Kak Na. Tepuk tangan mereka bergemuruh, menyuntikkan semangat dan keceriaan.

Kepada para murid, Kak Na juga menjelaskan, bantuan seragam sekolah tersebut merupakan sumbangan dari Sri Suparni yang merupakan istri dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na yang turut didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Malahayati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Safrizal, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Utara Annisatul Fuad, membagikan paket makanan olahan serba ikan kepada para siswa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan. Gerakan ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan, khususnya anak-anak.

Kak Na selaku Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Aceh menjelaskan, Gemarikan fokus pada peningkatan asupan gizi anak, pencegahan stunting serta peningkatan kecerdasan melalui upaya pemenuhan protein dan omega-3.

Kandungan protein dan vitamin pada ikan sangat baik bagi tumbuh kembang tubuh dan otak anak. Insya Allah, jika gerakan ini sukses, maka upaya kita mencetak Generasi Emas di tahun 2045 bisa terwujud, sehingga kita memiliki generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing global,” pungkas Kak Na. []

Artikel Kala Kak Na Mengantar Janji Merawat Asa di Pedalaman Aceh Utara pertama kali tampil pada Beaktual.

Aceh Besar, Beaktual.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Besar menggelar pelatihan teknis penggunaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (Amdalnet) di Hotel Ilona, Lambaro, Kamis (7/5/2026). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman alur kerja digital bagi para tim teknis Kabupaten Aceh Besar.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Aceh Besar, Muwardi, SH, didampingi Plt. Sekretaris Dinas, Zakaria,S.H dan Kepala Sekretariat Tim Uji Kelayakan (TUK) Lingkungan Hidup Aceh Besar, T. Dhiaul Murdhi, ST atau sering dipanggil Pon Cut. Kegiatan yang berlangsung interaktif ini dipandu oleh Siti Fatimatuz Zahroh, S.Si, selaku moderator.

Dalam sambutannya, Muwardi menekankan pentingnya transisi dari sistem manual ke digital demi terciptanya pelayanan perizinan lingkungan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel di Aceh Besar. Ia juga menggarisbawahi bahwa pelatihan ini krusial bagi tim penilai dokumen lingkungan di lingkup pemerintah kabupaten.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dengan seksama. Ini adalah momentum penting untuk mendalami ilmu tentang alur kerja Amdalnet serta menguasai penggunaan aplikasi digital ini secara menyeluruh,” ujar Muwardi.

Selain fokus pada sistem digital, pertemuan ini juga membahas sinkronisasi antara dokumen dan implementasi di lapangan. T. Dhiaul Murdhi, ST, menyampaikan bahwa selain pemenuhan administrasi melalui Amdalnet, pihaknya secara rutin melakukan pengawasan langsung ke lokasi usaha yang telah mengantongi izin lingkungan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa poin-poin pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen benar-benar dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Pelatihan ini menghadirkan tenaga ahli lingkungan dari Teknik Lingkungan Universitas Serambi Mekkah, Ir. Bahagia, ST., MT., IPM, yang membagi materi ke dalam dua sesi utama yang bersifat teoretis dan aplikatif.

Pada sesi pertama, Ir. Bahagia memaparkan secara mendalam mengenai Sistem dan Alur Kerja Amdalnet. Materi ini dirancang agar para peserta, khususnya pihak pemrakarsa, dapat memahami secara presisi posisi dan peran Tim Uji Kelayakan (TUK) Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dalam birokrasi digital.

“Pemahaman alur kerja adalah kunci. Peserta harus mengetahui bagaimana dokumen mereka bergerak di dalam sistem, mulai dari proses pengunggahan (upload) hingga tahap validasi oleh Tim Uji Kelayakan,” jelas Ir. Bahagia di sela-sela paparannya.

Memasuki sesi praktek, kegiatan dilanjutkan dengan materi Simulasi Pemeriksaan Kelengkapan Berkas. Pada sesi ini, para anggota TUK dipandu langsung untuk mempraktikkan cara memeriksa dan memastikan kelengkapan administrasi serta teknis melalui sistem. Simulasi ini bertujuan meminimalisir terjadinya kesalahan teknis dalam menilai dokumen pemrakarsa dan bisa menghambat proses penerbitan izin.

Selain sesi paparan, dilaksanakan juga sesi praktik yang dipandu oleh Zulhelmi, ST., M.Si. Dalam sesi ini, dilakukan asistensi pembuatan akun bagi seluruh anggota TUK Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar serta para calon penilai dokumen lingkungan lainnya.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap dapat meningkatkan standar profesionalisme pengelolaan dokumen lingkungan. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap rencana usaha atau kegiatan di wilayah Aceh Besar diharapkan dapat terverifikasi dengan lebih cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. [*]

Artikel DLH Aceh Besar Perkuat Kapasitas Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Melalui Pelatihan Sistem Amdalnet pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Asnawi saat rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terkait pengelolaan sumur masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas ESDM Aceh, Selasa (5/5/2026).

Didampingi Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, Asnawi mengungkapkan bahwa hasil identifikasi awal menunjukkan masih terdapat potensi tumpang tindih data sumur masyarakat pada sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

“Data sumur minyak masyarakat yang telah ditetapkan pada empat kabupaten/kota di Aceh diperkirakan masih tumpang tindih, di mana terdapat sumur yang diakui secara bersama oleh KUD, BUMD maupun UMKM,” kata Asnawi.

Selain persoalan kepemilikan, Dinas ESDM Aceh juga menemukan bahwa sejumlah sumur yang diusulkan masih bercampur antara kategori sumur tua, sumur idle, dan sumur minyak masyarakat, sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan klasifikasi sesuai regulasi.

Menurut Asnawi, Dinas ESDM Aceh bersama BPMA dan Tim Satgas Gabungan akan melakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh guna memastikan validitas data sekaligus menyelesaikan persoalan tumpang tindih kepemilikan yang masih terjadi.

Ia juga menyoroti kondisi di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang yang masih memiliki lebih dari satu pengelola sumur masyarakat, terutama dari unsur koperasi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Karena itu, Dinas ESDM Aceh mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPMA, koperasi, BUMD, UMKM, dan para pemangku kepentingan lainnya agar proses penunjukan pengelola dapat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

“Kami ingin memastikan seluruh data yang digunakan benar-benar valid sehingga implementasi Permen ESDM dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat di Aceh,” ujar Asnawi.

Ia berharap proses verifikasi yang dilakukan dapat menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan tata kelola sumur minyak masyarakat yang legal, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil migas.

Artikel Kadis ESDM Aceh: Data Sumur Minyak Masyarakat Masih Perlu Diverifikasi pertama kali tampil pada Beaktual.

Rapat yang berlangsung di Aula Dinas ESDM Aceh, Selasa (5/5/2026), membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat implementasi regulasi tersebut, mulai dari penataan data sumur masyarakat, penunjukan pengelola, hingga rencana pelaksanaan proyek percontohan di Kabupaten Bireuen.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, yang didampingi Wakil Kepala BPMA Nizar Saputra dan jajaran manajemen BPMA, menjelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tertanggal 9 Oktober 2025, jumlah sumur masyarakat yang telah ditetapkan di Aceh mencapai 1.490 sumur.

Namun demikian, kata Nasri, terdapat usulan penambahan jumlah sumur dan koperasi pengelola dari sejumlah kabupaten sebagaimana disampaikan Pemerintah Aceh kepada Direktorat Jenderal Migas pada awal tahun 2026.

“Karena adanya perbedaan data dan usulan tambahan tersebut, diperlukan koordinasi lanjutan bersama Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Aceh agar tahapan implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, BPMA juga mengusulkan Kabupaten Bireuen sebagai proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sumur masyarakat. Usulan tersebut dinilai memungkinkan karena jumlah pengelola yang akan ditunjuk telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, rapat juga membahas kondisi wilayah Aceh Tamiang dan sebagian Aceh Timur yang hingga saat ini masih berada dalam wilayah kerja migas yang dikelola PT Pertamina EP sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dalam proses implementasinya.

Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat melakukan verifikasi lapangan bersama Tim Satgas, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan calon pengelola, serta memfasilitasi komunikasi antara koperasi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna mempercepat proses kerja sama pengelolaan sumur masyarakat.

Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah berharap implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian tata kelola migas masyarakat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Aceh.

Artikel BPMA dan Dinas ESDM Aceh Bahas Percepatan Implementasi Permen Pengelolaan Sumur Masyarakat pertama kali tampil pada Beaktual.