Banda Aceh, Beaktual.com – Fungsionaris Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Imran Pase, menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan yang akan dijalankan oleh jajaran Pemerintah Aceh, khususnya oleh dinas-dinas teknis, harus sejalan dan mengacu pada visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf dan Fadhullah.
Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk penguatan arah pembangunan Aceh ke depan, agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami dan menjalankan tugas berdasarkan mandat rakyat yang telah dipercayakan kepada pasangan Muzakir Manaf – Fadhullah melalui proses demokrasi.
“Program-program pemerintah bukan sekadar rutinitas administratif. Ia harus menjadi alat untuk merealisasikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur kepada rakyat Aceh,” ujar Imran Pase kepada media, Minggu (13/4/2025).
Menurutnya, visi-misi pasangan Muzakir Manaf – Fadhullah adalah kontrak sosial yang sah dengan rakyat Aceh, yang wajib dipegang teguh oleh seluruh jajaran birokrasi.
“Tidak boleh ada dinas atau lembaga yang menyusun program kerja di luar kerangka besar visi-misi tersebut. Semua harus satu arah, satu garis komando. Kita ingin memastikan pembangunan Aceh benar-benar hadir menjawab kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Imran juga mengingatkan program yang disusun dan nantinya dijalankan oleh dinas-dinas terkait, harus berpedoman pada prioritas yang telah digariskan oleh pimpinan daerah terpilih.
Menurutnya, Gubernur Muzakir Manaf telah membawa harapan besar masyarakat Aceh untuk perubahan nyata, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan, penguatan syariat Islam, reformasi birokrasi, serta membuka ruang investasi dan kerja yang luas bagi rakyat.
“Visi besar ini harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan. Tidak boleh ada program copy-paste tanpa konteks, apalagi yang tidak menyentuh kepentingan strategis rakyat Aceh,” kata Imran.
Ia juga meminta para kepala dinas untuk tidak bekerja hanya dalam lingkup teknis semata, melainkan dengan jiwa pengabdian dan komitmen politik yang selaras dengan arah kepemimpinan.
“Para kepala SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) harus paham arah politik pembangunan. Bukan sekadar melaksanakan, tapi juga harus mengawal dan memperjuangkan keberhasilan program agar selaras dengan aspirasi rakyat yang sudah dititipkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambahnya.
“Ini era baru untuk Aceh. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama, dan pastikan semua elemen pemerintah daerah bekerja di bawah satu komando, satu visi: mewujudkan Aceh yang bermartabat, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.[]
