Meureudue, Beaktual.com – Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Samsul Bahri, S.Pi., M.Si., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pelabuhan Perikanan Pante Raja dan Pelabuhan Perikanan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Minggu 19 Oktober 2025.
Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan dalam menghadapi tahun anggaran 2026.
“Hari ini saya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pelabuhan yang menjadi kewenangan provinsi. Kita ingin memastikan semuanya siap sebelum memasuki tahun 2026,” ujar Samsul di sela-sela peninjauan.
Samsul menjelaskan, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23, pengelolaan pelabuhan perikanan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota kini beralih ke Pemerintah Aceh. Akibat perubahan itu, DKP Aceh kini mengelola 21 pelabuhan perikanan di 18 kabupaten/kota, meningkat signifikan dari sebelumnya hanya tiga pelabuhan utama: Lampulo, Nusantara, dan Labuhan Haji.
Hasil sidak menunjukkan sejumlah pelabuhan masih memerlukan perbaikan, terutama pada aspek keamanan, kebersihan, dan fasilitas pelayanan. Beberapa bangunan kantor, tempat penyimpanan ikan, serta fasilitas umum seperti toilet dan air bersih dilaporkan mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan.
“Beberapa pelabuhan butuh rehabilitasi segera agar kembali layak dan nyaman untuk aktivitas pelayanan maupun administrasi nelayan,” jelasnya.
DKP Aceh, kata Samsul, akan mengusulkan anggaran perbaikan secara bertahap melalui APBA dan APBN. Estimasi kebutuhan mencapai ratusan miliar rupiah dalam lima tahun ke depan. Langkah ini merupakan bagian dari peta jalan revitalisasi pelabuhan perikanan di seluruh Aceh.
Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga memperkuat aspek pengamanan dan tata kelola pelabuhan. DKP Aceh tengah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menempatkan personel di sejumlah titik strategis. “Tujuannya agar aktivitas bongkar muat dan pelayanan surat-menyurat nelayan bisa berjalan aman dan tertib,” ujarnya.
Samsul menyoroti pentingnya peningkatan akses kapal nelayan, khususnya di Pelabuhan Perikanan Pante Raja, yang memerlukan pekerjaan pengerukan dan pemasangan jetty di mulut kuala. Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan usulan Panglima Laot yang disampaikan dalam rapat koordinasi pekan lalu di Banda Aceh.
“Langkah ini penting untuk memperlancar aktivitas bongkar muat dan meningkatkan produktivitas sektor perikanan tangkap di Pidie Jaya,” tegas Samsul.
Dalam kesempatan yang sama, Samsul juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghidupkan kembali pabrik es di Pelabuhan Perikanan Meureudu, yang telah lama tidak beroperasi. DKP Aceh berencana menggandeng pihak ketiga, khususnya pengusaha lokal, agar pabrik tersebut dapat kembali berfungsi pada tahun 2026.
“Semakin cepat pabrik es itu difungsikan kembali, semakin baik bagi pelayanan nelayan. Jangan sampai dibiarkan menjadi besi tua,” katanya.
Pemerintah Aceh menargetkan seluruh pelabuhan perikanan di wilayahnya sudah tertata dengan baik dan berfungsi optimal pada tahun 2026.
“Kita ingin pelabuhan perikanan di Aceh menjadi pusat pelayanan modern, aman, dan produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta mendongkrak perekonomian daerah,” tutup Samsul Bahri.[]
