Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dinas ESDM Aceh dan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh yang berlangsung di Kantor Dinas ESDM Aceh, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, didampingi Subkoordinator Seksi Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Zulfikar, ST, M.Si.

Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan distribusi energi merupakan salah satu sektor strategis yang harus mendapat perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan distribusi BBM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan badan usaha, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat.

“Kami akan mengkaji berbagai masukan yang berkembang dan menyampaikannya kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan penguatan koordinasi lintas sektor bersama unsur Forkopimda,” kata Dian.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan pola pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, badan usaha, dan partisipasi masyarakat. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Aceh.

Dinas ESDM Aceh juga menilai keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung distribusi energi yang tepat sasaran melalui penyampaian informasi dan pengawasan sosial yang konstruktif.

“Keberhasilan pengawasan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pemerintah dan badan usaha, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi yang baik dari seluruh pihak akan menjadi modal penting dalam menjaga agar BBM dapat dinikmati secara adil dan sesuai peruntukannya,” ujar Dian.

Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan tersebut, Dinas ESDM Aceh berharap distribusi BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.[]

Artikel ESDM Aceh Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersama Pertamina pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, saat menerima kunjungan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Aceh di Kantor Dinas ESDM Aceh, Kamis (4/6/2026).

Menurut Dian, salah satu faktor yang memengaruhi penetapan kuota BBM tahun 2026 adalah realisasi penyaluran BBM pada tahun 2025 yang relatif rendah akibat bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Aceh.

“Realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan prognosa kebutuhan BBM tahun berikutnya. Karena konsumsi tahun 2025 relatif rendah akibat faktor bencana, maka alokasi kuota tahun 2026 yang ditetapkan juga mengalami penyesuaian,” ujar Dian.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme penetapan kuota tersebut mengacu pada kebijakan Kementerian ESDM dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang mempertimbangkan evaluasi realisasi penyaluran serta proyeksi kebutuhan BBM pada tahun berjalan.

Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan bahwa konsumsi solar di Aceh hingga semester pertama tahun 2026 tercatat melampaui proyeksi kuota sekitar 12 persen. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa waktu terakhir.

Dian menegaskan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dinas ESDM Aceh terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi BBM guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Menurutnya, berbagai masukan yang berkembang di masyarakat akan dikaji lebih lanjut dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi BBM di Aceh tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Dinas ESDM Aceh juga memastikan pengawasan terhadap sektor migas akan terus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[]

Artikel ESDM Aceh: Kuota Solar 2026 Lebih Rendah, Konsumsi Justru Meningkat pertama kali tampil pada Beaktual.

Menurut Asnawi, keputusan Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo merupakan langkah strategis dan visioner untuk memastikan potensi gas raksasa South Andaman benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar proyek eksploitasi sumber daya.

“Pemerintah Aceh harus memastikan setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat. Karena itu, kami mendukung penuh langkah Bapak Gubernur Aceh Mualem dalam memperjuangkan konsep pengembangan yang memberikan dampak ekonomi terbesar bagi Aceh,” kata Asnawi, 2 Juni 2026.

Ia menilai keberadaan cadangan gas besar di South Andaman membuka peluang historis untuk menghidupkan kembali denyut industri migas Aceh, khususnya di kawasan Arun, Kota Lhokseumawe. Bahkan, Asnawi optimistis pengembangan yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan di daratan dapat mengembalikan kejayaan Lhokseumawe sebagai salah satu pusat industri energi terbesar di Indonesia.

“South Andaman berpotensi menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Aceh. Jika pengelolaannya diarahkan untuk memanfaatkan kawasan eks Arun dan membangun fasilitas pengolahan di darat, maka Lhokseumawe berpeluang kembali menjadi Kota Petro Dolar yang mampu menggerakkan ekonomi kawasan,” ujarnya.

Asnawi menegaskan, pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun merupakan pilihan yang jauh lebih strategis dibandingkan skema pengolahan menggunakan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di tengah laut.

Selain memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia, pengolahan gas di daratan dinilai mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan melalui pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, peningkatan aktivitas transportasi, hingga tumbuhnya investasi baru di kawasan industri Aceh.

“Arun pernah menjadi simbol kemajuan ekonomi Aceh dan Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya menghasilkan devisa negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Momentum South Andaman harus menjadi peluang untuk mengulang keberhasilan tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asnawi menekankan bahwa gas South Andaman harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan strategis Aceh, termasuk mendukung operasional industri nasional yang berada di daerah seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), kawasan eks PT Arun, serta pengembangan sektor industri hilir lainnya.

Menurutnya, sumber daya gas yang dimiliki Aceh harus menjadi pendorong kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan daerah, dan penguatan kemandirian ekonomi.

“Gas South Andaman harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat Aceh. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lapangan kerja, investasi, pertumbuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan. Inilah yang sedang diperjuangkan Pemerintah Aceh,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui surat resmi Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menunda persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo hingga tercapai kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut.

Permintaan tersebut muncul karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai skema pengolahan gas. Pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan darat di KEK Arun yang nantinya terintegrasi dengan pengembangan Lapangan Layaran, sementara pihak operator sebelumnya mengajukan opsi FPSO yang dinilai lebih cepat dari sisi teknis namun memiliki dampak ekonomi yang lebih terbatas bagi kawasan daratan Aceh.

Dengan potensi South Andaman yang disebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, Asnawi berharap seluruh pihak dapat menemukan solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.

“Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah industri energi Aceh selama puluhan tahun ke depan. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan dengan visi besar, agar South Andaman menjadi fondasi kebangkitan ekonomi dan industri Aceh di masa mendatang,” pungkasnya.[]

Artikel Kadis ESDM Aceh Dukung Langkah Mualem Perjuangkan Pengolahan Gas South Andaman di Daratan pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, saat menerima kunjungan kerja Komisi II, III, dan IV DPRK Bireuen di Aula Dinas ESDM Aceh, Kamis (21/5/2026).

Menurut Dian, proses legalisasi sumur minyak masyarakat yang saat ini sedang berjalan telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pendataan oleh pemerintah kabupaten, pengusulan kepada Gubernur Aceh, hingga penyampaian usulan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan penetapan resmi.

“Ada berita baik untuk Bireuen. BPMA dan Dinas ESDM Aceh pada awal Mei 2026 telah sepakat mengusulkan Kabupaten Bireuen sebagai pilot project tindak lanjut legalisasi sumur masyarakat karena penunjukan BKU di daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Dian.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bireuen saat ini memiliki 83 sumur minyak masyarakat yang termasuk dalam proses legalisasi bersama total 1.490 sumur masyarakat di Aceh.

Kesiapan Bireuen dinilai lebih baik dibanding daerah lain karena struktur pengelolanya telah memenuhi ketentuan regulasi, yakni maksimal terdiri atas satu BUMD, satu koperasi, dan/atau satu UMKM sebagai Badan Kerja Sama Usaha (BKU).

Selain membahas legalisasi sumur masyarakat, Dinas ESDM Aceh juga memaparkan perkembangan eksplorasi migas lepas pantai di wilayah utara Aceh serta potensi sektor mineral yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, ST, MSM, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPMA, dan pemangku kepentingan lainnya agar implementasi regulasi dapat berjalan efektif.

“Jika pilot project ini berhasil, maka dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola sumur minyak masyarakat yang legal, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Asnawi.

Melalui langkah tersebut, Dinas ESDM Aceh berharap pengelolaan migas masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

Artikel Dinas ESDM Aceh: Bireuen Paling Siap Jadi Pilot Project Legalisasi Sumur Minyak Masyarakat pertama kali tampil pada Beaktual.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, ST, MSM, saat menerima kunjungan kerja Ketua dan Anggota Komisi II, III, dan IV DPRK Bireuen di Aula Dinas ESDM Aceh, Kamis (21/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Asnawi menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh saat ini terus mengawal proses implementasi kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tersebar di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

“Bapak Gubernur Aceh telah menyurati Dirjen Migas Kementerian ESDM pada Januari 2026 terkait penunjukan BUMD, koperasi, maupun UMKM sebagai pengelola sumur masyarakat berdasarkan usulan pemerintah kabupaten. Langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor migas rakyat,” kata Asnawi.

Menurutnya, legalisasi sumur masyarakat bukan semata-mata persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa sektor migas rakyat memiliki potensi besar dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas ESDM Aceh juga memaparkan perkembangan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pengelolaan Sumur Masyarakat.

Asnawi berharap seluruh proses legalisasi dapat berjalan lebih cepat melalui dukungan pemerintah daerah, BPMA, serta seluruh pemangku kepentingan sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.

“Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola migas masyarakat yang legal, aman, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Artikel Dinas ESDM Aceh Dorong Percepatan Legalisasi 1.490 Sumur Minyak Masyarakat pertama kali tampil pada Beaktual.

Hal tersebut disampaikan Asnawi saat rapat koordinasi bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) terkait pengelolaan sumur masyarakat yang berlangsung di Aula Dinas ESDM Aceh, Selasa (5/5/2026).

Didampingi Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh, Dr. Dian Budi Dharma, ST, MT, Asnawi mengungkapkan bahwa hasil identifikasi awal menunjukkan masih terdapat potensi tumpang tindih data sumur masyarakat pada sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

“Data sumur minyak masyarakat yang telah ditetapkan pada empat kabupaten/kota di Aceh diperkirakan masih tumpang tindih, di mana terdapat sumur yang diakui secara bersama oleh KUD, BUMD maupun UMKM,” kata Asnawi.

Selain persoalan kepemilikan, Dinas ESDM Aceh juga menemukan bahwa sejumlah sumur yang diusulkan masih bercampur antara kategori sumur tua, sumur idle, dan sumur minyak masyarakat, sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan klasifikasi sesuai regulasi.

Menurut Asnawi, Dinas ESDM Aceh bersama BPMA dan Tim Satgas Gabungan akan melakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh guna memastikan validitas data sekaligus menyelesaikan persoalan tumpang tindih kepemilikan yang masih terjadi.

Ia juga menyoroti kondisi di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang yang masih memiliki lebih dari satu pengelola sumur masyarakat, terutama dari unsur koperasi. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Karena itu, Dinas ESDM Aceh mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPMA, koperasi, BUMD, UMKM, dan para pemangku kepentingan lainnya agar proses penunjukan pengelola dapat dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

“Kami ingin memastikan seluruh data yang digunakan benar-benar valid sehingga implementasi Permen ESDM dapat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan sumur minyak masyarakat di Aceh,” ujar Asnawi.

Ia berharap proses verifikasi yang dilakukan dapat menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan tata kelola sumur minyak masyarakat yang legal, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil migas.

Artikel Kadis ESDM Aceh: Data Sumur Minyak Masyarakat Masih Perlu Diverifikasi pertama kali tampil pada Beaktual.

Rapat yang berlangsung di Aula Dinas ESDM Aceh, Selasa (5/5/2026), membahas berbagai langkah strategis untuk mempercepat implementasi regulasi tersebut, mulai dari penataan data sumur masyarakat, penunjukan pengelola, hingga rencana pelaksanaan proyek percontohan di Kabupaten Bireuen.

Kepala BPMA, Nasri Djalal, yang didampingi Wakil Kepala BPMA Nizar Saputra dan jajaran manajemen BPMA, menjelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat tertanggal 9 Oktober 2025, jumlah sumur masyarakat yang telah ditetapkan di Aceh mencapai 1.490 sumur.

Namun demikian, kata Nasri, terdapat usulan penambahan jumlah sumur dan koperasi pengelola dari sejumlah kabupaten sebagaimana disampaikan Pemerintah Aceh kepada Direktorat Jenderal Migas pada awal tahun 2026.

“Karena adanya perbedaan data dan usulan tambahan tersebut, diperlukan koordinasi lanjutan bersama Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Aceh agar tahapan implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, BPMA juga mengusulkan Kabupaten Bireuen sebagai proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sumur masyarakat. Usulan tersebut dinilai memungkinkan karena jumlah pengelola yang akan ditunjuk telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, rapat juga membahas kondisi wilayah Aceh Tamiang dan sebagian Aceh Timur yang hingga saat ini masih berada dalam wilayah kerja migas yang dikelola PT Pertamina EP sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut dalam proses implementasinya.

Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat melakukan verifikasi lapangan bersama Tim Satgas, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan calon pengelola, serta memfasilitasi komunikasi antara koperasi dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) guna mempercepat proses kerja sama pengelolaan sumur masyarakat.

Melalui koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah berharap implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian tata kelola migas masyarakat yang legal, tertib, dan berkelanjutan di Aceh.

Artikel BPMA dan Dinas ESDM Aceh Bahas Percepatan Implementasi Permen Pengelolaan Sumur Masyarakat pertama kali tampil pada Beaktual.

Aksi kemanusiaan ini berhasil mengumpulkan 34 kantong darah, melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah, yakni sebanyak 25 kantong darah.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M., menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial ASN terhadap sesama, sekaligus kontribusi aktif dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah di rumah sakit.

“Kegiatan ini bukan hanya rutinitas, tetapi bentuk empati dan tanggung jawab sosial ASN Pemerintah Aceh. Ketersediaan darah sangat krusial bagi keselamatan pasien, dan kami ingin menjadi bagian dari solusi,” ujar Asnawi.

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 400.7.2.11/3206 tertanggal 1 April 2026 tentang gerakan donor darah di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Atas capaian hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan masyarakat yang telah berpartisipasi. Semoga setiap tetes darah yang didonorkan menjadi amal jariah dan membawa manfaat besar bagi yang membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Unit Donor Darah PMI Kota Banda Aceh, dr. Nurul Husna, mengapresiasi konsistensi Dinas ESDM Aceh dalam mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut.

Menurutnya, kebutuhan darah di Banda Aceh saat ini masih tergolong tinggi, terutama untuk pasien dengan kebutuhan transfusi rutin seperti penderita thalasemia dan pasien hemodialisis, yang jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Kebutuhan darah terus meningkat, sehingga partisipasi aktif dari instansi pemerintah maupun masyarakat sangat kami harapkan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu mendonorkan darah, karena selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor.

Alvan Ade Reza, salah satu ASN Dinas ESDM Aceh peserta donor darah, mengaku bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Ini donor darah saya yang ke sepuluh kali, tapi rasanya selalu berbeda dan menyenangkan. Selain menyehatkan, ada kepuasan tersendiri karena kita bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain,” ungkap Alvan yang baru saja meraih gelar doktor bidang ilmu teknik pada awal tahun 2006.

Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat terus menjadi agenda rutin, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah sebagai aksi kemanusiaan yang sederhana namun berdampak besar.

Artikel Dinas ESDM Aceh Gelar Donor Darah, Hasilkan 34 Kantong Darah Lampaui Target Pengumpulan pertama kali tampil pada Beaktual.

Aksi bersih-bersih tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.11/889/SJ tentang Pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Bersih, Indah). Gerakan ini bertujuan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan nyaman guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M., menegaskan bahwa kegiatan gotong royong ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang positif dan berkelanjutan di kalangan ASN.

“Ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri terkait Gerakan Indonesia ASRI, sekaligus wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama ASN dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja,” ujar Asnawi.

Ia menambahkan, lingkungan kerja yang bersih dan tertata diyakini mampu meningkatkan efektivitas serta produktivitas aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap tercipta suasana kerja yang aman, sehat, bersih, dan indah, sehingga dapat mendorong kinerja yang lebih optimal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Asnawi juga mengajak seluruh ASN untuk menjadikan kebersihan sebagai bagian dari nilai kehidupan sehari-hari, tidak hanya di lingkungan kerja tetapi juga di tengah masyarakat.

“Semoga kegiatan ini menjadi amal kebaikan karena kebersihan merupakan bagian dari nilai-nilai keimanan yang harus terus kita jaga,” tutupnya.[]

Artikel Tindak Lanjuti Gerakan Indonesia ASRI, ASN ESDM Aceh Bersihkan Lingkungan Kantor pertama kali tampil pada Beaktual.

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.8.3/18528 tanggal 1 Desember 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, yang mengatur pelaksanaan apel serta halal bihalal setelah Idul Fitri.

Apel pagi yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung di halaman Kantor ESDM Aceh dan diikuti oleh para kepala bidang, pejabat eselon IV, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut. Apel dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas ESDM Aceh, Endra, S.T., M.Si.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal sebagai momentum saling memaafkan antarpegawai, kemudian ditutup dengan kenduri makan bersama di aula serbaguna kantor.

Dalam amanatnya, Endra menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H sekaligus mengajak seluruh ASN untuk kembali pada fitrah dan memperkuat semangat kebersamaan.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Momentum ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk saling memaafkan agar kembali suci, sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas ke depan,” ujar Endra.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan semangat Ramadhan dan Idul Fitri sebagai energi baru dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Semangat Ramadhan dan Idul Fitri harus menjadi energi baru bagi kita semua untuk bekerja lebih disiplin, lebih produktif, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” tambahnya.

Endra turut mengapresiasi tingkat kehadiran ASN pada hari pertama kerja yang dinilai sangat baik. Menurutnya, hal tersebut menjadi indikator positif bagi peningkatan disiplin dan kinerja ke depan.

“Tingkat kehadiran hari ini sangat menggembirakan. Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk kembali fokus bekerja. Saya berharap semangat ini terus terjaga, tidak hanya dalam kehadiran, tetapi juga dalam peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan,” katanya.

Selain itu, Endra juga menyampaikan pesan Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M., yang pada saat bersamaan menghadiri apel dan halal bihalal bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

“Bapak Kepala Dinas menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh ASN ESDM Aceh, serta mengajak kita semua untuk menjadikan momentum ini sebagai titik awal meningkatkan semangat kerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah,” ujar Endra menyampaikan pesan pimpinan.

Suasana kebersamaan semakin terasa dalam kegiatan halal bihalal dan kenduri makan bersama saat Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M. menyempatkan diri bergabung bersama para ASN ESDM Aceh dan kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Taufik, S.T., M.Si., yang juga merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Aceh.

Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN ESDM Aceh dapat memperkuat sinergi, menjaga semangat kebersamaan, serta meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal pasca Ramadhan dan Idul Fitri.[]

Artikel Usai Libur Idul Fitri, ASN ESDM Aceh Gelar Apel Perdana dan Halal Bihalal pertama kali tampil pada Beaktual.