Gagasan itu muncul saat Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman menerima jajaran direksi Garuda Indonesia yang diwakilkan Direktur Utama Irfan Setiaputra di kantor KONI, bilangan Senayan, pada Selasa, 27 April 2021.

Marciano menjelaskan kebutuhan penerbangan udara sangat penting bagi masyarakat olahraga prestasi karena banyak event yang mengharuskan atletnya menggunakan transportasi udara.

Salah satu ajang terdekat ialah PON XX tahun 2021 di Papua. Multievent nasional empat tahunan itu akan digelar di empat klaster yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke pada 2-15 Oktober mendatang.

Untuk itu, dengan adanya rencana kerja sama tersebut, kelak seluruh anggota KONI Pusat, baik 34 KONI Provinsi hingga 71 induk cabang olahraga, akan mendapatkan manfaatnya.

“Artinya penerbangan dari daerah asal akan langsung menuju klaster tempat atlet akan bertanding. Selain itu, sebisa mungkin seefisien mungkin, jangan sampai atlet letih sebelum bertanding,” kata Marciano.

Bukan tanpa alasan gagasan itu muncul. Eks kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku mendengar ada kendala dari perwakilan kontingen pada Chef de Mission (CdM) Meeting II di Papua.

Saat itu, Ketua Umum KONI Sumut John Ismadi menyebut kontingen dari ujung barat Indonesia butuh waktu 20 jam untuk tiba di daerah yang terkenal dengan julukan Mutiara Hitam itu. Jika masalah panjangnya perjalanan dan transit tak terselesaikan maka bukan tak mungkin dapat mengganggu perfoma atlet. Di sisi lain, kontingen harus sudah tiba di Papua H-3 dan H+2 penyelenggaraan PON XX.

Sementara itu, Direktur Utama Irfan Setiaputra yang didampingi Direktur Pemasaran M.R Pahlevi, Direktur Pemeliharaan Rahmat Hanafi menyambut positif rencana kerja sama tersebut. “Terima kasih sekali jika ingin bekerja sama,” tutur Irfan.

“Garuda bisa atur paket untuk melihat Papua, seperti Raja Ampat misalnya,” kata Dirut Garuda tersebut menyoal layanan yang akan diberikan sekaligus peningkatan gairah pariwisata di Tanah Air.

Namun, ia juga berharap agar ada peningkatan pada infrastruktur bandara di Papua supaya dapat mendaratkan pesawat berkapasitas besar.[]

detik.com

Artikel Kontingen PON Papua Diupayakan Dapat Fasilitas Penerbangan Langsung pertama kali tampil pada Beaktual.

Dipimpin langsung oleh Ketua Umum H. Muzakir Manaf, beberapa agenda yang dibahas antarala lain, Pemusatan latihan daerah (Pelatda) PON Papua tahun 2021, persiapan rencana keberangkatan PON Papua tahun 2021, rencana pelaksanaan Prakualifikasi Pekan Olahraga Aceh (Pra-PORA) 2021, dan rencana persiapan PORA Pidie 2022, serta rencana persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut.

“Kita telah menetapkan Saudara Drs. Bachtiar Hasan, M.Pd untuk melanjutkan tugas sebagai Ketua Pelatda di tahun 2021,” kata Mualem-sapaan akrab H. Muzakir Manaf yang didampingi Ketua Harian H. Kamaruddin Abu Bakar dan Sekum M. Nasir, SIP, MPA.

Pada rapat yang diikuti oleh seluruh pengurus KONI Aceh baik yang baru bergabung hasil restrukturisasi organisasi tahun 2021, dan pengurus lama, Mualem menekankan agar Pelatda tahun 2021 sebagai persiapan menuju PON Papua harus berjalan dengan lancar. “Tidak boleh ada kendala apapun bagi atlet saat berlatih,” tegas Mualem.

“Mohon disiapkan apasaja yang diperlukan terkait Pelatda, keberangkatan kontingen, dan Pra-PORA yang akan kita laksanakan pada tahun ini dan PORA tahun 2022. Juga persiapan perencanaan PON Aceh-Sumut tahun 2024. Jangan cilet-cilet!” tegas Mualem.

Pada kesempatan tersebut, Mualem juga melaporkan hasil pertemuan dirinya bersama Menpora RI dengan Menteri PUPR beberapa waktu lalu. “Intinya mereka (PUPR) sangat setuju. Saya meminta dibangun sport center sebagai stadion utama PON 2024, plus kolam renang yang berstandar nasional,” jelas Mualem.

Sementara itu Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar meminta kepada pengurus hasil restrukturisai yang telah disahkan lewat SK Ketua Umum KONI Pusat Nomor 14 tahun 2021 dapat segera menyusun program-program, baik sebagai pendukung pelaksanaan Pelatda, keberangkatan kontingen, Pra-PORA, PORA Pidie dan Tuan Rumah PON Aceh-Sumut.

“Juga jangan lupa, tahun 2023 Aceh Tuan Rumah Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera,” kata Abu Razak—sapaan akrab H. Kamaruddin Abu Bakar—mengingatkan.

Sekum KONI Aceh M. Nasir, SIP, MPA menjelaskan, Pelatda KONI Aceh tahun 2021 telah dimulai sejak 1 Februari 2021, yang dibagi dalam dua prioritas, dengan pelaksanaan secara bertahap. Untuk tahap pertama, atlet dan pelatih dari 16 Cabor prioritas pertama akan menjalani Pelatda selama delapan bulan.

Untuk tahap kedua, dimulai 10 Februari 2021 sebanyak tiga cabor beregu akan melaksanakan Pelatda selama lima bulan desentralisasi dan tiga bulan sentralisasi. Sementara prioritas kedua sebanyak delapan Cabor perorangan akan memulai Pelatda di tanggal 1 Maret hingga tujuh bulan kedepannya.

“Keseluruhan Pelatda akan berakhir pada 28 September 2021. Sebelum memasuki Pelatda, keseluruhan atlet wajib mengikuti swab antigen, dan menerapkan protokol kesehatan saat berlatih,” kata M. Nasir.

Terkait, dukungan persiapan PORA Pidie, M. Nasir menjelaskan, KONI Aceh telah melakukan pendampingan kepada Pemkab Pidie dan KONI Pidie, khususnya terkait pembangunan sarana dan prasarana. Disamping itu KONI Aceh juga telah mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PRA-PORA Tahun 2021 untuk 36 Cabor, sebagaimana telah ditetapkan dalam RAT KONI Aceh Tahun 2020.

“Agar dukungan dapat dilakukan secara efektif, KONI Aceh juga mempertimbangkan untuk membentuk Tim dukungan Persiapan PORA Pidie, yang terdiri dari Pengurus KONI Aceh yang dipilih oleh Pimpinan,” kata M. Nasir.

Sedangkan terkait, persiapan perencanaan Tuan Rumah PON 2024, tambah M. Nasir, KONI Aceh secara konsisten terus mendorong Pemerintah Aceh agar menyiapkan sarana dan prasarana. Disamping secara khusus juga melakukan koordinasi dengan Ketum KONI Pusat, Menpora RI dan Menteri PUPR terkait rencana pembangunan Main Stadium dan Venue-venue pendukung lainnya.

“Untuk dukungan tersebut KONI Aceh akan membentuk Tim Sekber PON dan Tim Dukungan Persiapan PON Aceh Sumut tahun 2024,” kata M. Nasir.[]

Artikel Pleno Perdana KONI Aceh, Bahas Pelatda Hingga Persiapan Tuan Rumah PON pertama kali tampil pada Beaktual.

Mualem—sapaan akrab H. Muzakir Manaf datang bersama Menteri Pumuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. “Ya, bersama Menpora kemarin kita telah mengadakan pertemuan dengan Menteri PUPR di Kampus PUPR,” kata Mualem, Selasa 2 Januari 2021.  

Pada pertemuan tersebut, Menteri PUPR Basuki didampingi Sekjend Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Direktur Prasarana Strategis Iwan Suprijanto.

Pada kesempatan itu, kata Mualem, sebagaimana hasil diskusi sebelumnya dengan Menpora, ia mengusulkan agar Kementrian PUPR membangun stadion utama yang akan digunakan untuk gelaran PON XXI tahun 2024 mendatang. “Saya meminta agar dibangun sport center yang di dalamnya ada stadion,” kata Mualem.

Stadion tersebut, tambah Mualem, yang representatif, berstandar FIFA, yang bisa digunakan untuk pertandingan sepakbola PON Aceh-Sumut, serta pertandingan sepakbola lainnya, baik level nasional dan internasional, juga sekaligus sebagai tempat pembukaan PON XXI tahun 2024 nanti.

Sebagaimana diketahui, pembukaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 nanti akan dilakukan di Aceh. Selain itu, telah disepakati juga bahwa untuk cabang olahraga sepakbola, seluruh rangkaian pertandingan mulai dari penyisihan hingga babak final juga digelar di Aceh.

Sebelumnya, pada 22 Januari 2021, Mualem bersama Ketua DPRA H. Dahlan Jamaluddin juga telah melakukan pertemuan dengan Menpora untuk membahas persiapan PON XXI Aceh-Sumut. Pada pertemuan tersebut, Menpora meminta kepada Aceh untuk menyusun master plan PON 2024.

Menanggapi kunjungan Mualem dan Menporan Zainuddin Amali, sebagaimana yang disiarkan di website Kementerian PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya siap membantu persiapan PON Aceh-Sumut 2024. “Tetapi untuk kepastian pelaksanaannya tetap menunggu Instruksi Presiden (Inpres),” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga menambahkan,  untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Daerah harus pro aktif dengan mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN.

“Pemerintah Daerah susun dulu master plan-nya, infrastruktur apa saja yang akan di bangun di Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian infrastruktur apa saja yang menggunakan anggaran daerah, mana yang menggunakan anggaran pusat,” kata Menteri Basuki.  

“Harus ada perencanaannya, ada masterplan. Tanpa itu kita tidak tahu apa yang akan dibantu oleh Kementerian PUPR. Nah, nanti dari masterplan itu disampaikan.”

Dari KONI Aceh, Mualem menambahkan, usai pertemuan dengan Menteri PUPR pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi terkait persiapan menuju PON Aceh-Sumut tahun 2024. “Dengan semua pihak, kita akan terus lakukan koordinasi, baik dengan KONI Pusat, Menpora, DPR RI, DPRA, Pemerintah Aceh, dan pihak-pihak terkait lainnya,” kata Mualem.[]

Artikel Mualem Temui Menteri PUPR, Bahas Infrastruktur PON 2024 pertama kali tampil pada Beaktual.

Pesta olahraga empat tahunan yang awalnya akan berlangsung pada 20 Oktober-2 November 2020 diputuskan untuk diundur ke Oktober 2021. Penundaan itu diumumkan pada 23 Maret 2020 oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali.

Keputusan penundaan disepakati dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo. “Bapak presiden memutuskan pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI yang digelar pada bulan Oktober ditunda menjadi Oktober 2021,” kata Menpora.

Ada beberapa alasan yang mendasari keputusan penangguhan, di antaranya kesiapan atlet yang terganggu serta pengerjaan venue yang terhambat akibat pandemi COVID-19 yang saat itu baru masuk Indonesia.

Situasi tersebut cukup berat karena pembangunan semua arena yang direncanakan digunakan untuk berbagai pertandingan cabang olahraga di PON Papua pun jelas tak bisa diteruskan.

Belum lagi, distribusi bahan dan barang yang didatangkan dari luar Papua juga mengalami hambatan karena adanya pemberlakuan penutupan (lockdown) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua saat itu. Pemerintah dan seluruh pihak terkait pun pada akhirnya sepakat untuk menunda pelaksanaan PON edisi ke-20 itu.

Penundaan PON XX Papua ini menjadi cerita tersendiri, sebab sejarah mencatat ini kali pertama ajang empat tahunan itu ditunda.

Dalam Ensiklopedia Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, penyelenggaraan pekan olahraga nasional sebelumnya sempat satu kali dibatalkan. PON Jakarta 1965 merupakan penyelenggaraan PON VI yang rencananya berlangsung mulai 8 Oktober- 10 November 1965 di kompleks Gelora Bung Karno.

Sayangnya, PON 1965 terpaksa dibatalkan lantaran situasi keamanan nasional yang tidak memungkinkan pasca terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada 1 Oktober 1965 silam.

Padahal banyak yang memperkirakan PON 1965 dapat berjalan dengan sukses mengingat fasilitas dan sarana olahraga serta pendukungnya yang tersedia sudah cukup lengkap dan pernah digunakan dalam Asian Games 1962 dan Ganefo (Games of The New Emerging Forces) atau Hari Pesta Olahraga Negara Berkembang pada 1963.

Pembangunan Jalan Terus

Sebelum diputuskan ditunda, proses pembangunan venue PON Papua per Maret 2020 sebetulnya sudah banyak yang hampir selesai.

Ada empat arena yang dibangun, yakni Istora Papua Bangkit yang pembangunannya sudah mencapai 82,95 persen, Stadion Akuatik 80,87 persen, dan arena cricket dan lapangan hockey 92,14 persen. Venue tersebut awalnya ditargetkan selesai pada Juni hingga Juli 2020.

Meski PON Papua diputuskan ditunda, pemerintah tetap terus mengebut pembangunan venue agar tetap berjalan.

Sempat terhambat memang, namun nyatanya pembangunan sejumlah arena pertandingan olahraga untuk PON Papua bisa rampung sesuai target pada Juli 2020.

Arena pertandingan yang telah selesai dibangun secara fisik, yakni arena akuatik di kawasan Olahraga Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, serta arena kriket dan lapangan hoki (indoor dan outdoor) di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu.

Selain pembangunan yang jalan terus, penundaan selama satu tahun juga tak mengendurkan semangat panitia untuk memulai lagi hitung mundur 362 hari menuju pelaksanaan PON Papua digelar pada 2-14 Oktober 2021.

Hitung mundur yang juga dilangsungkan bersamaan peresmian Stadion Lukas Enembe, Papua pada 23 Oktober itu menandai kesiapan Bumi Cenderawasih sebagai tuan rumah kejuaraan multi event terbesar di Tanah Air itu.

Demi suksesnya penyelenggaraan PON yang untuk pertama kalinya bakal digelar di Papua, Pemerintah Provinsi Papua telah menghabiskan dana APBD lebih dari Rp3,8 triliun untuk pembangunan dan renovasi venue yang bakal digunakan untuk PON 2021.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga tahun anggaran, yakni 2016 sebesar Rp228,6 miliar, 2017 sebesar Rp447,2 miliar, 2018 Rp879,3 miliar, Rp2,2 triliun pada tahun 2019, dan Rp2 triliun dalam APBD 2020.

Selain dari dana APBD, pemerintah juga telah mengucurkan dana APBN sebesar Rp2,3 triliun untuk mendukung proses pembangunan venue PON Papua yang pelaksanaannya diundur hingga Oktober tahun depan.

Ribut-ribut 10 Cabang Olahraga Tercoret

Seiring dengan perjalanan penundaannya, PON Papua juga punya cerita lain dengan menghadirkan polemik terkait keputusan pencoretan 10 cabang olahraga dari multi ajang empat tahunan itu.

Kesepuluh cabang olahraga yang dicoret, yaitu balap sepeda, tenis meja, bridge, gateball, ski air, boling, dansa, petanque, woodball, dan golf.

PON Papua hanya akan mempertandingkan 37 dari 47 cabang yang sudah ditetapkan. Pemangkasan itu menuai protes dari sejumlah pengurus induk cabang olahraga.

Sempat muncul ide agar kesepuluh cabang tercoret itu digelar di provinsi lain. Jawa Timur menjadi satu-satunya nama yang muncul disebut-sebut bersedia menjadi tuan rumah pendamping. Namun jelas tuan rumah Papua secara tegas menolak ide tersebut.

Lagi pula, hal itu akan menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Dalam salah satu poin pasal disebutkan bahwa PON hanya digelar di satu provinsi.

“PON XX tahun 2021 itu hanya akan digelar di Bumi Cenderawasih, tidak ada provinsi lain. Semua pihak harus hormati keputusan presiden,” kata Sekretaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya.

Menurut Kenius, Presiden Joko Widodo lah yang memutuskan untuk menguragi jumlah cabang olahraga yang akan dimainkan di PON. Keputusan tersebut sesuai dengan kemampuan Provinsi Papua.

Selain itu, berdasarkan SK dari KONI Pusat terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON Papua juga telah ditetapkan ada 37 dengan 56 disiplin cabang olahraga, 679 nomor pertandingan/perlombaan, dan kuota atlet sebanyak 6.442 orang.

Banyak pihak yang mengharapkan dengan keputusan penundaan PON ini dapat membuka peluang agar kesepuluh cabang olahraga itu dapat dipertandingkan di Papua. Alasannya, para atlet selama ini telah menghabiskan waktu untuk berlatih demi tampil di PON yang merupakan puncak prestasi olahraga tingkat nasional.[]

Sumber | Tempo.co

Artikel Kaleidoskop 2020: PON Papua, Cerita Penundaan dan Kontroversi Cabang Tercoret pertama kali tampil pada Beaktual.

Jayapura, Beaktual.com –  Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 akan menggelar Chefs de Mission (CdM) ke II pada bulan Februari 2021 mendatang. CdM Meeting ke II ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai hal terkait pelaksanaan PON XX 2021 di Bumi Cenderawasih.

Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda kepada wartawan disela-sela syukuran Natal dan Tahun Baru di kediamannya, akhir pekan kemarin menjelaskan, seiring mendekatnya PON membuat panitia  terus berbenah. Selain venue, hal-hal non teknis juga menjadi fokus dari PB PON.

Jadi, kalau tidak ada perubahan jadwal, pada bulan Februari itu sudah CdM Meeting kedua, dimana kita akan mengundang seluruh CdM peserta PON dari seluruh provinsi se Indonesia, dan menjelaskan kesiapan Papua sebagai tuan rumah multievent tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, dalam beberapa waktu kedepan kita mereview semua kegiatan yang ada pada masing-masing bidang di PB PON.  “Kami akan mengecek semua kegiatan yang ada di masing-masing bidang apa yang sudah dikerjakan dan belum, sehingga pada CdM Meeting kita paparkan semua soal kesiapan PON,” tegasnya.

Yunus Wonda menambahkan, pada tahun 2021 yang menjadi agenda prioritas Ppanitia adalah pengadaan peralatan, jika semua sudah dilelang, maka barang akan tiba dan langsung pasang di masing-masing venue.

“kita punya waktu untuk menyiapkan kebutuhan PON hanya sampai bulan Agustus  dan September,  kalau venue sudah tidak ada masalah,” jelasnya.

Selain peralatan, akomodasi dan konsumsi pun menjadi program prioritas dari PB PON Papua. “Kita akan selesaikan semua agenda-agenda besar pada PB PON, sehingga semua kesiapan PON di masing-masing klaster diharapkan rampung 100 persen pada bulan Agustus,” tuturnya.

Lanjutnya, semua kegiatan yang dilakukan ini sebagai penanda bahwa Papua siap melaksanakan PON 2021. “Kami siap menyambut atlet dari seluruh Indonesia untuk bertanding di Papua, Papua Bisa”, katanya.

PON 2020 Papua bakal mempertandingkan 37 cabang olahraga pada 2-13  Oktober 2021 mendatang. PON akan digelar di empat klaster, yakni Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Merauke dan Kabupaten Mimika.[]

Sumber | ponxx2020papua.com

Artikel Februari, PB Akan Paparkan Kesiapan PON XX 2021 pertama kali tampil pada Beaktual.