Banda Aceh, Beaktual.com – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRA telah merampungkan pembahasan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2026 yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan sejumlah penyesuaian dan rasionalisasi program telah dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut evaluasi tersebut, terutama untuk menyesuaikan dengan kondisi kebencanaan yang tengah dihadapi Aceh.
“TAPA bersama Banggar DPRA telah menyelesaikan pembahasan hasil evaluasi APBA 2026 dari Kemendagri. Sejumlah rasionalisasi dan penyesuaian program telah dilakukan, khususnya program yang disesuaikan dengan kondisi kebencanaan di Aceh,” kata Muhammad dalam keterangannya 3 Februari 2026.
Ia menjelaskan, setelah proses pembahasan tersebut rampung, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mulai melakukan penginputan data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan hasil rasionalisasi program yang telah disepakati.
Proses input data oleh SKPA dijadwalkan berlangsung mulai Selasa (3/2) dan ditargetkan selesai dalam waktu satu hari.
“Mulai hari ini SKPA melakukan input SIPD berdasarkan hasil rasionalisasi tersebut, dan insyaallah proses input akan selesai besok,” ujarnya.
Dengan selesainya proses tersebut, Pemerintah Aceh memastikan bahwa APBA 2026 akan mulai memasuki tahap realisasi pada pekan kedua Februari 2026.
Muhammad menegaskan bahwa tindak lanjut atas hasil evaluasi Kemendagri dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi faktual kebencanaan di Aceh serta diarahkan untuk mendukung kepentingan masyarakat.
“Kami memastikan bahwa tindak lanjut evaluasi ini benar-benar didasarkan pada kondisi kebencanaan yang terjadi dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh,” katanya.
Pemerintah Aceh juga menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait pelaksanaan APBA 2026 kepada media.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kebersamaan guna mempercepat proses pemulihan serta pembangunan Aceh pascabencana.[]
