Perkembangan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang baru bagi sektor perhubungan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, pengolahan data dan pelayanan publik. Namun, teknologi tersebut tetap ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia dalam menentukan kebijakan.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Rakornis Dinas Perhubungan se-Aceh yang diikuti para Kadishub kabupaten/kota se-Aceh serta pejabat struktural Dishub Aceh, di Aula Multimoda, Selasa, 15/08.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan perkembangan teknologi, termasuk AI, dapat dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan di sektor perhubungan.
Menurut Faisal, penerapan teknologi tersebut antara lain dapat membantu manajemen lalu lintas, analisis data keselamatan jalan, pemetaan titik rawan kecelakaan, optimalisasi pelayanan hingga pekerjaan administratif.
“Kebutuhan terhadap pengolahan data yang lebih baik dinilai semakin penting melihat kompleksitas persoalan transportasi di Aceh,” kata Faisal.
Faisal juga memaparkan, jumlah kecelakaan jalan raya di Aceh. Di mana ada 3.068 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang 2025, dengan 604 korban meninggal dunia, 366 luka berat dan 4.460 luka ringan. Mayoritas korban berada pada rentang usia produktif yaitu 18-40 tahun.
Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor terus bertambah. Pada 2026, kendaraan bermotor terdaftar di Aceh mencapai 3,02 juta unit, meningkat sekitar 709 ribu unit atau 31 persen sejak 2020. Sementara panjang jalan pada 2025 tercatat 23.874 kilometer, dengan penambahan hanya 242 kilometer atau sekitar 1,02 persen dalam enam tahun.
Faisal juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi sektor perhubungan, antara lain angkutan tanpa kelengkapan perizinan serta penerapan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih jauh dari harapan.
Dari sisi keselamatan, masih terdapat persoalan minimnya penerangan dan rambu, jalan berlubang hingga hewan ternak yang masuk ke jalan raya dan jalan tol.
Persoalan konektivitas akibat bencana juga menjadi perhatian. Putusnya jalan dan terganggunya jalur distribusi dapat berdampak langsung terhadap pergerakan masyarakat maupun arus logistik. Karena itu, pembangunan transportasi ke depan perlu memperhitungkan ketangguhan infrastruktur terhadap berbagai risiko.
Faisal menambahkan, transformasi kebijakan perhubungan harus dibangun melalui tiga pendekatan, yakni inovatif, adaptif dan responsif.
Inovatif berarti mulai meninggalkan pola kerja konvensional menuju pengambilan keputusan berbasis data. Adaptif berarti menyiapkan regulasi dan sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan responsif berarti memastikan seluruh inovasi bermuara pada pelayanan publik yang lebih aman, nyaman dan cepat.
“Sudah saatnya kita melakukan transformasi kebijakan transportasi berbasis teknologi cerdas guna mewujudkan tata kelola yang inovatif, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik,” kata Faisal.
Faisal berharap Rakornis itu tidak hanya menjadi forum koordinasi rutin, tetapi menghasilkan cara pandang dan langkah baru dalam menghadapi persoalan transportasi Aceh. Terlebih, tantangan konektivitas Aceh mencakup wilayah daratan, kepulauan hingga daerah terpencil yang membutuhkan sinergi antara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil, mengatakan transformasi digital perlu ditempatkan dalam konteks persoalan perhubungan yang dihadapi Aceh.
Menurut Rizki, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan pemahaman batas kewenangan dan sinkronisasi regulasi, keterbatasan tenaga teknis dan pengawas, sarana-prasarana yang belum seluruhnya memenuhi standar pelayanan minimal hingga keterbatasan anggaran. Ia menambahkan, integrasi moda dan konektivitas antarwilayah juga belum optimal.
“Transformasi digital perlu ditempatkan dalam konteks persoalan perhubungan yang kita hadapi. Masih ada tantangan terkait kewenangan, sinkronisasi regulasi, tenaga teknis dan pengawas, sarana-prasarana, hingga anggaran,” ujar Rizki.
Rizki menilai digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga membutuhkan kesiapan regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem pelayanan. Karena itu, pemanfaatan teknologi perlu dilakukan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Dr. Khairun Saddami, Pemateri Rakornis,
mengatakan AI pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kemampuan atau keahlian tertentu yang dimiliki manusia ke dalam mesin. Karena itu, hal yang lebih penting bukan sekadar mengikuti perkembangan AI, tetapi memahami seberapa besar teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat.
Khairun menjelaskan, AI yang kini dikenal luas masyarakat merupakan hasil perkembangan teknologi selama puluhan tahun. AI, kata dia, baru masuk dan dikenal secara luas oleh publik pada 2023. Sebelumnya, teknologi tersebut lebih banyak digunakan oleh kalangan saintis dan militer.
Perkembangan teknologi itu juga berlangsung seiring perubahan dalam pengelolaan data dan kemampuan komputer. “Dulu data dalam bentuk file fisik, daya komputer terbatas dan pertemuan tatap muka dulu,” ujarnya.
Khairun mengingatkan agar perkembangan AI tidak dipandang sebagai ancaman yang akan menggantikan manusia sepenuhnya. Menurutnya, AI sampai saat ini masih sebatas alat yang membantu mempermudah berbagai kegiatan manusia. Teknologi tersebut juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal merespons situasi sebagaimana manusia.
“Harus diingat bahwa AI itu tidak bisa responsif sebagaimana manusia. Jangan khawatir AI akan menggantikan manusia. Sampai sejauh ini AI masih sebatas mempermudah kegiatan kita,” kata Khairun.
Karena itu, ia menekankan bahwa manusia tetap harus menjadi pihak yang menentukan arah dan mengambil keputusan, khususnya dalam urusan kebijakan. “Kebijakan nggak boleh diserahkan kepada AI,” tegasnya.
Khairun juga mengingatkan agar pengguna berhati-hati ketika menggunakan AI untuk mengolah informasi. Data yang bersifat rahasia, menurutnya, tidak seharusnya dimasukkan ke dalam sistem AI secara sembarangan.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan AI dalam sektor perhubungan perlu ditempatkan secara proporsional. Teknologi dapat digunakan untuk membantu manusia mengolah informasi, mempercepat pekerjaan dan mendukung pelayanan, tetapi keputusan tetap membutuhkan pertimbangan, tanggung jawab dan kendali manusia
