Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe Aceh M. Nasir Syamaun menerangkan, pertemuan yang berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe itu merupakan rapat pertama menyangkut revisi ketiga Qanun Wali Nanggroe. “Yang bicarakan masih menyangkut substansi mana yang harus diubah, poin tentang kewenangan dan hal hal lain,” kata M. Nasir. Pertemuan itu dibuka dan dimoderatori oleh Katibul Wali Nanggroe, Azwardi, AP, M.Si.

Ada sejumlah poin-poin rencana revisi yang disampaikan kepada Wali Nanggroe, baik usulan dari Pansus DPRA dan usulan dari Staf Khusus Wali Nanggroe yaitu Teuku Kamaruzzaman dan DR. M. Raviq.

Usulan yang disampaikan Staf Khusus Wali Nanggroe antaralain, periodesasi jabatan Wali Nanggroe, kewenangan Wali Nanggroe dalam penegakan dinul Islam, kewenangan sebagai pemimpin adat, syarat calon Wali Nanggroe dan Waliyul Ahdi, serta bendera dan lambang Wali Nanggroe. Kemudian mengenai kewenangan dan peran Wali Nanggroe dalam kekhususan dan keistimewaan Aceh.

“Aceh memiliki tiga perangkat hukum, UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, serta UU 37 tahun 2000 tentang pelabuhan dan perdagangan bebas Sabang,” sebut Teuku Kamaruzzaman atau akrab disapa Ampon Man, sembari menambahkan bahwa tiga UU tersebut merupakan modal besar bagi Aceh dalam menyusun perangkat hukum kekhususan Aceh lainnya.

Disamping memiliki Lembaga Wali Nanggroe, tambah Ampon Man, Aceh juga memiliki lembaga independen dan otonom seperti MAA, MPU, MPD, Baitul Mal, dan Mahkamah Syariah. Namun, koordinasi dan konsultasi diantara lembaga tersebut tidak terkoodinir baik.

“Dalam Raqan Wali Nanggroe hendaknya dapat dibuat bentuk koordinasi sehingga Lembaga Wali Nanggroe akan menjadi lembaga keempat setelah eksekutif, legeslatif dan yudikatif, yang bertujuan menyuarakan kepentingan Aceh baik tingkat nasional dan internasional,” kata Ampon Man.

Sementara itu Ketua Pansus DPRA Mawardi, menjelaskan, rencana revisi Qanun Lembaga Wali Nanggroe masuk dalam Prolega tahun 2021 dan sudah mendapatkan SK Pembahasan. Pertemuan kali ini merupakan inisiatif DPRA. “Masyarakat melihat Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga tinggi yang punya marwah dan wibawa. Namun setelah kita kaji ternyata di dalam Qanun tidak diatur secara lebih luas, mengenai fungsi dan peran Lembaga Wali Nanggroe,” kata Mawardi.
Menurut Pansus DPRA, ada beberapa poin dalam qanun yang tidak disebutkan secara terperinci dan jelas. Untuk itu pihaknya akan melakukan kajian terkait subtansi-subtansi yang perlu diatur secara jelas. “Intinya kita ingin melihat Wali Nanggroe benar-benar menjadi sebuah lembaga pemersatu, bisa mengayomi semua bentuk kekhususan yang ada di Aceh.

Setelah pertemuan awal tersebut, Mawardi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan beberapa pembahasan, dan melakukan kunjungan kebeberapa daerah untuk mencari masukan dari tokoh-tokoh Aceh, baik tokoh agama, tokoh adat dan tokoh daerah. “Supaya Qanun ini muatannya lebih komplit dan menyerap semua aspirasi,” sebut Mawardi.

Selain Mawardi, Pansus Lembaga Wali Nanggroe DPRA terdiri dari Saiful Bahri selaku wakil ketua, Nurdiansyah Alasta selaku sekretaris, dan anggota yaitu Anwar, Iskandar Usman Al Farlaky, Sulaiman, Noraidah Nita, T.R Keumangan, Ilham Akbar, H. Asbi Amin, H. Jauhari Amin, H. Amiruddin Idris, Fakhrurrazi H. Cut, Sofyan Puteh, Tgk. Haidar, Tgk. H. Irawan Abdullah, dan Tgk. H. Syarifuddin Ridwan.

Wali Nanggroe dalam pertemuan tersebut antaralain didampingi oleh Staf Khusus Teuku Kamaruzzaman, dan DR. M. Raviq, Katibul Wali Nanggroe Azwardi, dan Kabag Humas M. Nasir Syamaun.[]

Artikel Siapkan Revisi Qanun, Pansus DPRA Cari Masukan ke Wali Nanggroe pertama kali tampil pada Beaktual.

Pada kesempatan tersebut, kata M. Nasir, kepada Pengurus MAA yang baru dilantik, Wali Nanggroe menyampaikan, pengukuhan MAA kali ini merupakan momentum penting, sebagai langkah awal bagi Pengurus MAA dalam melaksanakan tugas dan fungsi salahsatu lembaga keistimewaan Aceh.

“Pengukuhan ini merupakan amanah pasal 53 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, yang menyebutkan bahwa Pengurus Majelis Adat Aceh dikukuhkan oleh Wali Nanggroe Aceh,” sebut Tgk. Malik Mahmud dalam sambutannya usai seremoni pengkuhan.

Ke depan, tambah Wali Nanggroe, MAA diharapkan dapat terus mengembangkan diri sebagai lembaga yang melakukan pelestarian, pembinaan, pengkajian, dan pengembangan adat istiadat. MAA juga diharapkan harus mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan bekerjasama dengan berbagai pihak, dan bergerak beriringan dengan perkembangan zaman, khususnya di era moderen seperti sekarang ini.

“Pengetahuan dan penguasaan dunia teknologi informasi amat penting untuk dikuasai, agar setiap tugas dan fungsi yang diemban, mulai dari tingkat Aceh hingga tingkat gampong dapat berjalan dengan baik sesuai perkembangan zaman,” kata Wali Nanggroe mengingatkan.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah turut hadir langsung pada acara pengukuhan pengurus MAA.

“Para pengurus MAA yang dikukuhkan oleh Wali Nanggroe diantaranya, Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim MA sebagai Ketua Majelis Adat Aceh, Tgk. Yusdedi sebagai Wakil Ketua I, dan Syech Marhaban sebagai Wakil Ketua II. Juga turut dikukuhkan para ketua bidang dan anggota pengurus MAA,” sebut M. Nasir.[]

Artikel Kukuhkan Pengurus MAA, ini Pesan Wali Nanggroe pertama kali tampil pada Beaktual.

“Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Baitul Azma Lilmukminin,” kata Azwardi, Sabtu malam 18 April 2021.

Azwardi menjelaskan, kegiatan dimulai dengan shalat insya berjamaah. Selanjutnya, Tgk. Mutiara Fahmi selaku penceramah yang didatangkan oleh Keurukon Katibul Wali Nanggroe menyampaikan tausiah, dan dilanjutkan dengan shalat tarawih serta witir berjamaah.

Turut hadir bersama Katibul Wali Nanggroe, Asisten III Pemerintah Aceh DR. Iskandar, AP, S.Sos, Tgk. Tarmizi selaku Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe. Sementara dari Muspika setempat hadir antaralain, Camat, Kapolsek dan Danramil, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah SMA 1 Mutiara Timur.

“Pada kesempatan tersebut, kita turut menyerahkan sejumlah bantuan,” kata Azwardi. Bantuan tersebut antaralain, sajadah imam, hambal, jam dinding, Al Quran, buku-buku agama dan bantuan uang tunai.

Di akhir kegiatan, Pengurus Masjid Baitul Azma Lilmukminin menyerahkan proposal pembangunan masjid kepada Katibu Wali Nanggroe. “Pengurus masjid meminta kepada kita agar proposal tersebut dapat diteruskan kepada Pemerintah Aceh,” jelas Azwardi.

“Insya Allah kita akan menyampaikan amanah (proposal pembangunan masjid) ini kepada Pemerintah Aceh.”

Sebelumnya, pada 9 April lalu, rombongan Keurukon Katibul Wali Nanggroe juga telah melaksanakan kegiatan meuseuraya membersihkan Masjid Baitul Azma Lilmukminin.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Program New Safari Ramadhan Pemerintah Aceh, melalui Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Kegiatan tersebut mengusung tema “Gerakan BEREH (Bersih Rapi Estetika dan Hijau) Mesjid dan GESID (Gerakan Vaksinasi Covid 19) Aceh di 54 Mesjid pada 23 Kabupaten/kota se-Aceh.

Meuseuraya jelang menyambut Bulan Suci Ramadhan tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat setempat, mulai Camat, Kepala Puskesmas, para kepala desa di Kecamatan Mutiara Timur, pengurus masjid setempat, Babinsa dan masyarakat umum.[]

Artikel Safari Ramadhan di Mutiara Timur, Keurukon Katibul Wali Serahkan Sejumlah Bantuan pertama kali tampil pada Beaktual.

Katibul Wali Nanggroe, Azwardi mengatakan, kegiatan yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya tersebut merupakan bagian dari kegiatan Program New Safari Ramadhan Pemerintah Aceh, melalui Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Kegiatan tersebut mengusung tema “Gerakan BEREH (Bersih Rapi Estetika dan Hijau) Mesjid dan GESID (Gerakan Vaksinasi Covid 19) Aceh di 54 Mesjid pada 23 Kabupaten/kota se-Aceh.

“Keurukon Katibul Wali (Sekretariat Wali Nanggroe Aceh) sebagai satuan kerja Pemerintah Aceh melakukan meuseuraya atau gotong royong di Kecamatan Mutiara Timur,” kata Azwardi.

Azwardi menyampaikan salam dari Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT dan Sekretaris Daerah Aceh dr Taqwallah M.Kes kepada masyarakat setempat. Gerakan Bersih Rapi Estetika dan Hijau di masjid tersebut merupakan program menyambut bulan Ramadhan dengan tujuan agar mesjid yang akan digunakan nanti menjadi lebih bersih dan nyaman.

Kegiatan tersebut, tambah Azwardi melibat sejumlah elemen masyarakat setempat, mulai Camat, Kepala Puskesmas, para kepala desa di Kecamatan Mutiara Timur, pengurus masjid setempat, Babinsa dan masyarakat umum.

Selain membersihkan masjid, kegiatan New Safari Ramadhan yang dilakukan Lembaga Wali Nanggroe kali ini juga turut melakukan penghijauan dengan penanaman sejumlah pohon di sekitar masjid.  “Kami juga membantu sejumlah peralatan, antaralain alat  kebersihan seperti sapu, alat pel, tong sampah, karpet, cat, serta tanaman dalam pot,” jelas Awardi.

Insya Allah pada 5 Ramadhan Azwardi mengatakan, pihaknya akan kembali ke Masjid Baitul Azma Lilmukminin, dan akan melaksanakan Shalat Tarawih bersama dengan masyarakat dan ikut serta membawa penceramah dari tingkat Aceh.

Pengurus Masjid Masjid Baitul Azma Lilmukminin mengaku menyambut baik kegiatan meuseuraya yang dilakukan oleh Lembaga Wali Nanggroe Aceh ditempatnya.

Antusiasme masyarakat setempat yang ikut terlibat dalam langsung dalam kegiatan meuseuraya jelang Bulan Ramadhan menurutnya menjadi indikasi bahwa masyarakat sangat senang atas adanya kegiatan tersebut.[]

Artikel Jelang Ramadhan, Lembaga Wali Nanggroe Meuseuraya di Masjid Mutiara Timur pertama kali tampil pada Beaktual.